BNPT Ingatkan Masyarakat Waspadai Ancaman Intoleransi Jelang Pemilu 2024

Mula AkmalMula Akmal - Rabu, 30 November 2022
BNPT Ingatkan Masyarakat Waspadai Ancaman Intoleransi Jelang Pemilu 2024

Kepala BNPT Komjen Polisi Boy Rafli Amar. ANTARA/HO-Humas BNPT

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme meminta masyarakat untuk mewaspadai berbagai ancaman intoleransi menjelang Pemilu 2024 yang nantinya bisa mengarah pada politik identitas.

"Itu bisa menjadi salah satu kekhawatiran. Kalau intoleran nantinya, akhirnya yang ada adalah politik identitas tertentu yang bisa menyeret pola berpikir masyarakat," kata Kepala BNPT Komisaris Jemderal Polisi Boy Rafli Amar di Kediri, Jawa Timur, Selasa.

Baca Juga:

DKPP Terima 33 Pengaduan Dugaan Pelanggaran Etik Terkait Rekrutmen Penyelenggara Pemilu

Boy Rafli yang ditemui setelah memberikan kuliah umum bertema "Upaya pesantren dalam mencegah intoleransi, terorisme, radikalisme, dan ideologi transnasional di Indonesia" di Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri, mengatakan masyarakat yang terpengaruh dengan politik identitas nantinya bisa menjadi masyarakat yang penuh dengan konflik.

Ia tidak ingin ada konflik terjadi pada masyarakat, terlebih lagi terpengaruh dengan intoleran ataupun politik identitas.

"Kami tidak ingin suasana seperti itu sebab bisa didomplengi oleh orang yang punya niatan dalam melakukan aksi teror," katanya.

Kepala BNPT juga menambahkan pada masa pandemi yang menonjol adalah narasi radikalisme pada media sosial. Sebelum pandemi COVID-19, beberapa aktivitas seperti memberangkatkan anak bangsa ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS terjadi, namun saat pandemi COVID-19 berubah total. Narasi yang ada di media sosial yang begitu kuat.

Untuk itu, tandas Boy Rafli, lembaganya terus memperkuat literasi digital dengan melakukan kerja sama ke berbagai manajemen platform dan provider sebagai upaya menjaga agar ruang publik di media sosial tidak ada narasi yang mengarah pada intoleransi dan radikalisme.

Ia juga menambahkan BNPT berupaya keras melakukan berbagai ikhtiar agar intoleransi tidak mengakar. Terlebih lagi, berkaitan dengan tahun politik yang bisa saja diwarnai dengan praktik-praktik intoleransi.

Menurut Rafli, peran ulama juga penting dalam membentengi umat dari berbagai macam pengaruh intoleransi dengan prinsip hubbul wathon minal iman, yakni cinta Tanah Air atau nasionalisme bagian dari iman, sebagai bekal untuk memperkokoh nilai-nilai kebangsaan.

Baca Juga:

Wapres Ingatkan Pemilu 2024 Tidak Koyak Persatuan

"Jadi, ketika disandingkan nilai kebangsaan dan agama, itulah sebenarnya yang menjadi ciri khas dari karakter ulama pejuang dan pejuang ulama yang diwariskan selama ini," katanya.

Sementara itu, Pengasuh Ponpes Lirboyo Kediri K.H. Kafabihi Mahrus mengatakan ancaman terorisme maupun intoleransi itu nyata terjadi.

Ia menyebut ada kekuatan asing yang menginginkan Indonesia menjadi negara yang hancur. Mereka tidak senang jika Indonesia menjadi negara yang aman dan damai.

Kiai Mahrus juga meminta masyarakat untuk mewaspadai politik identitas menjelang Pemilu 2024 sebab hal itu hanya digunakan sebagai kedok untuk mencapai kepentingan sesaat.

"Yang penting masyarakat harus cerdas, pandai. Kami dari pesantren multikebangsaan. Siapa pun yang menjadi presiden tetap kami dukung. Harus ditaati siapa pun presidennya, wajib, tidak boleh berontak untuk menjatuhkan presiden, haram dalam hukum Islam," kata K.H. Kafabihi Mahrus.

Kepala BNPT Komjen Polisi Boy Rafli Amar hadir mengisi kuliah umum untuk para santri PP Lirboyo di Aula Muktamar, Kota Kediri. Hadir dalam acara itu jajaran pengasuh PP Lirboyo serta ribuan santri putra. (*)

Baca Juga:

Tak Ada Partai yang Menang Telak di Pemilu Malaysia

#BNPT #Pemilu
Bagikan
Ditulis Oleh

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Saat ini menjabat sebagai Managing Editor di Merah Putih Media, dengan rekam jejak kontribusi di The Straits Times, Indozone, dan Koran Sindo, serta pengalaman strategis di Yayasan Konservasi Alam Nusantara dan DPRD DKI Jakarta. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.

Berita Terkait

Indonesia
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Mensesneg, Prasetyo Hadi, merespons usulan soal e-voting Pilkada. Ia meminta hal itu membutuhkan kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Interaksi Sosial di Platform Gim Daring Jadi Wadah Sebarkan Paham Radikalisme
BNPT mencatat sepanjang tahun 2025 terdapat sekitar 112 anak di 26 provinsi yang teridentifikasi terpapar paham radikalisme melalui ruang digital, baik melalui media sosial maupun gim daring.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 08 Januari 2026
Interaksi Sosial di Platform Gim Daring Jadi Wadah Sebarkan Paham Radikalisme
Indonesia
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Rifqi membuka peluang dilakukannya kodifikasi atau penyatuan hukum pemilu dan pilkada
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Indonesia
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
ICW mencatat, sepanjang 2010–2024 terdapat 545 anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 31 Desember 2025
 ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Indonesia
BNPT Pantau Roblox, Takut Jadi Media Penyebaran Radikalisasi Pada Anak
Pemilik platform permainan daring dituntut untuk memberikan verifikasi dan keamanan terhadap siapa yang mengakses.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 31 Desember 2025
BNPT Pantau Roblox, Takut Jadi Media Penyebaran Radikalisasi Pada Anak
Berita Foto
BNPT Sampaikan Rilis Akhir Tahun dan Perkembangan Tren Terorisme Indonesia 2025
Kepala BNPT Komjen (Purn) Eddy Hartono menyampaikan paparan perkembangan tren terorisme Indonesia 2025 di Jakarta, Selasa (30/12/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 30 Desember 2025
BNPT Sampaikan Rilis Akhir Tahun dan Perkembangan Tren Terorisme Indonesia 2025
Indonesia
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Sebanyak 102 kota kecil melakukan pemungutan suara pada fase pertama pemilihan. Fase kedua dan ketiga akan diadakan pada 11 dan 25 Januari,
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 Desember 2025
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Indonesia
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK menyatakan keinginan agar konstituen diberikan hak untuk memberhentikan anggota DPR tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Indonesia
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Media massa memiliki peran yang lebih besar yaitu sebagai pencerah bagi masyarakat di tengah serangan hoaks melalui media sosial.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Indonesia
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Prosedur penyelesaian etik di DKPP dirancang untuk menjamin kecepatan, kesederhanaan, dan efektivitas.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 21 November 2025
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Bagikan