Usai Diserang Massa Anti-PKI, YLBHI Ajak Masyarakat Bersih-bersih

Luhung SaptoLuhung Sapto - Senin, 18 September 2017
Usai Diserang Massa Anti-PKI, YLBHI Ajak Masyarakat Bersih-bersih

Suasana Gedung LBH pascadikepung massa. (MP/Fadhli)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pasca penyerangan dan pengerusakan kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat tutup sementara.

Ketua YLBHI Bidang Advokasi, Muhammad Isnur mengatakan kantor YLBHI reami ditutup pada Senin (18/9) usai penyerangan oleh sekelompok massa anti-PKI.

‎"LBH resmi menutup resmi kantor hari ini," ujar M. Isnur, di Kantor Komnas Perempuan, Jakarta Pusat, Senin (18/9).

Lebih lanjut, Isnur mengaku, pascapenyerangan oleh kelompok massa tersebut kondisi gedung YLBHI mengalami kerusakan.

"Meski tak ada yang terluka, gedung acak-acakan hancur, tapi aman tak sampai jebol ke dalam," ungkapnya.

Karena mengalami kerusakan, ia mengajak kepada masyarakat dan jaringan-jaringan aktivis ‎untuk ikut membantu membersihkan kerusakan yang ada.

"Saya mengundang jaringan dan masyarakat, kita patungan, kaca di mana-mana, bantu bersih-bersih besok Selasa di gedung LBH," sambungnya.

Meski ditutup sementara, Isnur mengaku, kantor YLBHI akan tetap membuka layanan aduan dari masyrakat.

‎"Karena besok benah-benah, tapi kalo ada yang datang kami tak bisa menolak. Hanya saja sampai besok kami belum bisa maksimal pelayananya," pungkasnya. (Asp)

Baca juga berita lainnya terkait penyerangan kantor YLBHI di: Lima Polisi Terluka Pascakericuhan YLBHI Masih Dirawat

#YLBHI #G30S/PKI
Bagikan
Ditulis Oleh

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak

Berita Terkait

Indonesia
YLBHI Soroti KUHP dan KUHAP Baru, Prabowo Diminta Turun Tangan Terbitkan Perppu
YLBHI menyoroti KUHP dan KUHAP baru. Presiden RI, Prabowo Subianto, diminta turun tangan terbitkan Perppu.
Soffi Amira - Jumat, 02 Januari 2026
YLBHI Soroti KUHP dan KUHAP Baru, Prabowo Diminta Turun Tangan Terbitkan Perppu
Indonesia
Tegas Tolak Soeharto Diberi Gelar Pahlawan Nasional, Marzuki Darusman: Cermin Pengabaian HAM dan Reformasi
Mantan Jaksa Agung Marzuki Darusman menolak rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto, menyebutnya simbol kekerasan Orde Baru dan pelanggaran HAM.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 04 November 2025
Tegas Tolak Soeharto Diberi Gelar Pahlawan Nasional, Marzuki Darusman: Cermin Pengabaian HAM dan Reformasi
Indonesia
Kontroversi Gelar Pahlawan untuk Soeharto, Bivitri Susanti: Alarm Bahaya bagi Demokrasi
Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai wacana gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto sebagai ancaman bagi demokrasi dan hasil reformasi Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 04 November 2025
Kontroversi Gelar Pahlawan untuk Soeharto, Bivitri Susanti: Alarm Bahaya bagi Demokrasi
Indonesia
1 Tahun Prabowo Berkuasa, YLBHI Soroti Ruang Demokrasi Kian Menyempit
YLBHI menyoroti terjadi berbagai peristiwa yang menunjukkan penyempitan ruang kebebasan sipil, pelanggaran HAM, serta lemahnya komitmen terhadap prinsip demokrasi sepanjang satu tahun ini.
Wisnu Cipto - Senin, 20 Oktober 2025
1 Tahun Prabowo Berkuasa, YLBHI Soroti Ruang Demokrasi Kian Menyempit
Indonesia
Peringatan G30S/PKI Setiap 30 September, 20 Ucapan untuk Mengenang Tragedi Sejarah Indonesia
Peringatan ini bukan hanya untuk mengenang para pahlawan yang gugur, melainkan juga sebagai pengingat bagi generasi muda agar sejarah tidak terulang.
Dwi Astarini - Selasa, 30 September 2025
Peringatan G30S/PKI Setiap 30 September, 20 Ucapan untuk Mengenang Tragedi Sejarah Indonesia
Lifestyle
30 September Memperingati Hari Apa? Ada G30S/PKI hingga Momen Penting Dunia
30 September diperingati sebagai Hari G30S/PKI, Hari Podcast Internasional, dan Hari Penerjemah Sedunia. Simak sejarah dan makna penting di balik peristiwa ini.
ImanK - Senin, 29 September 2025
30 September Memperingati Hari Apa? Ada G30S/PKI hingga Momen Penting Dunia
Indonesia
Catatan YLBHI Demo 25-31 Agustus: 3.337 Orang Ditangkap, 1.042 Luka-Luka, 10 Meninggal
YLBHI menyoroti aparat kepolisian juga menutup akses bantuan hukum bagi warga yang ditangkap
Wisnu Cipto - Rabu, 03 September 2025
Catatan YLBHI Demo 25-31 Agustus: 3.337 Orang Ditangkap, 1.042 Luka-Luka, 10 Meninggal
Indonesia
YLBHI Minta DPR Hapus Pasal RKUHAP yang Beri Kewenangan TNI Jadi Penyidik Sipil
Pasal RKUHAP membuka peluang untuk TNI memiliki kewenangan yang lebih luas serta mengembalikan praktik dwifungsi TNI.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 22 Juli 2025
YLBHI Minta DPR Hapus Pasal RKUHAP yang Beri Kewenangan TNI Jadi Penyidik Sipil
Indonesia
YLBHI Desak DPR Tak Tergesa-gesa Bahas RKUHAP, Minta Partisipasi Publik Diperkuat
Salah satu hal yang disoroti YLBHI adalah masalah tidak seriusnya aturan penguatan advokat dan hak atas bantuan hukum bagi masyarakat miskin.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 22 Juli 2025
YLBHI Desak DPR Tak Tergesa-gesa Bahas RKUHAP, Minta Partisipasi Publik Diperkuat
Indonesia
Dinilai ‘Ambil Alih’ Kewenangan Kementerian Lain, Kapolri Diminta Cabut Aturan Jurnalis Asing Harus Punya SKK
Adanya aturan yang meminta jurnalis asing memiliki Surat Keterangan Kepolisian (SKK) menuai polemik.
Frengky Aruan - Jumat, 04 April 2025
Dinilai ‘Ambil Alih’ Kewenangan Kementerian Lain, Kapolri Diminta Cabut Aturan Jurnalis Asing Harus Punya SKK
Bagikan