PPP: Pemilu 2024 Lebih Rasional Digelar Bulan Maret atau April
Persiapan logistik kotak suara Pemilu 2019 di Gedung Serba Guna (GSG) Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, Rabu, (10/4/2019). (Foto: MP/Rizki Fitrianto)
MerahPutih.com - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR menghargai usulan pemerintah yang meminta pemilu digelar 15 Mei 2024. Namun, PPP mengaku tak sepenuhnya setuju dengan wacana tersebut.
"Sebagai peserta pemilu tentunya kami siap kapan pun jadwalnya, namun tidak elok jika kami hanya memikirkan dari sudut pandang peserta pemilu," kata Sekertaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi kepada wartawan, Selasa, (28/9).
Baidowi mengingatkan, yang harus dipikirkan adalah teknis pelaksanaan Pemilu 2024, mengingat pada tahun yang sama ada juga pilkada yang digelar bulan November.
Baca Juga:
Mantan Hakim MK Sebut Jika Pemilu di Mei 2024 Tidak Langgar Konstitusi
"Artinya jika pemilu nasional bulan Mei, maka jarak dengan pilkada hanya 6 bulan sudah pasti berhimpitan dengan pelaksanaan pilkada. Belum lagi kalau pilpres 2 putaran, maka akan menyita waktu. Termasuk juga adanya sengketa di MK," ujarnya.
Baidowi melanjutkan, dalam Undang-Undang Pilkada disebutkan bahwa syarat usungan calon kepala daerah mengacu pada hasil pemilu terakhir yaitu hasil Pemilu 2024.
"Maka sebenarnya yang lebih rasional itu adalah memajukan jadwal pemilu nasional bulan Maret atau setidaknya tetap di bulan April, bukan malah memundurkan bulan Mei," kata Baidowi. (Pon)
Baca Juga:
Bawaslu Minta Harmonisasi UU Pemilu dan Pilkada
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua Harian PSI Usulkan Duet Gibran-Jokowi di Pilpres 2029
Dualisme PPP Selesai, Mardiono Jadi Ketua Umum, Agus Waketum dan Taj Yasin Duduki Kursi Sekjen
Prabowo: Terus Terang Aja Loh, Saya Tuh Nggak Dendam Sama Anies
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru