TNI AU Persiapkan Pertahanan Udara untuk Lindungi IKN Nusantara
Zulfikar Sy - Kamis, 09 Juni 2022
Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang melintas kawasan IKN. (ANTARA /novi abdi)
MerahPutih.com - Proses pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara terus dilakukan. Salah satu yang menjadi fokus adalah kebutuhan alat tempur pertahanan guna melindungi kawasan itu dari serangan musuh.
Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo menyebut, beberapa kebutuhan alat utama sistem senjata (alutsista) dari matra udara.
Alutsista incaran TNI AU ini bertujuan untuk membentengi Indonesia dari serangkaian ancaman, termasuk pembentukan IKN Nusantara.
Baca Juga:
Luhut Bilang Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi akan Berinvestasi di IKN Nusantara
"Ke depan memang ada Renstra, ada dinamika oleh Menteri Pertahanan (Prabowo Subianto) di dalam pemilihan alutsista yang tepat," ucap Fadjar di Kawasan Halim, Jakarta Timur, Kamis (9/6).
Menurut dia, kebutuhan alutsista tersebut di antaranya pesawat peringatan dini atau pesawat command control.
Termasuk juga beberapa jenis tipe pesawat tempur dan persenjataan strategis.
"Saya sebutkan di sini, Rafale dan F-15 EX atau yang nanti ke depan kita bisa jadi F-15 IDN, pesawat angkut, baik A400, C130 tipe J, pesawat helikopter, persenjataan lain UAV," ungkapnya.
Baca Juga:
Di Istana, Menag Bicara Persiapan Haji dan Tepis Dana untuk IKN
Fadjar memastikan, TNI AU terus mempelajari dan mempersiapkan alutsista secara matang.
Hal itu dikarenakan, penggunaan alutsista dilakukan secara panjang dan berkelanjutan.
"Karena hitungannya adalah pembelian alutsista tidak digunakan dalam 3-5 tahun, tapi sampai 40 tahun," tuturnya. (Knu)
Baca Juga:
Kritik Demokrat Soal Pendanaan IKN dari APBN
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Pesawat ke-2 A400M MRTT Bagi Indonesia Uji Terbang di Spanyol
Lidik Dugaan Korupsi Whoosh, KPK Telusuri Status Lahan di Halim Benar Tidak Milik TNI AU
Viral Beras Bantuan TNI Jatuh Berceceran dari Helikopter dan Dipungut Korban Bencana, Begini Penjelasan Panglima TNI
DPR Sebut Mengirim TNI ke Gaza Tanpa Jaminan Kesejahteraan Keluarga yang Ditinggalkan Merupakan Keputusan Zolim
Empat Syarat Wajib Jenderal Bintang Tiga Pimpin Misi Gaza, Apa Saja?
Masa HGU di IKN Dipangkas, Komisi II DPR Dorong Kajian Regulasi Tanpa Ganggu Investasi
Respon Putusan MK Soal HGU IKN, Komisi II DPR Dorong Prabowo Terbitkan Perppu
Putusan MK Soal HGU 95 Tahun Sesuai UU Agraria, Sama Dengan Australia dan Malaysia
HGU IKN tak lagi Dekati 2 Abad, DPR Sebut Bagus untuk Kepastian Hukum dan Bentuk Keadilan dalam Pengelolaan Tanah
MK Putuskan HGU IKN Jadi 95 Tahun, Komisi II DPR: Harus Diikuti Regulasi yang Jelas