Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - MPR masih mencari masukan dari masyarakat terkait rencana amendemen UUD Negara 1945 agar Garis Besar Haluan Negara (GBHN) kembali hidup.
"Apapun tentang opsi yang diambil kita harus mengambil keputusan. Apakah (GBHN) menerima atau tidak. Semua itu akan kita pertanggungjawabkan sesuai dengan ruang yang kita buka terharadap masyarakat," ujar Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan, Minggu (16/2).
Baca Juga:
Presiden Sudah Dipilih Langsung oleh Rakyat, Upaya Kembali ke GBHN Gunanya Apa?
MPR sendiri terus melakukan sosialisasi dan menerima masukan terkait rencana GBHN. Dia mengaku terus berkomunikasi dengan pemerintah daerah dan berbagai universitas.
"Karen saya memiliki kesimpulan bahwa mereka ini adalah bagian dari pada representasi dari kaum intelektual yang akan memberikan saran dan pandangan objektif, pasti objektif," beber dia.
Waketum Partai Demokrat itu mengatakan ada 3 hal yang menjadi masukan utama. Pertama ada pihak yang setuju dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dengan poin pentingnya yaitu GBHN dihidupkan kembali.
Pandangan kedua adalah cukup dengan sistem saat ini yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dan poin ketiga adalah kembali kepada UUD 1945.
Baca Juga:
Pakar Hukum Tata Negara Nilai Rencana Pemberlakuan Kembali GBHN Mubazir
Syarif mengatakan MPR terus menerima aspirasi masyarakat itu. Selanjutnya pendapat akan dirapatkan gabungan MPR.
"Apapun pandangan kami akan menampung semua dan nanti akan dirapatkan pada rapat gabungan karena kami memiliki kajian ketatanegaraan dan komisi kajian ketatanegaraan. Ini baru lima bulan saya pikir kami masih ada lima tahun," sebut Syarief. (Knu)
