Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Wacana Kenaikan Harga Rokok tak Terkait RUU Tembakau

Luhung SaptoLuhung Sapto - Jumat, 26 Agustus 2016
Wacana Kenaikan Harga Rokok tak Terkait RUU Tembakau

Wakil Sekretaris Fraksi DPR PPP Muhammad Iqbal (MP/Wisnubroto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Kementerian Keuangan mewacanakan akan menaikkan cukai rokok untuk menutup defisit anggaran negara dan mengurangi dampak buruk rokok terhadap kesehatan masyarakat. Adapun, kalangan akademisi dan pegiat kesehatan mengusulkan cukai rokok dinaikkan hingga Rp50 ribu per bungkus.

Menyikapi isu tersebut, anggota Komisi IX DPR dari fraksi PPP Muhammad Iqbal menilai pihaknya setuju jika pemerintah menetapkan kebijakan harga rokok hingga Rp 50 ribu per bungkus.

"Saya kira ini merupakan hal yang positif dan patut kita dukung bersama karena kita semua tahu bahwa merokok itu tidak baik bagi kesehatan," ujarnya di Jakarta, Jumat (26/8).

Wakil Ketua Fraksi PPP DPR itu mengakui usulan kenaikan harga rokok tersebut masih wacana, kendati memahami maksud dari pemerintah menaikkan harga agar mengurangi jumlah perokok di Indonesia khususnya kalangan remaja yang jumlahnya terus meningkat. 

Selain itu, Iqbal menambahkan isu kenaikan harga rokok tidak terkait dengan pembahasan RUU Tembakau yang kini sedang digodok di DPR. Pasalnya, RUU ini lebih banyak mengakomodasi kepentingan petani tembakau dan industri tembakau secara keseluruhan. 

Sebelumnya, pegiat kesehatan Prof dr Hasbullah Tabrany mengungkapkan riset perlunya pemerintah menaikkan cukai dan harga rokok lebih besar lagi agar bisa mengurangi jumlah perokok, khususnya kaum miskin dan remaja serta tidak mengganggu pendapatan negara dari cukai penjualan rokok. Wacana ini disambut baik oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan tengah dibahas di internal Kementerian Keuangan serta instansi terkait lainnya. 

BACA JUGA:

  1. Jusuf Kalla Sebut Kenaikan Harga Rokok Untungkan Petani Tembakau
  2. Ini yang Bakal Terjadi Jika Harga Rokok Naik
  3. Beredar, Harga Rokok yang Bikin Jidat Mengkerut
  4. Harga Rokok Rp50.000/bungkus, Ini Ekspresi Kritis dan Kocak Netizen
  5. Harga Rokok Rp50 Ribu, Apa Kata Para Perokok Berat?
#DPR #Harga Rokok Naik
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
DPR Sahkan UU Pusat Finansial Internasional Indonesia, Apa Dampaknya Buat Rakyat?
DPR RI sahkan UU Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Regulasi ini atur struktur kelembagaan, pengawasan, dan pengadilan khusus. Apa efeknya bagi rakyat?
Wisnu Cipto - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Sahkan UU Pusat Finansial Internasional Indonesia, Apa Dampaknya Buat Rakyat?
Indonesia
3 Orang Tewas, DPR Instruksikan Polisi Bongkar Motif Bentrokan Maut Adonara
DPR RI instruksikan polisi mengusut motif bentrokan maut di Adonara, Flores Timur, NTT. Tiga orang tewas, lima luka, dan 20 rumah terbakar. TNI-Polri siaga.
Wisnu Cipto - Selasa, 21 Juli 2026
3 Orang Tewas, DPR Instruksikan Polisi Bongkar Motif Bentrokan Maut Adonara
Indonesia
Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Swasta Diusulkan Masuk RUU Sisdiknas
usulan itu disiapkan sebagai langkah menyelamatkan operasional perguruan tinggi swasta, terutama kampus-kampus kecil yang berpotensi tutup akibat tekanan dalam ekosistem pendidikan tinggi.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 19 Juli 2026
 Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Swasta Diusulkan Masuk RUU Sisdiknas
Berita Foto
Raker Komisi VI DPR Bersama Mendag Bahas Kemitraan Ekonomi dengan Peru
Menteri Perdagangan Budi Santoso bersama Wamendag Dyah Roro Esti rapat kerja bersama Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 16 Juli 2026
Raker Komisi VI DPR Bersama Mendag Bahas Kemitraan Ekonomi dengan Peru
Berita Foto
Raker Menhan dan Panglima TNI Bahas Realisasi APBN Tahun Anggaran 2025
Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 16 Juli 2026
Raker Menhan dan Panglima TNI Bahas Realisasi APBN Tahun Anggaran 2025
Indonesia
DPR Kebut Pembahasan RUU Ketenagakerjaan
Mahkamah Konstitusi memerintahkan pembentuk undang-undang untuk segera membuat undang-undang ketenagakerjaan yang baru dan memisahkannya dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 14 Juli 2026
DPR Kebut Pembahasan RUU Ketenagakerjaan
Indonesia
Politikus Wacanakan Hak Angket Kasus Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah
Penggunaan Hak Angket tidak dimaksudkan untuk mencampuri proses penyidikan maupun memengaruhi penanganan perkara yang sedang berlangsung.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 14 Juli 2026
Politikus Wacanakan Hak Angket Kasus Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR: Menkeu Beri Tanggapan atas RUU Pertanggungjawaban APBN Tahun 2025
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyerahkan tanggapan pemerintah ke Wakil Ketua DPR Sari Yuliati saat Rapat Paripurna di Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 14 Juli 2026
Rapat Paripurna DPR: Menkeu Beri Tanggapan atas RUU Pertanggungjawaban APBN Tahun 2025
Indonesia
DPR Bantah Hentikan Proses Pembahasan RUU Perampasan Aset
RUU Perampasan Aset masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2026 dan saat ini Komisi III DPR RI pun sedang dalam tahap penyusunan menghimpun aspirasi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 14 Juli 2026
DPR Bantah Hentikan Proses Pembahasan RUU Perampasan Aset
Berita Foto
Komisi III DPR Berikan Keterangan soal Kelanjutan RUU Perampasan Aset
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman saat menyampaikan keterangan pers terkait RUU Perampasan Aset di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/7/2026).
Didik Setiawan - Senin, 13 Juli 2026
Komisi III DPR Berikan Keterangan soal Kelanjutan RUU Perampasan Aset
Bagikan