KPU- Bawaslu Jalin Kerja Sama dengan Beragam Lembaga Redam Hoaks saat Pemilu

MerahPutih.com - Potensi penyebaran hoaks rupanya masih jadi ancaman bagi proses tahapan Pemilu 2024.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lolly Suhenty menegaskan lembaganya butuh berkolaborasi dengan banyak pihak dalam menangkal isu hoaks yang terjadi di media sosial selama tahapan pemilu.

Baca Juga:

KPU Mulai Merekrut Anggota PPK dan PPS

"(Bawaslu butuh) kolaborasi dengan banyak pihak seperti Mafindo, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan lainnya sangat diperlukan dalam menangkal isu hoaks di media sosial," kata Lolly dalam keteranganya, Kamis (1/12).

Kolaborasi dengan multistakeholder tersebut nantinya bisa dengan memproduksi konten-konten informasi yang benar untuk disebarluaskan.

"(Kerja sama) Ini harus kita lakukan, sebab seringkali hoaks viral karena berita yang benar tidak viral," ungkapnya.

Meski begitu dia menambahkan tantangan pada Pemilu 2024 khususnya di media sosial tidaklah banyak berubah.

"Ini dikarenakan regulasi yang digunakan masih sama," jelas Lolly.

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Betty Epsilon Idroos menilai, kolaborasi KPU dengan banyak pihak dalam menangkal isu hoaks sangat penting.

Baca Juga:

KPU Jabar Temukan 70 Ribu Data Ganda Keanggotaan di Parpol Anyar

Dia mengakui, KPU tidak akan mampu bekerja maksimal melawan isu hoaks jika bekerja sendirian.

"Banyak sekali informasi yang tidak benar terhadap kami (KPU). Oleh karena itu, kolaborasi dengan banyak pihak sangatlah penting," terangnya.

Ketua Presidium Mafindo Septiaji Eko Nugroho, menyatakan menjelang Pemilu 2024, hoaks politik meningkat.

Berkaca pada Pemilu 2014 dan 2019 hoaks banyak menyasar penyelenggara pemilu, partai politik, kandidat, dan pemilih. Lalu, pada 2019, hoaks politik mencapai 52,7 persen.

"Dua pemilu presiden plus Pilkada DKI 2017 itu menggambarkan brutalitas produksi hoaks," ujarnya.

Adi Marsiela Perwakilan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Koordinator Cek Fakta dalam pernyataan sikapnya menyatakan bahwa informasi yang kredibel dan sehat adalah syarat fundamental bagi demokrasi.

Sehingga, menurutnya peran jurnalis cukup penting agar dapat mempublikasikan informasi yang akurat, membantah hoaks, dan menyajikan konten yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

"Pemilu serentak 2024 memberikan tantangan lebih besar terhadap jurnalis dan pemeriksa fakta dibandingkan pemilu sebelumnya," sebut Adi. (Knu)

Baca Juga:

KPU Mulai Merekrut Anggota PPK dan PPS