Varian Omicron Terdeteksi, Legislator PDIP Usul Aturan Nataru Diubah

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 17 Desember 2021
Varian Omicron Terdeteksi, Legislator PDIP Usul Aturan Nataru Diubah

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo. Foto : Dok/mr/dpr

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Virus COVID-19 varian omicron terkonfirmasi masuk ke Indonesia. Pemerintah sudah secara resmi mengumumkan salah satu petugas kebersihan di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, berinisial N terdeteksi mengidap virus tersebut.

Menyikapi kondisi tersebut, anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mendorong pemerintah segera bertindak cepat merubah kebijakan libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Baca Juga

Cegah Transmisi Omicron, RSDC COVID-19 Wisma Atlet Diisolasi Seminggu

"Dengan ditemukannya varian omicron ini, kita mendorong ada perubahan aturan pada libur nataru nanti. Mungkin larangan mudik menjadi salah satu cara antisipasi agar varian ini tidak menyebar,” kata Rahmad dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (17/12).

Politisi PDI Perjuangan (PDIP) ini mengatakan, pihaknya akan mendukung sepenuhnya, apapun nantinya langkah drastis yang akan dilakukan pemerintah dalam menyikapi temuan varian omicron.

“Kita beharap libur nataru di mana banyak warga yang melakukan perjalanan ke luar kota dan pulang kampung tidak menjadi momentum penyebaran varian omicron. Harus ada perubahan aturan pada Nataru ini agar kita tidak kecolongan," ujarnya.

Politisi asal Jawa Tengan ini mengatakan, pihaknya juga medorong pemerintah agar meningkatkan kewaspadaan, khususnya di perbatasan-perbatasan laut udara dan darat.

"Dan satu hal yang tak boleh terlupakan, karantina harus menjadi keharusan dengan tata cara yang lebih baik. Apalagi dengan adanya liburan nataru ini saya kira proses karantina bagi warga negara Indonesia yang mau masuk kembali ke indonesia mutlak harus dilakukan," tegas dia.

Baca Juga

Enam WNA Tiongkok Positif COVID-19, Tiga Terindikasi Omicron

Dikatakan Rahmad, dengan cara proses pelaksanaan manajemen di lapangan ditingkatkan sehingga kita siapkan lebih baik lagi karantina-karantina menjadi salah satu benteng pertahanan.

“Saya kira kalau kita semakin kuat semakin baik kita, yakin kita bisa menghalau COVID-19 varian omicron ini,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Rahmad juga meminta masyarakat agar tetap tenang dan tidak panik. Dia mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga prokes yang ketat.

"Kita harus meningkatkan kewaspadaan, meningkatkan kekuatan kita, kegotong royongan kita untuk menghadapi. Dengan cara patuh terhadap aturan yang ditetapkan pemerintah," katanya.

Berdasarkan pendapat para pengamat dan para epidemiolog, lanjut Rahmad, varian omicron ini proses penyebarannya lebih cepat dari varian delta. Meskipun, hasil kajiannya belum ditentukan seberapa besar fatality rate-nya.

"Kan belum tahu pasti, tapi kita lupakan itu, mau itu semakin bahaya, semakin cepat penularan, protokol kesehatan menjadi mutlak kita lakukan, itu mengikat semua rakyat Indonesia," kata Rahmad.

Rahmad menambahkan, karena secara ilmiah vaksin dapat meningkatkan imunitas tubuh, ia mendorong pemerintah dan masyarakat untuk menyukseskan program vaksinasi tahap satu dan tahap kedua.

"Dan kemungkinan tahun depan booster harus kita sukseskan," tutup Rahmad. (Pon)

Baca Juga

Satgas COVID-19 Nyatakan Tengah Telaah Kasus Terkait Omicron

#COVID-19 #Kasus Covid #Kasus COVID-19 #DPR RI #Komisi IX DPR #PDIP
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Hari Santri Jadi Momen Krusial! Pemerintah Diingatkan Agar Pendidikan Keagamaan Tidak Terlupakan dalam Revisi UU Sisdiknas
Beberapa isu utama revisi UU Sisdiknas yang menjadi sorotan Fikri meliputi kodifikasi undang-undang, penegasan posisi pendidikan keagamaan dan pesantren
Angga Yudha Pratama - 2 jam, 32 menit lalu
Hari Santri Jadi Momen Krusial! Pemerintah Diingatkan Agar Pendidikan Keagamaan Tidak Terlupakan dalam Revisi UU Sisdiknas
Indonesia
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Meminta agar penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dilakukan secara business to business (B2B).
Dwi Astarini - Senin, 27 Oktober 2025
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Indonesia
DPR Sebut 'Gimmick' AMDK Berlabel 'Air Pegunungan' Bentuk Pelecehan Kedaulatan Negara, Menteri Jangan Hanya Mengimbau Masyarakat
Hanif mengingatkan publik agar tidak mudah tertipu dengan label "air pegunungan"
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Oktober 2025
DPR Sebut 'Gimmick' AMDK Berlabel 'Air Pegunungan' Bentuk Pelecehan Kedaulatan Negara, Menteri Jangan Hanya Mengimbau Masyarakat
Indonesia
PDIP Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, FX Rudy Sebut itu Harapan Masyarakat
Adanya penolakan tersebut berarti ada harapan dari masyarakat yang harus didengar.
Dwi Astarini - Minggu, 26 Oktober 2025
PDIP Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, FX Rudy Sebut itu Harapan Masyarakat
Indonesia
Cegah Penyelundupan Narkoba, Legislator Usulkan Penambahan Pos Perbatasan di Papua Selatan
Kondisi geografis Papua Selatan memiliki garis perbatasan paling panjang dengan Papua Nugini.
Dwi Astarini - Minggu, 26 Oktober 2025
Cegah Penyelundupan Narkoba, Legislator Usulkan Penambahan Pos Perbatasan di Papua Selatan
Indonesia
Bonnie Triyana Tegaskan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto Mencederai Cita-Cita Reformasi
Pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto justru akan bertentangan dengan semangat reformasi yang bertujuan membatasi kekuasaan.
Dwi Astarini - Minggu, 26 Oktober 2025
Bonnie Triyana Tegaskan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto Mencederai Cita-Cita Reformasi
Indonesia
DPR Desak Pengusutan Tuntas Tambang Emas Ilegal Dekat Mandalika
Praktik tambang ilegal di kawasan strategis seperti Mandalika sangat ironis.
Dwi Astarini - Minggu, 26 Oktober 2025
DPR Desak Pengusutan Tuntas Tambang Emas Ilegal Dekat Mandalika
Indonesia
HET Pupuk Turun Sampai 20 Persen di Seluruh Indonesia, Aparat Diminta Jangan Santai
Usman menekankan perlunya pengawasan yang ketat untuk memastikan implementasi penurunan HET di lapangan berjalan tanpa penyimpangan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 24 Oktober 2025
HET Pupuk Turun Sampai 20 Persen di Seluruh Indonesia, Aparat Diminta Jangan Santai
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: DPR Dibubarkan Karena Dianggap Tak Berguna dan Selalu Menghalangi Rakyat
Unggahan tersebut terbilang populer dengan lebih dari 12.400 tanda suka dan 2.400 komentar
Angga Yudha Pratama - Jumat, 24 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: DPR Dibubarkan Karena Dianggap Tak Berguna dan Selalu Menghalangi Rakyat
Indonesia
DPR Tak Masalah Bahasa Portugis Masuk ke Sekolah, Tapi Ada Syarat Khusus Biar Siswa Enggak Stres Gara-gara Tugas Tambahan
Prinsip utama adalah mendukung kebijakan pendidikan yang mampu meningkatkan daya saing global
Angga Yudha Pratama - Jumat, 24 Oktober 2025
DPR Tak Masalah Bahasa Portugis Masuk ke Sekolah, Tapi Ada Syarat Khusus Biar Siswa Enggak Stres Gara-gara Tugas Tambahan
Bagikan