TNI-Polri Diminta Persuasif Disiplinkan Warga, Kecuali Ada yang Membandel

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 27 Mei 2020
TNI-Polri Diminta Persuasif Disiplinkan Warga, Kecuali Ada yang Membandel

Pengamat Politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing. Foto: Net

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Pengamat komunikasi politik Universitas Pelita Harapan Dr Emrus Sihombing menilai sudah sewajarnya penerapan disiplin terhadap protokol kesehatan di Indonesia seiring pandemi COVID-19 semakin diperketat, yakni dengan penugasan TNI-Polri.

Hanya saja, ia mengingatkan aparat TNI-Polri harus tetap mengedepankan langkah persuasif dan dialog dalam mendisiplinkan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan nantinya.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Ahli Buka-bukaan Bahwa COVID-19 Bukan Penyakit Mematikan

"Kedepankan langkah persuasif, dialog dulu. Kecuali, ada masyarakat yang membandel. Meski sudah diimbau tetap saja membandel," ujar Emrus, Rabu (27/5).

Pengerahan TNI-Polri secara masif untuk mendisiplinkan masyarakat agar mematuhi penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sudah tepat.

"Saya rasa lebih tepat istilahnya penugasan. Ya, perlu kita apresiasi dan dukung penugasan TNI-Polri untuk menegakkan disiplin masyarakat," ucap dia.

Menurut dia, penugasan TNI-Polri untuk memastikan masyarakat mengikuti protokol kesehatan sesuai PSBB sebagaimana instruksi Presiden RI Joko Widodo sudah sewajarnya dilakukan.

Emrus mengakui, selama ini masyarakat sudah banyak yang mematuhi protokol kesehatan sebagaimana diimbau oleh pemerintah, tetapi masih saja ada masyarakat yang tidak mematuhinya.

"Penugasan TNI-Polri ini kaitannya dengan persoalan kemanusiaan. Kenapa? Kalau ada orang yang tidak mematuhi protokol kesehatan, misalnya tidak pakai masker, tidak 'physical distancing' (jaga jarak) kan membahayakan keselamatan orang lain," beber dia.

Emrus Sihombing
Pengamat Politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing

Jadi, Direktur Eksekutif Emrus Corner itu mengingatkan bahwa kepatuhan terhadap protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah tidak hanya berkaitan dengan keselamatan diri sendiri, tetapi juga orang lain.

"Contohnya aturan memakai helm. Dulu, naik motor tidak perlu pakai helm, tetapi kemudian diwajibkan pakai helm. Itu untuk keselamatan diri sendiri. Sekarang ini, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga orang lain," katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan akan mengerahkan aparat TNI dan Polri secara masif di titik-titik keramaian untuk mendisiplinkan masyarakat agar mematuhi penerapan PSBB.

"Mulai hari ini akan digelar oleh TNI dan Polri, pasukan berada di titik-titik keramaian dalam rangka mendisiplinkan, lebih mendisiplinkan masyarakat, agar mengikuti protokol kesehatan sesuai PSBB," ujar Presiden saat meninjau stasiun MRT Bundaran Hotel Indonesia di Jakarta, Selasa.

Menurut Presiden, pengerahan TNI dan Polri ini akan dilaksanakan di empat provinsi dan 25 kabupaten/kota yang telah menerapkan PSBB. Ia mengharapkan pengerahan aparat TNI dan Polri akan membuat masyarakat disiplin mematuhi ketentuan dalam PSBB, sehingga kurva penularan virus corona baru atau COVID-19 dapat menurun.

Baca Juga:

Pandemi Corona Diklaim Tak Mampu Kembalikan Kehidupan Normal Seperti Sedia Kala

"Dimulainya TNI dan Polri ikut secara masih mendisiplinkan masyarakat ini, menyadarkan masyarakat, mengingatkan masyarakat, kita harapkan kurva dari penyebaran COVID ini akan semakin menurun," tuturnya.

Pemerintah sebelumnya telah mempertimbangkan untuk memulai aktivitas warga dalam tatanan kehidupan normal baru. Namun, sebagaimana dikutip Antara, hal itu tetap dengan mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus corona atau COVID-19. (*)

#COVID-19 #New Normal #TNI #Polri
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Laporan terhadap 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono Menumpuk, Polisi belum Lakukan Pemanggilan karena masih Prioritaska Periksa Ahli dan Saksi
Penyidik telah memeriksa 10 saksi dan ahli terkait dengan laporan terhadap Pandji Pragiwaksono.
Dwi Astarini - Jumat, 23 Januari 2026
Laporan terhadap 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono Menumpuk, Polisi belum Lakukan Pemanggilan karena masih Prioritaska Periksa Ahli dan Saksi
Indonesia
Banjir Rendam Sejumlah Ruas Wilayah, Polri Siagakan 128.247 Personel secara Nasional
Personel gabungan dari Brimob, Direktorat Lalu Lintas, dan Polair memastikan keselamatan masyarakat, menjaga kelancaran arus lalu lintas, serta menjamin aktivitas publik tetap berjalan.
Dwi Astarini - Jumat, 23 Januari 2026
Banjir Rendam Sejumlah Ruas Wilayah, Polri Siagakan 128.247 Personel secara Nasional
Indonesia
Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak Diluncurkan di Seluruh Indonesia, Momentum tepat Buktikan Polisi Sosok Empatik terhadap Semua Gender
Kebijakan ini menjadi langkah strategis, sekaligus pesan kuat bahwa negara tidak boleh lagi abai terhadap penderitaan kelompok rentan.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Januari 2026
Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak Diluncurkan di Seluruh Indonesia, Momentum tepat Buktikan Polisi Sosok Empatik terhadap Semua Gender
Indonesia
Menko Yusril Targetkan RPP Jabatan Polisi Aktif Terbit Akhir Bulan, Bantah Ada Penolakan dari DPR
Pemerintah menargetkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) penataan jabatan yang dapat diisi anggota Polri aktif selesai dan diterbitkan akhir Januari 2026.
Wisnu Cipto - Kamis, 22 Januari 2026
Menko Yusril Targetkan RPP Jabatan Polisi Aktif Terbit Akhir Bulan, Bantah Ada Penolakan dari DPR
Indonesia
Polri Pastikan Korban TPPO tak Dipidana dan Wajib Dilindungi
Berdasarkan prinsip non-penalization, korban merupakan subjek yang dilindungi dan mempunyai hak untuk mendapat perlindungan.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Januari 2026
Polri Pastikan Korban TPPO tak Dipidana dan Wajib Dilindungi
Indonesia
BPOM Apresiasi SPPG Polri, Makanan Anak Diuji Layaknya Hidangan VIP
BPOM memuji SPPG Polri yang menerapkan standar keamanan pangan berkualitas tinggi. Makanan anak diuji layaknya hidangan VIP.
Soffi Amira - Rabu, 21 Januari 2026
BPOM Apresiasi SPPG Polri, Makanan Anak Diuji Layaknya Hidangan VIP
Indonesia
MK Bolehkan Polisi Bertugas di Jabatan Sipil asal Sesuai Undang-Undang, Pengamat Minta tak Ada lagi Keraguan
MK menegaskan anggota Polri aktif secara hukum dimungkinkan menduduki jabatan sipil sepanjang berlandaskan ketentuan dalam UU Polri.
Dwi Astarini - Selasa, 20 Januari 2026
MK Bolehkan Polisi Bertugas di Jabatan Sipil asal Sesuai Undang-Undang, Pengamat Minta tak Ada lagi Keraguan
Indonesia
SETARA Institute Kritik Rencana Libatkan TNI dalam Penanggulangan Terorisme
Rencana pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme tuai kritik. SETARA Institute menilai kebijakan tersebut bertentangan dengan supremasi sipil dan sistem peradilan pidana.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 19 Januari 2026
SETARA Institute Kritik Rencana Libatkan TNI dalam Penanggulangan Terorisme
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : TNI Kini Bisa Audit Penggunaan Dana Desa karena Sering Digunakan Kades untuk Memperkaya Diri
Diketahui, video merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,9 persen.
Dwi Astarini - Minggu, 18 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA] : TNI Kini Bisa Audit Penggunaan Dana Desa karena Sering Digunakan Kades untuk Memperkaya Diri
Indonesia
Polda Sulsel Siapkan Tim Identifikasi Jenazah Penumpang Pesawat ATR 42-500 yang Diduga Jatuh di Maros, Kapolda Jamin Hasil Keluar secara Cepat dan Akurat
Posko antemortem tersebut akan didirikan di Rumah Sakit TNI Angkatan Udara dr Dody Sardjito, kawasan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin.
Dwi Astarini - Minggu, 18 Januari 2026
Polda Sulsel Siapkan Tim Identifikasi Jenazah Penumpang Pesawat ATR 42-500 yang Diduga Jatuh di Maros, Kapolda Jamin Hasil Keluar secara Cepat dan Akurat
Bagikan