NasDem Tidak Persoalkan Jadwal Pemilu Februari atau Mei 2024

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 29 September 2021
NasDem Tidak Persoalkan Jadwal Pemilu Februari atau Mei 2024

Simulasi TPS. (Foto: Bawaslu)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem, menyebut tidak mempersoalkan jadwal pemilu apakah dilakukan pada Februari ataupun Mei 2024.

"Ini hanya persoalan jeda waktu. Bagi Partai NasDem tentunya tidak akan terpengaruh kapan pemilu itu dilakukan," kata Wakil Ketua Umum Ahmad Ali, saat menghadiri pelantikan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Sulawesi Tenggara, Ali Mazi, periode 2021-2026 di Kendari, Selasa (28/9).

Baca Juga:

PPP: Pemilu 2024 Lebih Rasional Digelar Bulan Maret atau April

Menurut dia, hal itu hanya persoalan teknis apakah pemungutan suara pada 21 Februari sesuai usulan KPU atau 15 Mei 2024 berdasarkan usulan pemerintah. Partainya hanya berusaha menyiapkan diri dengan membangun konsolidasi secara masif untuk menyongsong pemilu 2024 sedini mungkin.

"Apapun atau kapanpun waktu yang ditetapkan dalam pelaksanaan pemilu 2024, insya Allah tidak akan mempengaruhi konsolidasi yang sedang dilakukan oleh Partai NasDem," tuturnya.

Ia mengatakan, saat ini kader Partai NasDem baik eksekutif maupun legislatif semua bahu-membahu membantu pemerintah untuk menangani pandemi COVID-19 dan belum pantas saat ini membahas calon presiden sebab seluruh masyarakat tengah berjibaku untuk terbebas dari pandemi global COVID-19.

Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem, Ahmad Ali (kanan), saat konferensi pers usai pelantikan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah NasDem Sulawesi Tenggara, Ali Mazi (kiri), di Kendari, Selasa (28/9/2021). ANTARA/Harianto
Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem, Ahmad Ali (kanan), saat konferensi pers usai pelantikan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah NasDem Sulawesi Tenggara, Ali Mazi (kiri), di Kendari, Selasa (28/9/2021). ANTARA/Harianto

"Pertanyaannya apakah pantas hari ini membicarakan calon presiden di tengah-tengah suasana yang masih kita berjibaku melihat pandemi yang baru kita kendalikan tetapi belum mampu kita habiskan. Itu yang lebih urgen daripada memasang gambar yang kemudian mengganggu rasa keadilan masyarakat," ujar dia.

Ahmad tidak menyebut nama yang bakal diusung Partai NasDem untuk maju sebagai calon presiden pada 2024. Meski demikian ia mengaku saat ini ada beberapa nama yang sudah dikantongi Ketua Umum DPP Partai NasDem.

"Hari ini ada beberapa nama yang sudah ada di kantung ketua umum, dan saya sendiri belum bisa buka kantung itu. Jadi biar Ketua Umum sendiri yang tahu siapa yang ada di katungnya. Tapi siapapun yang diputuskan untuk menjadi calon presiden Insya Allah itu putra terbaik yang dimiliki bangsa ini," kata Ahmad Ali dikutip Antara. (*)

Baca Juga:

Mantan Hakim MK Sebut Jika Pemilu di Mei 2024 Tidak Langgar Konstitusi

#KPU #Pemilu #Pilpres 2024 #Pileg
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Apabila RUU Pemilu semakin cepat dibahas lantaran idealnya RUU tersebut sudah selesai pada 2 tahun dan 6 bulan masa pemerintahan saat ini.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Indonesia
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Meski tahapan untuk Pemilu 2029 semakin dekat, tahapan-tahapan itu masih bisa berjalan dengan menggunakan Undang-Undang Pemilu yang lama.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 April 2026
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Indonesia
Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu
Hal terpenting dalam proses revisi undang-undang krusial itu adalah memastikan pemilu berjalan sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 April 2026
Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu
Indonesia
Wakil Ketua Baleg DPR Dorong Revisi UU Pemilu Segera Dibahas
DPR tak boleh terus menunda pembahasan karena tahapan pemilu semakin dekat.
Dwi Astarini - Kamis, 16 April 2026
Wakil Ketua Baleg DPR Dorong Revisi UU Pemilu Segera Dibahas
Bagikan