Wapres Ingatkan Pemilu 2024 Tidak Koyak Persatuan

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 21 November 2022
Wapres Ingatkan Pemilu 2024 Tidak Koyak Persatuan

Wapres Ma'ruf Amin bersalaman dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 2022-2027 Haedar Nashir saat penutupan Muktamar Ke-48 Muhammadiyah dan Aisyiyah. (ANTARA/BPMI Setwapres)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin hadiri penutupan Muktamar ke-48 Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah dan Aisyiyah di Edutorium Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah, Minggu (21/11).

Wakil Presiden Ma'ruf Amin berpesan agar warga Muhammadiyah tidak terkoyak saat pemilu serentak pada 2024 mendatang.

Baca Juga:

Tak Ada Partai yang Menang Telak di Pemilu Malaysia

"Beda partai, beda capres sebaiknya juga tidak membelah keutuhan bangsa ini. Seperti yang sering saya katakan beda partai kita katakan 'lakum partaiukum walana partaina', kalau beda capres 'lakum capresukum walana capresuna', capres anda capres anda, capres saya capres saya, apalagi sama-sama Muhammadiyah," tambah Wapres.

Menurut Wapres, salah satu tantangan terberat yang sedang dihadapi bangsa Indonesia adalah krisis multidimensi akibat pandemi dan konflik internasional.

"Kita berjuang untuk pulih, karena sejatinya kita hanya dapat berbicara tentang kemajuan apabila kita mampu pulih dari krisis yang menghadang sekarang," ungkap Wapres.

Artinya, lanjut ia, persatuan dan kesatuan menjadi modal pertama dan utama bagi bangsa Indonesia untuk memenangkan pertarungan ini.

"Mari kita rawat bersama dengan senantiasa mengedepankan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah dan ukhuwah insaniyah dalam interaksi sosial kita," ungkap Wapres.

Wapres Ma'ruf menambahkan, dakwah Islam moderat juga harus terus dijalankan dengan komitmen yang tidak pernah luntur.

"Karena Islam wasathiyah adalah identitas umat Islam Indonesia. Belum lama ini rombongan Majelis Hukama al Muslimin mengatakan model toleransi di Indonesia perlu dijadikan model toleransi di tingkat global," katanya.

Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 2022-2027 Haedar Nashir dalam sambutannya mengatakan, tema Muktamar ke-48 yaitu "Memajukan Indonesia, Mencerahkan Semesta" senada dengan harapan Wapres.

"Pak Wapres saat audiensi menyampaikan Muhammadiyah memiliki segala instrumen dan perlengkapan untuk memajukan bangsa dan mencerdaskan semesta itulah 'spirit' Muhammadiyah yang kita bawa pulang dengan tema ini, Muktamar Aisyiyah juga punya 'spirit' sama," kata Haedar.

Haedar menyebut, peluang Muhammadiyah untuk hadir dalam gerakan Islam terbuka dan lebih luas.

"Tempat kita berdiri dalam melihat persoalan global harus semakin tinggi dan luar. Pada saat yang sama, kebersamaan penguatan sistem Nuhammdiyah harus selalu membingkai dan sebagai panggilan dakwah kita harus selalu hadir untuk menyatukan Islam yang memakmurkan," ungkap Haedar. (Knu)

Baca Juga:

BNPT Sebut Ada Potensi Munculnya Kelompok Radikal di Pemilu 2024

#Pemilu #Muhammadiyah
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Apabila RUU Pemilu semakin cepat dibahas lantaran idealnya RUU tersebut sudah selesai pada 2 tahun dan 6 bulan masa pemerintahan saat ini.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Indonesia
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Meski tahapan untuk Pemilu 2029 semakin dekat, tahapan-tahapan itu masih bisa berjalan dengan menggunakan Undang-Undang Pemilu yang lama.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 April 2026
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Indonesia
Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu
Hal terpenting dalam proses revisi undang-undang krusial itu adalah memastikan pemilu berjalan sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 April 2026
Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu
Indonesia
Wakil Ketua Baleg DPR Dorong Revisi UU Pemilu Segera Dibahas
DPR tak boleh terus menunda pembahasan karena tahapan pemilu semakin dekat.
Dwi Astarini - Kamis, 16 April 2026
Wakil Ketua Baleg DPR Dorong Revisi UU Pemilu Segera Dibahas
Bagikan