Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Sidang putusan praperadilan yang diajukan Ketua DPR Setya Novanto akan dibacakan hakim tunggal Cepi Iskandar, Jumat (29/9) sore, pukul 16.00 WIB.
Menurut Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus, apa pun putusan praperadilan tidak ada pengaruhnya untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna menjerat Setnov dalam kasus tersebut.
Pasalnya, ujar Petrus, praperadilan tidak memberikan jaminan bahwa putusan praperadilan itu berakhir secara permanen, final, dan mengikat.
"Bahkan sudah banyak tersangka yang harus menelan pil pahit lantaran begitu hakim menyatakan penahanan tidak sah, maka saat itu juga penyidik sudah siapkan surat perintah penahanan baru bagi tersangka tersebut untuk serta merta dimasukan ke dalam sel rutan," kata Petrus melalui siaran persnya yang diterima merahputih.com Jumat (29/9).
Karenanya, sambung Petrus, apabila hakim tunggal memenangkan kubu Setnov, maka dia meminta KPK segera menetapkan status tersangka baru kepada Setnov.
Menurutnya, pemberian status tersangka baru setelah putusan praperadilan dibacakan adalah sah secara hukum.
"Dan hal itu menjadi wewenang penyidik KPK sebagaimana sering dipraktikkan oleh penyidik polisi atau jaksa dalam setiap menghadapi putusan praperadilan yang memenangkan pemohon," paparnya.
Selain itu, Petrus juga meminta KPK segera menetapkan Setnov sebagai tersangka pemberi atau penerima suap dalam pusara korupsi yang merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun itu.
Mengingat, dalam kasus e-KTP, Setnov hanya disangkakan sebagai pihak yang menyalahgunakan kewenangannya sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR kala itu untuk mempengaruhi para politisi Senayan agar memuluskan proyek e-KTP.
"Sedangkan diketahui atau patut diduga peran dia (Setnov) juga sebagai orang yang memberikan janji atau hadiah kepada penyelenggara negara," ucap Petrus.
"Maka Penyidik KPK bisa segera mengeluarkan penetapan status tersangka baru dengan pasal sangkaan yang sama atau dengan pasal sangkaan baru sebagai pemberi suap atau penerima suap atau tindak pidana pencucian uang disertai dengan penahanan," pungkasnya. (Pon)
Baca juga berita lainnya dalam artikel: Ini Alasan MAKI Minta Hakim Praperadilan Setnov Diganti
