Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

NasDem Tidak Persoalkan Jadwal Pemilu Februari atau Mei 2024

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 29 September 2021
NasDem Tidak Persoalkan Jadwal Pemilu Februari atau Mei 2024

Simulasi TPS. (Foto: Bawaslu)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem, menyebut tidak mempersoalkan jadwal pemilu apakah dilakukan pada Februari ataupun Mei 2024.

"Ini hanya persoalan jeda waktu. Bagi Partai NasDem tentunya tidak akan terpengaruh kapan pemilu itu dilakukan," kata Wakil Ketua Umum Ahmad Ali, saat menghadiri pelantikan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Sulawesi Tenggara, Ali Mazi, periode 2021-2026 di Kendari, Selasa (28/9).

Baca Juga:

PPP: Pemilu 2024 Lebih Rasional Digelar Bulan Maret atau April

Menurut dia, hal itu hanya persoalan teknis apakah pemungutan suara pada 21 Februari sesuai usulan KPU atau 15 Mei 2024 berdasarkan usulan pemerintah. Partainya hanya berusaha menyiapkan diri dengan membangun konsolidasi secara masif untuk menyongsong pemilu 2024 sedini mungkin.

"Apapun atau kapanpun waktu yang ditetapkan dalam pelaksanaan pemilu 2024, insya Allah tidak akan mempengaruhi konsolidasi yang sedang dilakukan oleh Partai NasDem," tuturnya.

Ia mengatakan, saat ini kader Partai NasDem baik eksekutif maupun legislatif semua bahu-membahu membantu pemerintah untuk menangani pandemi COVID-19 dan belum pantas saat ini membahas calon presiden sebab seluruh masyarakat tengah berjibaku untuk terbebas dari pandemi global COVID-19.

Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem, Ahmad Ali (kanan), saat konferensi pers usai pelantikan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah NasDem Sulawesi Tenggara, Ali Mazi (kiri), di Kendari, Selasa (28/9/2021). ANTARA/Harianto
Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem, Ahmad Ali (kanan), saat konferensi pers usai pelantikan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah NasDem Sulawesi Tenggara, Ali Mazi (kiri), di Kendari, Selasa (28/9/2021). ANTARA/Harianto

"Pertanyaannya apakah pantas hari ini membicarakan calon presiden di tengah-tengah suasana yang masih kita berjibaku melihat pandemi yang baru kita kendalikan tetapi belum mampu kita habiskan. Itu yang lebih urgen daripada memasang gambar yang kemudian mengganggu rasa keadilan masyarakat," ujar dia.

Ahmad tidak menyebut nama yang bakal diusung Partai NasDem untuk maju sebagai calon presiden pada 2024. Meski demikian ia mengaku saat ini ada beberapa nama yang sudah dikantongi Ketua Umum DPP Partai NasDem.

"Hari ini ada beberapa nama yang sudah ada di kantung ketua umum, dan saya sendiri belum bisa buka kantung itu. Jadi biar Ketua Umum sendiri yang tahu siapa yang ada di katungnya. Tapi siapapun yang diputuskan untuk menjadi calon presiden Insya Allah itu putra terbaik yang dimiliki bangsa ini," kata Ahmad Ali dikutip Antara. (*)

Baca Juga:

Mantan Hakim MK Sebut Jika Pemilu di Mei 2024 Tidak Langgar Konstitusi

#KPU #Pemilu #Pilpres 2024 #Pileg
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Bahkan kawasan kerap mendapatkan julukan sebagai daerah pemilihan terketat mengingat keberadaan sejumlah figur politisi berbobot tinggi
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Indonesia
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Secara ideal, RUU Pemilu seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2026 sehingga pada tahun 2027 cukup waktu untuk menyosialisasikan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Indonesia
Komisi II DPR Sesalkan Penggunaan Helikopter KPU, Minta Sanksi Tegas
Helikopter digunakan pada 25 Januari 2024, sedangkan revisi anggaran yang menjadi dasar pembiayaan baru dilakukan lima hari kemudian.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Komisi II DPR Sesalkan Penggunaan Helikopter KPU, Minta Sanksi Tegas
Indonesia
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Sejak awal berdiri, DKPP memang menghadapi tantangan untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Indonesia
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Media memiliki peran penting dalam membangun transparansi sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Indonesia
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Wacana tersebut memicu perdebatan karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Indonesia
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Berdasarkan arahan pimpinan DPR, Komisi II juga akan menggelar pertemuan dengan partai-partai nonparlemen.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Bagikan