Luhut Bilang Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi akan Berinvestasi di IKN Nusantara

Andika PratamaAndika Pratama - Minggu, 22 Mei 2022
Luhut Bilang Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi akan Berinvestasi di IKN Nusantara

Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (15/3/2022). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/rwa.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara terus dilakukan. Saat ini, pemerintah tengah mencari investor guna membiayai mega proyek di Kalimantan Timur itu.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan, pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara telah menarik minat banyak investor mancanegara. Ia juga membantah jika pembangunan IKN minim pendanaan

Baca Juga

Kritik Demokrat Soal Pendanaan IKN dari APBN

"Saya sudah bertemu Mohammed Bin Salman, Putera Mahkota Kerajaan Arab Saudi, yang menyatakan akan berinvestasi sangat besar. Selain itu, Uni Emirat Arab melalui Indonesian Investment Fund juga menyiapkan investasi 20 miliar dolar AS," ucap Luhut dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (22/5)

Luhut pun menggarisbawahi, IKN Nusantara diperuntukkan bagi generasi muda yang akan menikmatinya di masa mendatang. Bentuknya tak akan kalah dengan pembangunan kota modern Neom di Arab Saudi, Dubai di Uni Emirat Arab, serta Shenzhen di Tiongkok.

"IKN will be 'world-class city for all' (kota kelas dunia bagi semua orang). Sudah banyak pihak memberi hormat atas konsep kita membangun ibu kota baru," jelas Luhut dikutip Antara.

Proses pemindahan kantor-kantor utama pemerintahan pusat dari Jakarta ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang terletak di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, diharapkan selesai pada kuartal kedua 2024.

Lebih lanjut, Luhut mengatakan saat ini pembangunan Indonesia jauh lebih merata. Selain menjadi lokasi pembangunan ibu kota negara, kini banyak industri baru tumbuh di Kalimantan, seperti pembangunan industri energi baru di Kalimantan Utara.

"Investasi yang dulu hanya berpusat di Jawa dan Sumatra, kini tersebar ke berbagai daerah lain, termasuk Kalimantan. Di sinilah para pemuda, termasuk GAMKI, harus memainkan perannya, karena banyak sekali lapangan kerja serta program-program UMKM terbuka luas," ungkapnya.

Baca Juga

Jokowi Keluarkan Aturan Pertanahan di IKN Nusantara

Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor yang hadir langsung pada acara Perayaan Dies Natalis ke-60 Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) di Balikpapan, Sabtu (21/5), mengungkapkan keunggulan Kaltim sehingga ditetapkan Presiden Jokowi sebagai ibu kota negara baru.

"Walaupun punya kapasitas penghasilan sumber daya alam luar biasa, tapi Kalimantan Timur tidak pernah punya keinginan macam-macam. Selain itu, Kaltim juga terkenal damai, tak pernah ada konflik SARA. Ini realitas yang membuat Kaltim ditetapkan sebagai ibu kota yang baru," urainya.

Isran Noor mengaku, masih ada pihak yang menolak pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kaltim.

"Tapi, jumlah itu tak sebanyak yang setuju. Kalau ada yang bilang 25 ribu tokoh menolak pemindahan ibu kota, berarti masih ada 277 juta lebih yang setuju. Dalam demokrasi, pro dan kontra itu hal biasa," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (AMKI) Willem Wandik menyatakan bahwa pihaknya akan terus mendukung program pemerintah Jokowi-Ma’ruf karena sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan program GAMKI.

Pihaknya mengapresiasi adanya perubahan mendasar dalam konsep dan implementasi pembangunan di Indonesia Sentris dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, yang bernama Nusantara.

"Era baru pembangunan di Indonesia telah dimulai. Semoga tak ada lagi berita tentang jalan berkubang lumpur di ujung negeri. Semoga juga tak ada lagi cerita tentang kehidupan yang penuh nestapa dari masyarakat Indonesia yang tak terjangkau pembangunan. Semoga GAMKI selalu terus membawa kebaikan bagi negara dan bangsa Indonesia, serta menjadi organisasi yang melihat realisasi keberadaan IKN itu sendiri," ucap anggota Komisi V DPR RI itu. (*)

Baca Juga

Pajak dan Pendanaan Yang Ditetapkan Jokowi di IKN Nusantara

#Luhut Panjaitan #IKN Nusantara #UU IKN
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
4.000 Hektar Tambang Ilegal Tersebar di Sekitar IKN, Pengusaha Terlibat Dihukum Wajib Reforestasi
Tambang-tambang ilegal itu beroperasi di wilayah delineasi IKN yang mencakup sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.
Wisnu Cipto - Senin, 27 Oktober 2025
4.000 Hektar Tambang Ilegal Tersebar di Sekitar IKN, Pengusaha Terlibat Dihukum Wajib Reforestasi
Indonesia
Hunian Pekerja IKN Kebakaran, Pembangunan tak Terganggu
Tak ada korban jiwa dalam kebakaran.
Dwi Astarini - Jumat, 03 Oktober 2025
Hunian Pekerja IKN Kebakaran, Pembangunan tak Terganggu
Indonesia
Titik Api Awal Kebakaran Hunian Pekerja IKN di Salah Satu Kamar Lantai 3
Kebakaran menyebabkan kerusakan signifikan pada seluruh kamar yang terletak di lantai 3 dan 4 Tower 14.
Dwi Astarini - Jumat, 03 Oktober 2025
Titik Api Awal Kebakaran Hunian Pekerja IKN di Salah Satu Kamar Lantai 3
Indonesia
Kebakaran Mes Pekerja IKN, DPR Dorong Audit Investigasi Keamanan Bangunan
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) wajib bertanggung jawab atas peristiwa kebakaran hunian pekerja konstruksi (HPK) di kawasan Ibu Kota Nusantara.
Wisnu Cipto - Kamis, 02 Oktober 2025
 Kebakaran Mes Pekerja IKN, DPR Dorong Audit Investigasi Keamanan Bangunan
Indonesia
Setelah IKN Hanya Jadi Ibu Kota Politik, Ini Yang Dilakukan Badan Otorita
Sejumlah infrastruktur pendukung, antara lain Bandara Internasional Nusantara sudah rampung 100 persen dan bakal ditempatkan 41 orang mengoperasikan prasarana pendukung transportasi IKN tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 25 September 2025
Setelah IKN Hanya Jadi Ibu Kota Politik, Ini Yang Dilakukan Badan Otorita
Indonesia
Menuju Ibu Kota Politik 2028, Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif Dalam 28 Bulan
Pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di KIPP IKN, kata Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Otorita IKN Almi Mardhani, saat ini dalam tahap tender.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 23 September 2025
Menuju Ibu Kota Politik 2028, Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif Dalam 28 Bulan
Indonesia
DPR Sebut Ibu Kota Politik di IKN tak Sesuai UU, Perlu Kejelasan Hukum
DPR menyebutkan, bahwa ibu kota politik di IKN tak sesuai Undang-undang. Istilah tersebut dianggap tidak memiliki dasar hukum dalam Undang-undang IKN.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
DPR Sebut Ibu Kota Politik di IKN tak Sesuai UU, Perlu Kejelasan Hukum
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Wapres Gibran Minta Anggota Ormas Minta Sedekah di Pinggir Jalan untuk Bantu Pembangunan IKN
Sebuah kabar beredar di media sosial bahwa Gibran meminta ormas meminta sedekah demi membantu pemerintah membangun Ibu kota Nusantara (IKN).
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 20 September 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Wapres Gibran Minta Anggota Ormas Minta Sedekah di Pinggir Jalan untuk Bantu Pembangunan IKN
Indonesia
Luhut Puji Kekompakan SBY, Jokowi Hingga Prabowo di Tengah Ketidakhadiran Megawati
Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum Partai PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri merayakan HUT ke-80 RI di Sekolah Partai PDIP
Angga Yudha Pratama - Minggu, 17 Agustus 2025
Luhut Puji Kekompakan SBY, Jokowi Hingga Prabowo di Tengah Ketidakhadiran Megawati
Indonesia
Pemindahan ASN ke IKN Terus Berlanjut, Tahapan Persiapan Pembangunan Tahap Ke-2 Telah Rampung
Tercatat sebanyak 1.170 orang pegawai Otorita IKN telah resmi berpindah (ke IKN) dan menempati di beberapa menara
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 31 Juli 2025
Pemindahan ASN ke IKN Terus Berlanjut, Tahapan Persiapan Pembangunan Tahap Ke-2 Telah Rampung
Bagikan