Wakil Gubernur Ditunjuk Partai NasDem Pimpin NTB

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 04 Oktober 2021
Wakil Gubernur Ditunjuk Partai NasDem Pimpin NTB

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj Sitti Rohmi Djalilah menerima surat keputusan (SK) Ketua DPW NasDem NTB dari Korwil Bappilu wilayah Bali Nusra Partai NasDem, Julie Laiskodat di kantor DPW

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem menunjuk Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Sitti Rohmi Djalilah sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Provinsi NTB.Ia menggantikan Muhammad Amin yang meninggal dunia pada Jumat 6 Agustus 2021.

Surat Keputusan penunjukan Rohmi ini diserahkan Korwil Bappilu wilayah Bali Nusra Partai NasDem, Julie Laiskodat di Kantor DPW Partai Nasdem NTB.

Baca Juga:

NasDem Tidak Persoalkan Jadwal Pemilu Februari atau Mei 2024

"Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan Kakak Ketua Umum Surya Paloh. Amanah ini tentu bisa optimal dengan kolaborasi semua kader partai Nasdem," ujar Rohmi usai menerima SK yang dirangkai dengan rapat konsolidasi seluruh pengurus DPW dan DPD Partai NasDem se-NTB.

SK penetapan Rohmi ditandatangani Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh, dan Sekjen DPP Partai Nasdem Johnny G Plate. SK bernomor 173-Kpts/DPP-Nasdem ini tertanggal 27 September 2021 merupakan SK tunggal atau hanya berisi tentang pengesahan Ketua DPW Partai Nasdem NTB.

Ummi Rohmi sapaan akrab Sitti Rohmi Djalilah, menegaskan, Partai NasDem berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam pembangunan.

Partai NasDem. (Foto: Antara)
Partai NasDem. (Foto: Antara)

"Tentunya seluruh jajaran Partai NasDem juga akan berperan aktif dalam pencapaian target-target visi NTB Gemilang," kata Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) ini.

Jumat (1/10) bertempat di Bali, Rohmi juga bertemu Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh, bersama Korwil Bappilu Bali Nusra Julie Laiskodat.

Pada Pemilu 2019, Rohmi ikut berperan mengkampanyekan sejumlah kader Partai NasDem yang bertarung dalam Pemilu DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota di NTB. (*)

Baca Juga:

Anies Diperiksa KPK, Nasdem: KPK Tidak Boleh Bekerja Berdasarkan Orderan

#Pemilu #Partai Nasdem #NasDem #Partai Politik
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Penunjukan Gus Najmi tersebut adalah bagian dari penguatan konsolidasi organisasi dan persiapan PKB menghadapi agenda-agenda strategis menuju Pemilu 2029.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 Juni 2026
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Indonesia
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
DPR menilai UU Partai Politik perlu direvisi karena sudah tidak relevan. Ahmad Doli Kurnia menyoroti pentingnya transparansi pendanaan parpol.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
Indonesia
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
KPK menegaskan kajian yang mereka lakukan terkait usulan capres-cawapres dari kader partai politik merupakan bagian dari strategi pencegahan korupsi di sektor politik.
Wisnu Cipto - Selasa, 28 April 2026
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Bagikan