Wakil Ketua DPR Singgung Semangat Persaudaraan Jelang Pemilu 2024

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 01 Desember 2022
Wakil Ketua DPR Singgung Semangat Persaudaraan Jelang Pemilu 2024

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. ANTARA/Melalusa Susthira K/am.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad resmi dikukuhkan sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Universitas Pakuan.

Pengukuhan itu dilakukan oleh Rektor Universitas Pakuan Prof Didik Notosudjono dalam sidang senat terbuka di Sentul International Convention Centre (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (1/12).

Hadir sejumlah tokoh nasional dalam sidang senat terbuka ini, mulai dari Menhan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua MPR Bambang Soesatyo, Kapolri Jenderal Listyo Sigit, Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono hingga Wakil Ketua MPR RI sekaligus Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani.

Baca Juga:

KPU- Bawaslu Jalin Kerja Sama dengan Beragam Lembaga Redam Hoaks saat Pemilu

Dasco menyampaikan, orasi ilmiahnya yang bertajuk "Pemilu Demokratis dan Bermartabat dalam Bingkai Semangat Kedaulatan Rakyat".

Dasco mengajak semua pihak untuk melaksanakan Pemilu 2024 dalam semangat persaudaraan.

Menurut Dasco, hal tersebut penting agar pemilu sebagai pesta demokrasi dan pesta rakyat benar-benar terasa dan terwujud.

"Pemilu dilaksanakan dengan semangat persaudaraan, maka di akhir kegiatan pemilu juga harus berada dalam suasana semangat persaudaraan," ujar Dasco dalam orasi ilmiahnya.

Dia mengatakan, masyarakat dan para elite politik saat ini perlu mengingatkan kembali semangat pemilu pertama pada 1955.

Saat itu, kata Dasco, kadang terjadi perbedaan pendapat yang tajam di kalangan pemimpin bangsa, tetapi mereka tetap berada dalam semangat persaudaraan sebagai sesama anak bangsa.

Persaingan selama pelaksanaan Pemilihan Umum 1955 tidak menghilangkan semangat kebangsaan mereka.

"Para peserta pemilihan umum tersebut dapat kembali lagi menjalin persaudaraan sebagaimana juga diperlihatkan oleh para pemimpin Indonesia pasca-Reformasi 1998," ungkap Dasco yang juga Ketua Harian Partai Gerindra ini.

Baca Juga:

BNPT Ingatkan Masyarakat Waspadai Ancaman Intoleransi Jelang Pemilu 2024

Dasco juga mengingatkan jajaran penyelenggara pemilu baik KPU, Bawaslu, dan DKPP untuk selalu profesional dan memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hal ini mengingat luasnya wilayah Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar dan menyebar di seluruh pelosok tanah air serta memiliki kompleksitas.

"Perlu dilakukan upaya untuk lebih meningkatkan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan pemilu," tegasnya.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu, kata Dasco, perlu dilakukan upaya untuk mengakomodasi dinamika dan perkembangan masyarakat.

Menurut dia, partai politik juga perlu memberikan kontribusi yang besar dalam pemilu dengan menjadi organisasi yang bersifat nasional dan modern.

Upaya tersebut antara lain dapat ditempuh melalui pendidikan politik dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban, meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif warga negara.

"Termasuk meningkatkan kemandirian dan kedewasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," tutup Dasco. (Knu)

Baca Juga:

DKPP Terima 33 Pengaduan Dugaan Pelanggaran Etik Terkait Rekrutmen Penyelenggara Pemilu

#Sufmi Dasco Ahmad #Pemilu #Pemilu 2024
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Dunia
Lula da Silva Menangkan Masa Jabatan Presiden Brasil ke-4
Kemenangan tersebut memberi Lula masa jabatan presiden keempat yang tidak berurutan, setelah menang pada 2002, 2006, dan 2022.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 26 Oktober 2026
Lula da Silva Menangkan Masa Jabatan Presiden Brasil ke-4
Indonesia
Pasar Saham Bergejolak Akibat MSCI, Dasco Perintahkan BEI Berbenah
Masukan dari lembaga penyedia indeks global harus menjadi perhatian otoritas bursa agar persoalan yang menjadi sorotan investor internasional dapat ditangani.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 16 Oktober 2026
Pasar Saham Bergejolak Akibat MSCI, Dasco Perintahkan BEI Berbenah
Indonesia
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Isu-isu strategis yang akan dibahas itu menjadi dasar bagi panja untuk mengundang pihak-pihak terkait guna menyampaikan saran dan masukannya terhadap sistem Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Dunia
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Calon presiden Flavio Bolsonari memperoleh suara 47,23 persen. Kemudian, Lula da Silva memperoleh suara 44,93 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Demokrat lebih menyoroti potensi banyaknya suara rakyat yang hangus akibat penerapan PT.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Indonesia
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Komisi II DPR juga tetap memperhatikan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemilu hingga masukan-masukan dari akademisi dan masyarakat sipil.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Indonesia
DPR Setujui Revisi UU Pemerintahan Aceh Jadi RUU Usul Inisiatif, 27 Ketentuan Diubah
DPR RI menyetujui revisi UU Pemerintahan Aceh. Ada 27 ketentuan yang bakal diubah dalam UU tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 08 September 2026
DPR Setujui Revisi UU Pemerintahan Aceh Jadi RUU Usul Inisiatif, 27 Ketentuan Diubah
Bagikan