Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

'Ultraman' Dilantik Jadi Anggota DPR 2024-2029

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Selasa, 01 Oktober 2024
'Ultraman' Dilantik Jadi Anggota DPR 2024-2029

Jamaludin Malik datang dengan kostum Ultraman saat pelantikan anggota DPR periode 2024-2029. (Foto: MerahPutih.com/Ponco)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ada 'Ultraman' di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10). Pakaian superhero itu dikenakan oleh anggota DPR terpilih dari Fraksi Partai Golkar, Jamaludin Malik.

Jamaludin merupakan salah satu dari 580 wakil rakyat yang dilantik pada hari ini.

"Kita ciri khasnya waktu nyaleg kita pakai Ultraman, ya jadi nggak ninggalin ciri khasnya," kata Jamaludin kepada awak media.

Baca juga:

Istri Ridwan Kamil Berharap Ditempatkan di Komisi VIII DPR

Selain menjadi ciri khas saat menjadi caleg, Jamaludin mengenakan pakaian Ultraman sebagai simbol menjadi wakil rakyat untuk membasmi kejahatan.

Namun, ia mengakui siap mencopot pakaian tersebut jika dinilai melanggar tata tertib DPR.

"Karena kalau Ultraman itu membasmi kejahatan," kata Jamaludin.

Baca juga:

Annisa Mahesa dan Guntur Sasono Jadi Anggota DPR 2024-2029 Termuda dan Tertua

Pada hari ini, ada 580 wakil rakyat yang akan dilantik. Kursi terbanyak masih dipegang PDIP dengan jumlah 110, kemudian disusul Partai Golkar yang menaungi Atalia sebanyak 102.

Di peringkat ketiga terdapat Partai Garindta dengan perolehan 86 kursi, lalu disusul Partai NasDem 69 kursi. Kemudian, PKB memiliki 68 kursi, sedangkan PKS 53 kursi.

Selanjutnya PAN mendapat 48 kursi sedangkan Partai Demokrat 44 kursi sekaligus menjadi partai dengan kursi paling sedikit di parlemen nasional. (Pon)

#Anggota DPR #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Bongkar Modus 'Ambil Jatah' BBM Subsidi, Pelaku Layak Dipidana
Modus tersebut dilakukan dengan menjaga setiap transaksi tetap di bawah batas harian 200 liter guna mengecoh deteksi otomatis.
Dwi Astarini - 2 jam, 14 menit lalu
DPR Bongkar Modus 'Ambil Jatah' BBM Subsidi, Pelaku Layak Dipidana
Indonesia
PKB Minta Akses Aparat ke Data Warga dalam RUU Satu Data Diawasi Ketat, jangan Sampai Ganggu Privasi
Akses terhadap data warga seharusnya hanya dapat dilakukan melalui prosedur hukum yang jelas.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
PKB Minta Akses Aparat ke Data Warga dalam RUU Satu Data Diawasi Ketat, jangan Sampai Ganggu Privasi
Indonesia
RUU Daerah Kepulauan, DPR Minta Pembangunan Infrastruktur tak sekadar Kejar Target
Tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan target fisik di atas kertas, tapi harus terintegrasi langsung dengan ekosistem ekonomi masyarakat nelayan lokal.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
RUU Daerah Kepulauan, DPR Minta Pembangunan Infrastruktur tak sekadar Kejar Target
Indonesia
DPR Dorong Penguatan Mitigasi Hadapi Ancaman El Nino
Sistem peringatan dini pertanian (SIPERDITAN) harus diperkuat agar tidak mengganggu target produksi pangan nasional. 

Dwi Astarini - Kamis, 16 Juli 2026
DPR Dorong Penguatan Mitigasi Hadapi Ancaman El Nino
Indonesia
Buruh Ingatkan Revisi UU Ketenagakerjaan tak Boleh Kurangi Perlindungan Pekerja
Suara buruh perlu menjadi bagian penting dalam proses penyusunan beleid tersebut.
Dwi Astarini - Kamis, 16 Juli 2026
Buruh Ingatkan Revisi UU Ketenagakerjaan tak Boleh Kurangi Perlindungan Pekerja
Indonesia
RUU ASN Bakal Atur KPI Ketat, Ketua Komisi II: yang Kinerjanya enggak Bagus Bisa Out
Dengan begitu, kepala daerah tidak lagi kesulitan ketika harus mengevaluasi pegawai yang dinilai tidak memenuhi target kerja.
Dwi Astarini - Kamis, 16 Juli 2026
RUU ASN Bakal Atur KPI Ketat, Ketua Komisi II: yang Kinerjanya enggak Bagus Bisa Out
Indonesia
JPPR Peringatkan Pemilu 2029 Berpotensi Inkonstitusional jika UU tak Segera Direvisi
JPPR meminta agar DPR segera merevisi UU Pemilu. Sebab, Pemilu 2029 bisa berjalan inkonstitusional.
Soffi Amira - Kamis, 16 Juli 2026
JPPR Peringatkan Pemilu 2029 Berpotensi Inkonstitusional jika UU tak Segera Direvisi
Indonesia
Marak Pelecehan Seksual di Kampus, DPR Desak Pelaku Disanksi Pidana
Kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan sepanjang 2025 atau meningkat 14,07 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Dwi Astarini - Rabu, 15 Juli 2026
Marak Pelecehan Seksual di Kampus, DPR Desak Pelaku Disanksi Pidana
Indonesia
Tarif 20 Persen Trump untuk Kargo Selat Hormuz, Komisi I DPR Minta Pemerintah Tenang
Indonesia perlu bersikap tenang sambil mengkaji dampak kebijakan tersebut terhadap kepentingan nasional.
Dwi Astarini - Rabu, 15 Juli 2026
Tarif 20 Persen Trump untuk Kargo Selat Hormuz, Komisi I DPR Minta Pemerintah Tenang
Indonesia
Pengembangan Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual, DPR Desak Standardisasi Aset
Skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbasis KI harus segera memiliki peta jalan nasional agar dapat diakses pelaku usaha kreatif di seluruh penjuru Indonesia.
Dwi Astarini - Rabu, 15 Juli 2026
Pengembangan Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual, DPR Desak Standardisasi Aset
Bagikan