Wacana Kenaikan Harga Rokok tak Terkait RUU Tembakau


Wakil Sekretaris Fraksi DPR PPP Muhammad Iqbal (MP/Wisnubroto)
MerahPutih Nasional - Kementerian Keuangan mewacanakan akan menaikkan cukai rokok untuk menutup defisit anggaran negara dan mengurangi dampak buruk rokok terhadap kesehatan masyarakat. Adapun, kalangan akademisi dan pegiat kesehatan mengusulkan cukai rokok dinaikkan hingga Rp50 ribu per bungkus.
Menyikapi isu tersebut, anggota Komisi IX DPR dari fraksi PPP Muhammad Iqbal menilai pihaknya setuju jika pemerintah menetapkan kebijakan harga rokok hingga Rp 50 ribu per bungkus.
"Saya kira ini merupakan hal yang positif dan patut kita dukung bersama karena kita semua tahu bahwa merokok itu tidak baik bagi kesehatan," ujarnya di Jakarta, Jumat (26/8).
Wakil Ketua Fraksi PPP DPR itu mengakui usulan kenaikan harga rokok tersebut masih wacana, kendati memahami maksud dari pemerintah menaikkan harga agar mengurangi jumlah perokok di Indonesia khususnya kalangan remaja yang jumlahnya terus meningkat.
Selain itu, Iqbal menambahkan isu kenaikan harga rokok tidak terkait dengan pembahasan RUU Tembakau yang kini sedang digodok di DPR. Pasalnya, RUU ini lebih banyak mengakomodasi kepentingan petani tembakau dan industri tembakau secara keseluruhan.
Sebelumnya, pegiat kesehatan Prof dr Hasbullah Tabrany mengungkapkan riset perlunya pemerintah menaikkan cukai dan harga rokok lebih besar lagi agar bisa mengurangi jumlah perokok, khususnya kaum miskin dan remaja serta tidak mengganggu pendapatan negara dari cukai penjualan rokok. Wacana ini disambut baik oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan tengah dibahas di internal Kementerian Keuangan serta instansi terkait lainnya.
BACA JUGA:
Bagikan
Berita Terkait
Legislator Sebut Keadilan Restoratif Belum Sepenuhnya Capai Tujuan Pemidanaan Jika Hanya Sebatas Penghentian Kasus

Sekolah Rakyat Diharap Jadi Solusi Utama Pemerintah untuk Memutus Rantai Kemiskinan dan Mengurangi Angka Putus Sekolah

Pekerja Migran Perlu Regulasi dan Pembekalan Pengetahuan Sebelum Dikirim ke Luar Negeri

Fraksi Gerindra Bantah Rahayu Saraswati Mundur dari DPR untuk Jadi Menpora

Puan Maharani Mendorong Pemerintah untuk Fokus pada Pemulihan Ekonomi Masyarakat Kecil di Bali

Fraksi Partai Gerindra DPR RI Nonaktifkan Rahayu Saraswati Buntut Ucapan Sakiti Banyak Pihak

Tak Dihilangkan, Gaji dan Tunjangan Guru Justru Diperluas dalam Draf RUU Sisdiknas untuk Kualitas Pendidikan

Kemenhub Diharap Bisa Maksimalkan Anggaran untuk Prioritaskan Aspek Keselamatan Hingga Sektor Pelayaran

Polemik RUU PPRT, DPR Soroti Ketidakjelasan Strategi Pemerintah dalam Menyiapkan Standar Kompetensi dan Pendidikan Bagi PRT

Pemerintah Diminta Jelaskan Strategi di Balik Rencana Penghapusan Utang UMKM dan Defisit RAPBN 2026
