Varian Omicron Terdeteksi, Legislator PDIP Usul Aturan Nataru Diubah

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 17 Desember 2021
Varian Omicron Terdeteksi, Legislator PDIP Usul Aturan Nataru Diubah

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo. Foto : Dok/mr/dpr

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Virus COVID-19 varian omicron terkonfirmasi masuk ke Indonesia. Pemerintah sudah secara resmi mengumumkan salah satu petugas kebersihan di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, berinisial N terdeteksi mengidap virus tersebut.

Menyikapi kondisi tersebut, anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mendorong pemerintah segera bertindak cepat merubah kebijakan libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Baca Juga

Cegah Transmisi Omicron, RSDC COVID-19 Wisma Atlet Diisolasi Seminggu

"Dengan ditemukannya varian omicron ini, kita mendorong ada perubahan aturan pada libur nataru nanti. Mungkin larangan mudik menjadi salah satu cara antisipasi agar varian ini tidak menyebar,” kata Rahmad dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (17/12).

Politisi PDI Perjuangan (PDIP) ini mengatakan, pihaknya akan mendukung sepenuhnya, apapun nantinya langkah drastis yang akan dilakukan pemerintah dalam menyikapi temuan varian omicron.

“Kita beharap libur nataru di mana banyak warga yang melakukan perjalanan ke luar kota dan pulang kampung tidak menjadi momentum penyebaran varian omicron. Harus ada perubahan aturan pada Nataru ini agar kita tidak kecolongan," ujarnya.

Politisi asal Jawa Tengan ini mengatakan, pihaknya juga medorong pemerintah agar meningkatkan kewaspadaan, khususnya di perbatasan-perbatasan laut udara dan darat.

"Dan satu hal yang tak boleh terlupakan, karantina harus menjadi keharusan dengan tata cara yang lebih baik. Apalagi dengan adanya liburan nataru ini saya kira proses karantina bagi warga negara Indonesia yang mau masuk kembali ke indonesia mutlak harus dilakukan," tegas dia.

Baca Juga

Enam WNA Tiongkok Positif COVID-19, Tiga Terindikasi Omicron

Dikatakan Rahmad, dengan cara proses pelaksanaan manajemen di lapangan ditingkatkan sehingga kita siapkan lebih baik lagi karantina-karantina menjadi salah satu benteng pertahanan.

“Saya kira kalau kita semakin kuat semakin baik kita, yakin kita bisa menghalau COVID-19 varian omicron ini,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Rahmad juga meminta masyarakat agar tetap tenang dan tidak panik. Dia mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga prokes yang ketat.

"Kita harus meningkatkan kewaspadaan, meningkatkan kekuatan kita, kegotong royongan kita untuk menghadapi. Dengan cara patuh terhadap aturan yang ditetapkan pemerintah," katanya.

Berdasarkan pendapat para pengamat dan para epidemiolog, lanjut Rahmad, varian omicron ini proses penyebarannya lebih cepat dari varian delta. Meskipun, hasil kajiannya belum ditentukan seberapa besar fatality rate-nya.

"Kan belum tahu pasti, tapi kita lupakan itu, mau itu semakin bahaya, semakin cepat penularan, protokol kesehatan menjadi mutlak kita lakukan, itu mengikat semua rakyat Indonesia," kata Rahmad.

Rahmad menambahkan, karena secara ilmiah vaksin dapat meningkatkan imunitas tubuh, ia mendorong pemerintah dan masyarakat untuk menyukseskan program vaksinasi tahap satu dan tahap kedua.

"Dan kemungkinan tahun depan booster harus kita sukseskan," tutup Rahmad. (Pon)

Baca Juga

Satgas COVID-19 Nyatakan Tengah Telaah Kasus Terkait Omicron

#COVID-19 #Kasus Covid #Kasus COVID-19 #DPR RI #Komisi IX DPR #PDIP
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Pengelolaannya juga perlu diperhatikan agar nilai ekonominya tidak menyusut dan potensi penerimaan negara dapat dimaksimalkan.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Indonesia
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Pembahasan regulasi tersebut harus tetap berorientasi pada kepentingan nasional, terutama dalam memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Indonesia
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Salah satu langkah yang ditempuh yakni memajukan jadwal rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap masukan dari masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Indonesia
Keracunan MBG di Cirebon, Komisi IX DPR Desak SPPG Ditutup Permanen
Komisi IX DPR mendesak SPPG ditutup permanen usai terjadinya keracunan MBG di Cirebon.
Soffi Amira - Kamis, 22 Oktober 2026
Keracunan MBG di Cirebon, Komisi IX DPR Desak SPPG Ditutup Permanen
Indonesia
Demo Jakarta 20 Oktober 2026, ini Daftar Jalan Alternatif dan Titik Aksi
Demo Jakarta 20 Oktober 2026 akan dimulai pukul 10.00 WIB. Ada sejumlah jalan alternatif yang bisa dilalui.
Soffi Amira - Selasa, 20 Oktober 2026
Demo Jakarta 20 Oktober 2026, ini Daftar Jalan Alternatif dan Titik Aksi
Indonesia
Karhutla Berbulan-bulan, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Singapura
Penerimaan bantuan luar negeri bukan berarti Indonesia tidak memiliki kemampuan.
Yusuf Abdillah - Sabtu, 17 Oktober 2026
Karhutla Berbulan-bulan, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Singapura
Indonesia
Warga Dikepung Asap Karhutla, DPR Ingatkan Pejabat jangan Asal Bicara
Penanganan bencana tidak cukup hanya mengandalkan koordinasi dan pernyataan resmi.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Oktober 2026
Warga Dikepung Asap Karhutla, DPR Ingatkan Pejabat jangan Asal Bicara
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Baleg DPR dan Pemerintah Targetkan RUU Hak Cipta Rampung Sebelum Akhir Desember 2026
Baleg DPR RI dan pemerintah tetap mengejar target penyelesaian RUU Hak Cipta pada 17 Desember 2026 meski pembahasan DIM disesuaikan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Oktober 2026
Baleg DPR dan Pemerintah Targetkan RUU Hak Cipta Rampung Sebelum Akhir Desember 2026
Indonesia
Cuti Melahirkan hingga Aturan Magang Berubah, Ini Isi UU Pelindungan Ketenagakerjaan
UU Pelindungan Ketenagakerjaan disahkan. Regulasi ini mengatur larangan menahan ijazah, pesangon, JKP, cuti pekerja perempuan, magang, disabilitas, dan sanksi.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
Cuti Melahirkan hingga Aturan Magang Berubah, Ini Isi UU Pelindungan Ketenagakerjaan
Bagikan