Tunggakan BPJS di RS Tempat Selvi Ananda Melahirkan Tembus Rp17,89 Miliar

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 26 November 2019
 Tunggakan BPJS di RS Tempat Selvi Ananda Melahirkan Tembus Rp17,89 Miliar

Kepala Cabang BPJS Kesehatan Solo, Jawa Tengah, Bimantoro R, Selasa (26/11). (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Kepala Cabang BPJS Kesehatan Solo, Jawa Tengah, Bimantoro R angkat bicara terkait adanya tunggakan BPJS Kesehatan di RS milik Muhammadiyah di wilayah Soloraya.

Tunggakan BPJS Kesehatan paling besar ditemukan di RS PKU Muhammadiyah Solo. Dimana rumah sakit tersebut baru saja dijadikan tempat persalinan menantu Presiden Jokowi, Selvi Ananda saat melahirkan anak kedua Gibran Rakabuming Raka, La Lembah Manah.

Baca Juga:

Tunggakan Peserta BPJS Kesehatan Yogyakarta Capai Rp 30 Miliar

Hal itu sekaligus menanggapi pernyataan Anggota Komisi IX DPR F-PAN, Saleh Partaonan Daulay, Jumat (22/11), yang meminta kepada pemerintah segera melunasi tunggakan BPJS Kesehatan di RS milik Muhammadiyah diantaranya di Solo karena dianggap dapat mengganggu operasional rumah sakit.

RS PKU Muhammadiyah Solo tunggak BPJS Kesehatan sebesar Rp17,89 miliar
Warga mengantre pelayanan BPJS Kesehatan Cabang Solo Jawa Tengah, Selasa (26/11). (MP/Ismail)

"Ya memang benar ada tunggakan BPJS Kesehatan di RS PKU Muhammadiyah Solo. Besaran tunggakan tidak sampai tembus angka Rp61 miliar, tetapi Rp17,89 Miliar," ujar Bimantoro saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (26/11).

Bimantoro mengatakan tunggakan sebesar itu terhitung sejak jatuh tempo pada 30 September 2019 sampai tanggal 22 November 2019. Tunggakan lebih disebankan adanya kesulitan alokasi dana dari BPJS pusat dan adanya ketidak cocok antara besaran biaya yang dikeluarkan dengan jumlah iuran dari peserta BPJS di RD bersangkutan.

"Kalau dana dari pusat turun kami segera cairkan. Kita selalu berkoordinasi dengan rumah sakit terkait pelayanan BPJS supaya bisa berjalan dengan baik," kata dia.

Baca Juga:

Kritisi Kenaikan, Rizal Ramli Usul BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Digabung

Dimintai konfirmasi, Humas RS PKU Muhammadiyah Solo, Betty Andriani enggan berkomentar soal tunggakan BPJS Kesehatan itu.

BPJS Kesehatan masih menjadi masalah pelik antara pasien dan rumah sakit
Tunggkan BPJS Kesehatan kian mencekik sejumlah rumah sakit termasuk RS PKU Muhammadiyah Solo (MP/Ismail)

"Silahkan tanya ke Direktur RS PKU Muhammadiyah saja atau ke BPJS Kesehatan Cabang Solo," pungkasnya.(*)

Berita ini ditulis berdasarkan laporan Ismail, reporter dan kontributor merahputih.com untuk wilayah Jawa Tengah.

Baca Juga:

Tolak Kenaikan Premi BPJS Kesehatan, Massa Buruh Geruduk DPRD Sukoharjo

#BPJS Kesehatan #BPJS #Selvi Ananda #Muhammadiyah
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Mau Hapus Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, DPR: Jangan Sampai Picu Konflik
Pemerintah berencana hapus tunggakan iuran BPJS Kesehatan. Komisi IX DPR pun mengingatkan jangan sampai hal itu memicu konflik.
Soffi Amira - 2 jam, 46 menit lalu
Pemerintah Mau Hapus Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, DPR: Jangan Sampai Picu Konflik
Indonesia
Pemerintah Bakal Naikkan Iuran BPJS Kesehatan, Tapi Ada Syaratnya
Wacana penyesuaian tarif iuran peserta BPJS Kesehatan tertuang dalam Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2026.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 22 Oktober 2025
Pemerintah Bakal Naikkan Iuran BPJS Kesehatan, Tapi Ada Syaratnya
Indonesia
Menkeu Purbaya Siapkan Rp 20 Triliun Buat Putihkan Tunggakan BPJS Kesehatan, Syaratnya Perbaiki Tata Kelola
Bendahara negara memastikan tak akan memberikan sanksi bila BPJS Kesehatan tidak bisa memenuhi mandat yang telah diamanatkan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 22 Oktober 2025
Menkeu Purbaya Siapkan Rp 20 Triliun Buat Putihkan Tunggakan BPJS Kesehatan, Syaratnya Perbaiki Tata Kelola
Indonesia
Pemutihan Tunggakan BPJS Harus Berkeadilan, Terverifikasi, dan Bebas dari Fraud
Tunggakan senilai lebih dari Rp 10 triliun berasal dari peserta mandiri atau pekerja bukan penerima upah (PBPU) yang belum membayar iuran secara rutin.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Oktober 2025
Pemutihan Tunggakan BPJS Harus Berkeadilan, Terverifikasi, dan Bebas dari Fraud
Indonesia
Utang BPJS Tembus Rp10 Triliun, Pemerintah Malah Mau Susun Skema Pemutihan Tunggakan
Menagih tunggakan kepada peserta yang benar-benar tidak mampu adalah hal yang tidak realistis
Angga Yudha Pratama - Minggu, 19 Oktober 2025
Utang BPJS Tembus Rp10 Triliun, Pemerintah Malah Mau Susun Skema Pemutihan Tunggakan
Indonesia
Bakal Diputihkan, Jumlah Tunggakan BPJS Kesehatan Capai Rp 10 Triliun
BPJS Kesehatan mengapresiasi rencana pemerintah terkait pemutihan itu sebagai langkah realistis untuk memberikan kesempatan baru bagi peserta.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 19 Oktober 2025
Bakal Diputihkan, Jumlah Tunggakan BPJS Kesehatan Capai Rp 10 Triliun
Indonesia
DPR Kritik BPJS Kesehatan Nonaktifkan 50.000 Warga Pamekasan, Tegaskan Hak Kesehatan tak Boleh Disandera
Penonaktifan itu dilakukan BPJS Kesehatan karena Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan menunggak pembayaran iuran sebesar Rp 41 miliar.
Dwi Astarini - Jumat, 10 Oktober 2025
DPR Kritik BPJS Kesehatan Nonaktifkan 50.000 Warga Pamekasan, Tegaskan Hak Kesehatan tak Boleh Disandera
Indonesia
Penghapusan Tunggakan BPJS Bakal Jadi 'Hadiah' Bagi Kelompok Rentan, Peserta Diharap Tetap Bayar Iuran
Penghapusan tunggakan ini bertujuan membebaskan peserta BPJS dari utang masa lalu
Angga Yudha Pratama - Jumat, 10 Oktober 2025
Penghapusan Tunggakan BPJS Bakal Jadi 'Hadiah' Bagi Kelompok Rentan, Peserta Diharap Tetap Bayar Iuran
Indonesia
Pembebasan Tunggakan BPJS Wajib Tepat Sasaran Agar Sistem JKN Berlanjut
Secara keseluruhan, langkah penghapusan tunggakan ini bukan sekadar upaya untuk meringankan beban finansial
Angga Yudha Pratama - Jumat, 10 Oktober 2025
Pembebasan Tunggakan BPJS Wajib Tepat Sasaran Agar Sistem JKN Berlanjut
Indonesia
Muhammadiyah Dukung Transformasi PAM Jaya Jadi Perseroda, Nilai Penting untuk Selamatkan Jakarta dari Penurunan Tanah
Perubahan status Pam Jaya bukan sekadar urusan tata kelola, melainkan langkah strategis untuk menyelamatkan Jakarta dari penurunan tanah.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 09 Oktober 2025
Muhammadiyah Dukung Transformasi PAM Jaya Jadi Perseroda, Nilai Penting untuk Selamatkan Jakarta dari Penurunan Tanah
Bagikan