Wagub Riza Berharap DPRD DKI Tak Gunakan Hak Interpelasi Terkait Formula E

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 19 Agustus 2021
Wagub Riza Berharap DPRD DKI Tak Gunakan Hak Interpelasi Terkait Formula E

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memberikan pernyataan pada awak media di Balai Kota Jakarta, Rabu (28/7/2021) malam. (ANTARA/Ricky Prayoga)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta buka suara terkait polemik event Formula E hingga sejumlah anggota DPRD berbondong-bondong melakukan tanda tangan untuk menggulirkan Hak Interpelasi ke Gubernur Anies Baswedan.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria berharap rencana Hak Interpelasi Legislator Kebon Sirih urung dilakukan. Sebab, perihal hajatan mobil balap berenergi listrik itu bisa dibahas secara baik antar Eksekutif dan Legislatif DKI.

Baca Juga

Ajukan Hak Interpelasi Formula E, Ini Tahapan yang Harus Dijalani PSI

"Sebelum sampai interpelasi, mudah-mudahan tidak ada interpelasi, kita bisa dialog, bisa diskusi," ucap Riza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (18/8) malam.

Ketua DPD Gerindra DKI ini berjanji, pihaknya bakal menjelaskan secara terbuka dan transparan ihwal perhelatan mobil balap Formula E. Untuk itu dirinya meminta DPRD urungkan niatnya mencecar Anies dalam gunakan Hak Interpelasi.

"Semua bisa ditanyakan secara terbuka, secara transparan," tutur orang nomor dua di DKI ini.

Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria saat diwawancarai awak media di Balai Kota Jakarta, Selasa (10/8). ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria saat diwawancarai awak media di Balai Kota Jakarta, Selasa (10/8). ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna

Riza pun mengakui, jika anggota Parlemen Kebon Sirih mempunyai hak untuk menggunakan Hak Interpelasi guna menanyakan secara jelas dan rinci perihal Formula E.

Namun bila Hak Interpelasi benar-benar digunakan oleh DPRD, kata Riza, Pemprov DKI bakal menjelaskan dengan gamblang soal Formula E itu.

"Ya itu kan hak setiap DPRD menggunakan haknya dan kami akan menjelaskan," pungkasnya.

Untuk diketahui, hingga saat ini sudah ada 15 anggota DPRD DKI yang menandatangani persetujuan Hak Interpelasi kepada Gubernur Anies Baswedan ihwal pagelaran Formula E.

Mereka yang menggulirkan Hak Interpelasi ialah delapan anggota Fraksi PSI DPRD DKI dan 7 lainnya dari Fraksi PDI Perjuangan.

Mengacu pada Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD DKI Jakarta, hak interpelasi dapat direalisasikan paling sedikit diusulkan oleh 15 anggota DPRD. Kemudian, usulan tersebut harus disampaikan lebih dari satu fraksi.

"Pengajuan hak interpelasi ini merupakan sikap partai yang sudah dibahas secara mendalam dalam 2 tahun terakhir baik dari urgensi maupun dari prioritas anggaran. Ini masih langkah awal dan kita akan tunggu kelanjutannya," ujar Ketua Dewan Pimpinan PSI DKI Michael Victor Sianipar. (Asp)

Baca Juga

PSI Gulirkan Hak Interpelasi ke Anies yang Ngotot Gelar Formula E

#DPRD DKI Jakarta #Wagub DKI Jakarta #Ahmad Riza Patria
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Bullying Kembali Terjadi di Sekolah Swasta Jakarta, DPRD DKI Sudah Terima Aduan Orang Tua Korban
Kasus bullying kini kembali terjadi di sekolah swasta, tepatnya Gandhi School Ancol. DPRD DKI Jakarta sudah menerima aduan orang tua korban.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
Bullying Kembali Terjadi di Sekolah Swasta Jakarta, DPRD DKI Sudah Terima Aduan Orang Tua Korban
Indonesia
Angka Pengangguran Tinggi, DPRD DKI Kritik Kurikulum dan Kualitas Guru di Jakarta
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta soroti lemahnya kurikulum dan rendahnya jumlah guru bersertifikat di Jakarta yang dinilai berkontribusi terhadap tingginya angka pengangguran.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 06 November 2025
Angka Pengangguran Tinggi, DPRD DKI Kritik Kurikulum dan Kualitas Guru di Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Anggota DPRD DKI Muhammad Taufik Zoelkifli (MTZ) memuji kemajuan transportasi Jakarta yang kini melampaui Kuala Lumpur dan Bangkok, serta mendorong layanan publik yang lebih manusiawi menjelang usia 500 tahun Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 04 November 2025
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Indonesia
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, memastikan, bahwa sampai saat ini belum ada kenaikan tarif Transjakarta.
Frengky Aruan - Senin, 03 November 2025
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Indonesia
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Pemberian dana hibah kepada Forkopimda yang dampaknya bagi masyarakat masih dipertanyakan.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Indonesia
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
DPRD juga memberikan catatan khusus terhadap penyesuaian anggaran pada beberapa program
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Indonesia
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Dalam Raperda KTR ini tidak diatur mengenai area merokok di ruang tertutup (indoor smoking area)
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Indonesia
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Pembukaan lahan baru memerlukan proses panjang, mulai dari pematangan lahan, pembangunan akses jalan, hingga perizinan lingkungan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Indonesia
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Warga harus tahu bahwa kenaikan ini bukan semata untuk meningkatkan pendapatan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Indonesia
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Pemprov DKI hanya bisa menguji coba 100 sekolah swasta gratis tahun depan. Hal itu dikarenakan adanya pemotongan dana transfer daerah.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Bagikan