Varian Baru COVID-19 Muncul, Masyarakat Diminta tidak Panik tapi Tetap Waspada

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 19 Juli 2022
Varian Baru COVID-19 Muncul, Masyarakat Diminta tidak Panik tapi Tetap Waspada

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo. Foto : Geraldi/Man/dpr ri

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Munculnya subvarian terbaru dari COVID-19 Omicron, yaitu BA.2.75 di Indonesia harus mendapat perhatian serius dari semua pihak. Namun, anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo mengimbau agar masyarakat tak perlu panik atas munculnya varian baru tersebut.

“Subvarian Omicron BA.4 dan BA.5 belum mereda, kini muncul lagi varian baru yang berpotensi lebih menular, yakni BA.2.75. Kita memang tak perlu panik tapi fakta bahwa BA.2.75 sudah terdeteksi di Indonesia harus membuat kita lebih waspada dan berhati-hati,” kata Rahmad dalam keterangannya, Selasa (19/7).

Baca Juga

3 Kasus Varian Omicron BA.2.75 Ditemukan di Indonesia

Rahmad menjelaskan, varian BA.2.75 yang pertama kali terdeteksi di India pada Mei lalu disebut-sebut penularannya lebih cepat dari varian BA.5. Bahkan, organisasi kesehatan dunia (WHO) mengkategorikan subvarian ini sebagai Variant of Concern (VOC) Lineage Under Monitoring (LUM). Artinya, varian ini tengah diawasi secara ketat oleh WHO.

Rahmad mengamini varian terbaru BA.2.75, juga varian BA.4 dan BA.5 saat ini belum membebani rumah sakit maupun lebih beresiko dibandingkan varian Delta. Namun, jika berkaca dari kasus yang terjadi di Amerika, di mana saat ini kasus COVID-19 di negara Paman Sam tersebut 80 persen didominasi varian BA.2.

"Nah fakta ini harus membuat kita semakin waspada sebab COVID-19 masih ada dan kita belum tahu kapan berakhir,” imbuhnya.

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini mengatakan, secara global penularan COVID-19 masih sangat dinamis. Ia mencontohkan, kasus di beberapa negara ada yang melampaui 100 ribu kasus per hari. Artinya, kata Rahmad, meskipun saat ini kita masih terbilang landai tapi kasus varian BA.4 dan BA.5 terus mengalami kenaikan.

"Tentu kondisi seperti ini menuntut langkah cepat pemerintah pusat, pemerintah daerah, para epidemiolog dan seluruh elemen masyarakat untuk bergotong royong menghadai COVID-19, agar tidak kecolongan,” ujarnya.

Baca Juga

Jokowi Prediksi Puncak Kasus COVID-19 Omicron BA.4 dan BA.5 di Tanah Air

Terkait dengan kondisi yang serba tak menentu saat ini, ia menyampaikan beberapa catatan penting yang menurutnya harus disampaikan semua pihak.

Pertama, istilah Immunity Indonesia yang belakangan ini sempat digembor-gemborkan, jangan sampai jadi 'jebakan batman’. Jangan sampai istilah tersebut mengesankan bahwa masyarakat sudah kebal berkelompok sehingga bisa bereforia, meninggalkan masker dan tidak mengindahkan protokol kesehatan

“Salah kaprah seperti ini sangat beresiko karena varian BA.4 dan BA. 5 dan Subvarian baru terdeteksi BA.2.75 pun masih bisa menembus tubuh yang sudah divaksin booster sekalioun . Efek positif booster memang menghindarkan rasa sakit serius sampai kematian. Sekali lagi, orang yang sudah dibooster masih bisa ditembus sub varian omicron ini,” kata dia.

Kedua, Rahmad menyoroti program vaksinasi yang hingga saat ini belum sesuai harapan. Ia menyebut, vaksinasi masih dibawah 70 persen sedangkan booster masih sangat rendah, di bawah 25 persen standar nasional.

“Justru karena vaksinasi belum sesuai harapan, maka saya mewanti-wanti pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seluruh elemen untuk segera bergerak cepat memperkuat pertahanan imunitas masyarakat dengan memvalitasi vaksinasi booster, termasuk vaksin lengkap," bebernya

Selain itu, Rahmad meminta masyarakat untuk tetap mengencangkan ikat pinggang dengan mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, vaksinasi, cuci tangan dan menghindari kerumuman.

“Protokol kesehatan harus kita kedepankan karena pandemi masih dinamis dan setiap hari masih ada warga yang harus masuk ruang ICU. Ini yang harus jadi perhatian kita bersama,” tutup dia. (Pon)

Baca Juga

81 Persen Kasus COVID-19 di Indonesia Didominasi Omicron BA.4 dan BA.5

#COVID-19 #Kasus COVID-19 #DPR RI #Komisi IX DPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Desak Pemerintah Investigasi Pengunduran Diri 2.700 Lebih ASN di Semester I 2026
Tercatat sebanyak 2.722 ASN mengajukan pemberhentian atas permintaan sendiri hanya dalam waktu enam bulan terakhir.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
DPR Desak Pemerintah Investigasi Pengunduran Diri 2.700 Lebih ASN di Semester I 2026
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Benarkah Prabowo dan Gibran Ambil Alih Pengesahan RUU Perampasan Aset?
Presiden RI, Prabowo Subianto dan Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka, dikabarkan mengambil alih pengesahan RUU Perampasan Aset.
Soffi Amira - Selasa, 11 Agustus 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Benarkah Prabowo dan Gibran Ambil Alih Pengesahan RUU Perampasan Aset?
Berita
Prabowo Ajukan Destry Damayanti sebagai Calon Tunggal Gubernur BI ke DPR
Presiden Prabowo mengajukan Destry Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur BI ke DPR. Ini profil dan proses penetapan Gubernur BI definitif.
ImanK - Senin, 10 Agustus 2026
Prabowo Ajukan Destry Damayanti sebagai Calon Tunggal Gubernur BI ke DPR
Indonesia
Temuan Ratusan Senjata di Sekolah, DPR RI Khawatirkan Keselamatan Pelajar
Sekolah merupakan ruang belajar yang harus bebas dari segala bentuk ancaman.
Dwi Astarini - Jumat, 07 Agustus 2026
Temuan Ratusan Senjata di Sekolah, DPR RI Khawatirkan Keselamatan Pelajar
Indonesia
60 Hektare Bromo Hangus, Legislator Desak Kemenhut Perkuat Mitigasi Karhutla
Ancaman fenomena iklim seperti El Nino yang memicu kekeringan ekstrem harus direspons pemerintah melalui sistem kesiapsiagaan nasional.
Dwi Astarini - Kamis, 06 Agustus 2026
60 Hektare Bromo Hangus, Legislator Desak Kemenhut Perkuat Mitigasi Karhutla
Indonesia
79 Daerah Kekurangan Anggaran Rp 14 Triliun, DPR Desak Pemerintah Pusat Tambah DAU Pemda
Langkah cepat dinilai penting agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran gaji pegawai yang berujung pada terganggunya pelayanan publik. 

Dwi Astarini - Kamis, 06 Agustus 2026
79 Daerah Kekurangan Anggaran Rp 14 Triliun, DPR Desak Pemerintah Pusat Tambah DAU Pemda
Indonesia
Waka Komisi IX DPR Minta Nakes yang Diduga Hina Pasien BPJS Diperiksa dan Disanksi
Profesi tenaga kesehatan merupakan profesi mulia yang menuntut standar etik tinggi, termasuk dalam berkomunikasi di ruang digital.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
Waka Komisi IX DPR Minta Nakes yang Diduga Hina Pasien BPJS Diperiksa dan Disanksi
Indonesia
Insiden KMP Mutiara Sentosa 2, Komisi V DPR akan Panggil Kemenhub, KNKT, dan Pelindo
Komisi V juga mendesak investigasi menyeluruh agar penyebab kebakaran kapal rute Surabaya-Makassar itu dapat diungkap secara tuntas.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
Insiden KMP Mutiara Sentosa 2, Komisi V DPR akan Panggil Kemenhub, KNKT, dan Pelindo
Indonesia
DPR Minta Kreator Konten Tanpa Etika Ditindak Tegas
Mendorong penyusunan regulasi yang mencakup perlindungan privasi, penggunaan identitas, perlindungan anak, hingga tanggung jawab atas dampak publikasi.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
DPR Minta Kreator Konten Tanpa Etika Ditindak Tegas
Indonesia
Kecelakaan Kapal Laut Beruntun, DPR Dorong Modernisasi Keselamatan Kapal
Pembenahan tidak cukup hanya dilakukan setelah terjadi insiden, harus diwujudkan melalui modernisasi pengawasan dan peningkatan standar keselamatan pelayaran.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
Kecelakaan Kapal Laut Beruntun, DPR Dorong Modernisasi Keselamatan Kapal
Bagikan