Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Varian Omicron Terdeteksi, Legislator PDIP Usul Aturan Nataru Diubah

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 17 Desember 2021
Varian Omicron Terdeteksi, Legislator PDIP Usul Aturan Nataru Diubah

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo. Foto : Dok/mr/dpr

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Virus COVID-19 varian omicron terkonfirmasi masuk ke Indonesia. Pemerintah sudah secara resmi mengumumkan salah satu petugas kebersihan di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, berinisial N terdeteksi mengidap virus tersebut.

Menyikapi kondisi tersebut, anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mendorong pemerintah segera bertindak cepat merubah kebijakan libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Baca Juga

Cegah Transmisi Omicron, RSDC COVID-19 Wisma Atlet Diisolasi Seminggu

"Dengan ditemukannya varian omicron ini, kita mendorong ada perubahan aturan pada libur nataru nanti. Mungkin larangan mudik menjadi salah satu cara antisipasi agar varian ini tidak menyebar,” kata Rahmad dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (17/12).

Politisi PDI Perjuangan (PDIP) ini mengatakan, pihaknya akan mendukung sepenuhnya, apapun nantinya langkah drastis yang akan dilakukan pemerintah dalam menyikapi temuan varian omicron.

“Kita beharap libur nataru di mana banyak warga yang melakukan perjalanan ke luar kota dan pulang kampung tidak menjadi momentum penyebaran varian omicron. Harus ada perubahan aturan pada Nataru ini agar kita tidak kecolongan," ujarnya.

Politisi asal Jawa Tengan ini mengatakan, pihaknya juga medorong pemerintah agar meningkatkan kewaspadaan, khususnya di perbatasan-perbatasan laut udara dan darat.

"Dan satu hal yang tak boleh terlupakan, karantina harus menjadi keharusan dengan tata cara yang lebih baik. Apalagi dengan adanya liburan nataru ini saya kira proses karantina bagi warga negara Indonesia yang mau masuk kembali ke indonesia mutlak harus dilakukan," tegas dia.

Baca Juga

Enam WNA Tiongkok Positif COVID-19, Tiga Terindikasi Omicron

Dikatakan Rahmad, dengan cara proses pelaksanaan manajemen di lapangan ditingkatkan sehingga kita siapkan lebih baik lagi karantina-karantina menjadi salah satu benteng pertahanan.

“Saya kira kalau kita semakin kuat semakin baik kita, yakin kita bisa menghalau COVID-19 varian omicron ini,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Rahmad juga meminta masyarakat agar tetap tenang dan tidak panik. Dia mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga prokes yang ketat.

"Kita harus meningkatkan kewaspadaan, meningkatkan kekuatan kita, kegotong royongan kita untuk menghadapi. Dengan cara patuh terhadap aturan yang ditetapkan pemerintah," katanya.

Berdasarkan pendapat para pengamat dan para epidemiolog, lanjut Rahmad, varian omicron ini proses penyebarannya lebih cepat dari varian delta. Meskipun, hasil kajiannya belum ditentukan seberapa besar fatality rate-nya.

"Kan belum tahu pasti, tapi kita lupakan itu, mau itu semakin bahaya, semakin cepat penularan, protokol kesehatan menjadi mutlak kita lakukan, itu mengikat semua rakyat Indonesia," kata Rahmad.

Rahmad menambahkan, karena secara ilmiah vaksin dapat meningkatkan imunitas tubuh, ia mendorong pemerintah dan masyarakat untuk menyukseskan program vaksinasi tahap satu dan tahap kedua.

"Dan kemungkinan tahun depan booster harus kita sukseskan," tutup Rahmad. (Pon)

Baca Juga

Satgas COVID-19 Nyatakan Tengah Telaah Kasus Terkait Omicron

#COVID-19 #Kasus Covid #Kasus COVID-19 #DPR RI #Komisi IX DPR #PDIP
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kekerasan Seksual masih Jadi Ancaman Anak Indonesia, DPR Minta Pemerintah Permudah Sistem Pelaporan
Masih banyak korban yang memilih diam karena takut kepada pelaku, merasa malu, mendapat ancaman, tidak dipercaya, atau khawatir justru disalahkan ketika melapor.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Juli 2026
Kekerasan Seksual masih Jadi Ancaman Anak Indonesia, DPR Minta Pemerintah Permudah Sistem Pelaporan
Indonesia
Di Harlah PKB Prabowo Sebut PDIP ; Hatinya Sebetulnya Sama Dengan Kita
Seluruh partai politik dan elemen bangsa pada dasarnya memiliki cita-cita yang sama untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 24 Juli 2026
 Di Harlah PKB Prabowo Sebut PDIP ; Hatinya Sebetulnya Sama Dengan Kita
Indonesia
Alasan Nanik S Deyang Mundur dari Kepala BGN Terungkap, Sebut Dasco Paling Tahu
Nanik S Deyang mengungkapkan alasan mengapa dirinya mundur dari Kepala BGN. Ia mengatakan, bahwa Sufmi Dasco Ahmad paling tahu.
Soffi Amira - Kamis, 23 Juli 2026
Alasan Nanik S Deyang Mundur dari Kepala BGN Terungkap, Sebut Dasco Paling Tahu
Indonesia
RUU LLAJ Jadi Usul Inisiatif DPR, PKB Tuntut Sanksi Tegas bagi Pemilik ODOL
Selama ini, beban sanksi hukum kerap kali ditimpakan sepenuhnya kepada pengemudi atau sopir truk di lapangan.
Dwi Astarini - Kamis, 23 Juli 2026
RUU LLAJ Jadi Usul Inisiatif DPR, PKB Tuntut Sanksi Tegas bagi Pemilik ODOL
Indonesia
DPR Kometari Pengunduran Diri Nanik S Deyang, Sebut Harus Jadi Momentum Perbaikan Program MBG
Fokus utama pemerintah bukan sekadar mencari pengganti, melainkan membenahi program MBG.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Juli 2026
DPR Kometari Pengunduran Diri Nanik S Deyang, Sebut Harus Jadi Momentum Perbaikan Program MBG
Indonesia
Politik Berbiaya Tinggi Pemicu Kepala Daerah Korupsi
Maraknya kepala daerah tersangkut korupsi tidak terlepas dari tingginya biaya politik serta faktor karakter pribadi pemimpin.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Juli 2026
Politik Berbiaya Tinggi  Pemicu Kepala Daerah Korupsi
Indonesia
Refleksi Kudatuli, PDIP Serukan Dukungan untuk Pers yang Bebas dan Hukum tak Tebang Pilih
Dalam merefleksikan jalannya sejarah masa lalu, PDIP berkomitmen mendorong agar iklim perpolitikan Tanah Air menjunjung tinggi nilai peradaban.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Juli 2026
Refleksi Kudatuli, PDIP Serukan Dukungan untuk Pers yang Bebas dan Hukum tak Tebang Pilih
Indonesia
Menkes Kritik Mekanisme Blokir Anggaran Kemenkeu: jangan Dibilang Dikasi kalau tak Bisa Dipakai
Penyerapan anggaran Kemenkes rendah karena dipengaruhi pemblokiran anggaran senilai Rp 12,3 triliun.
Dwi Astarini - Selasa, 21 Juli 2026
Menkes Kritik Mekanisme Blokir Anggaran Kemenkeu: jangan Dibilang Dikasi kalau tak Bisa Dipakai
Indonesia
DPR Ingatkan Pelibatan TNI-Polri Awasi Wajib Pajak jangan Timbulkan Rasa Takut
Langkah yang ditempuh pemerintah tetap harus mengedepankan pendekatan persuasif, bukan menimbulkan kekhawatiran bagi para wajib pajak. 

Dwi Astarini - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ingatkan Pelibatan TNI-Polri Awasi Wajib Pajak jangan Timbulkan Rasa Takut
Indonesia
Ahmad Sahroni Sentil Hotman Paris: jangan Bawa-Bawa Nama Presiden Prabowo
Presiden Prabowo sejak awal berkomitmen penuh terhadap pemberantasan korupsi dan tidak seharusnya dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan.
Dwi Astarini - Senin, 20 Juli 2026
Ahmad Sahroni Sentil Hotman Paris: jangan Bawa-Bawa Nama Presiden Prabowo
Bagikan