Tubagus Chaeri Wardana Dituntut 6 Tahun Penjara

MerahPutih.com - Komisaris Utama PT Bali Pasific Pragama (BPP) Tubagus Chaeri Wardana Chasan dituntut oleh jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan hukuman enam tahun penjara. Lelaki yang akrab disapa Wawan ini juga dituntut hukuman denda Rp5 miliar subsider
1 tahun kurungan.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 tahun dan pidana denda sebesar Rp5 miliar subsidiair 1 tahun kurungan," kata jaksa KPK Rony Yusuf saat membacakan surat tuntutan, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (29/6).

Baca Juga:

Rano Karno Penuhi Panggilan Jadi Saksi Sidang Kasus Wawan

Jaksa meyakini bahwa Wawan terbukti bersalah melakukan korupsi terkait pengadaan Alkes RS Rujukan Pemerintah Provinsi Banten pada Dinkes Provinsi Banten 2012 dan pengadaan alkes kedokteran umum Puskesmas Kota Tangsel APBD-P 2012, serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

"Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Alternatif Kedua Pasal 3 Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo."

"Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan Dakwaan Kumulatif Kedua Alternatif Pertama Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 KUHPidana dan Dakwaan ketiga Pasal 3 ayat (1) huruf a, c dan g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana," ujar jaksa.

Baca Juga:

Jawaban Rano Karno Dicecar Jaksa KPK Soal Dugaan Terima Rp 1,5 M dari Wawan

Dalam menjatuhkan tuntutan, jaksa mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Untuk hal yang memberatkan, terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme; Terdakwa berbelit-belit didepan Persidangan; dan Terdakwa tidak mengakui Perbuatannya.

"Hal-hal yang meringankan, Terdakwa bersikap sopan di persidangan; Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga; Terdakwa sedang menjalani pidana penjara selama 7 tahun; Terdakwa juga akan diproses hukum dalam perkara suap Lapas Sukamiskin," tutur jaksa. (Pon)

Baca Juga:

Jaksa KPK Kembali Panggil Rano Karno Pekan Depan untuk Bersaksi di Sidang Wawan