Tolak Dana Zakat untuk MBG, Legislator NasDem: dari Cukai Rokok Saja


Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani. (Dok. Media DPR)
MerahPutih.com - Usulan penggunaan dana zakat untuk program makan bergizi gratis (MBG) menuai kritikan. Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago menilai penggunaan zakat sudah diatur secara jelas.
"Zakat itu kan fungsinya untuk kemaslahatan umat, ya fungsikan saja untuk itu. Bantuan ke fakir miskin," ujar Irma kepada wartawan di Jakarta, dikutip Jumat (17/1).
Politisi Nasdem ini meminta agar program MBG tidak 'digoreng' dengan usulan aneh yang tak masuk akal.
"Jangan bikin oknum-oknum pembenci pemerintah menggoreng-goreng program ini dengan usulan-usulan kontroversial," jelas Irma.
Irma mengusulkan biaya makan bergizi gratis diambil dari sumber lain. Salah satunya menggunakan dana cukai rokok.
Baca juga:
"Untuk MBG saya usul ambil dari cukai rokok saja sudah selesai. Apalagi cukai rokok per tahun Rp 150 Triliun," jelas Irma.
Sebelumnya, Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin mendorong pelaksanaan program makan bergizi gratis lewat pendanaan yang bersumber pada zakat.
Dia menyebut perlunya keterlibatan masyarakat pada program ini, contohnya melalui dana zakat yang dilibatkan dalam program makan gratis bergizi ini.
"Nah kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga," kata dia.
Menurutnya, pemerintah jadi tidak sekadar menggunakan sumber dana dari APBN. Dia juga mengatakan pernyataan dari pemerintah Jepang yang menyatakan bakal mendukung program ini. (Knu)
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
DPR dan Pemerintah Sepakati 52 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2025, Termasuk Perampasan Aset dan PRT

Miliki Anggaran Paling Besar Dibanding Lembaga Negara, Program Makan Bergizi Gratis Serap 600 Ribu Tenaga Kerja

Jadi Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang Segera Lakukan Investigasi Makan Bergizi Gratis

Bantah Isu Minyak Babi di Nampan MBG, Kepala BGN: Sudah Dapat Sertifikat Halal

DPR Dorong OJK Perketat Pengawasan Bank Himbara dan Prioritaskan Kredit UMKM

Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat

Revisi UU LPSK Dorong Restitusi Diperluas Hingga Pemulihan Hak Korban secara Menyeluruh

DPR Sebut Stok BBM Aman, Kelangkaan di SPBU Swasta Hanya Terjadi di Jabodetabek

Pemerintah Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Canggih Berbasis Integrasi Data

Bukan Tugas Enteng, Menkopolkam Djamari Chaniago Diharap Jaga Stabilitas Politik dan Keamanan di Tengah Krisis Kepercayaan Publik
