Tito Minta Kepala Daerah tidak Becus Tangani Corona Jangan Dipilih Lagi

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 22 Juni 2020
Tito Minta Kepala Daerah tidak Becus Tangani Corona Jangan Dipilih Lagi

Mendagri Tito Karnavian tegaskan lockdown iut kewenangan pemerintah pusat (Foto: antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menganggap isu penanganan pandemi virus COVID-19 menjadi nilai tersendiri bagi kepala daerah yang hendak berpartisipasi dalam Pilkada serentak 2020. Tito pun menegaskan kepala daerah yang tidak becus tangani pandemi COVID-19 tidak perlu dipilih kembali.

Tito mengungkapkan bahwa penanganan COVID-19 di setiap daerah secara tidak langsung juga menjadi isu sentral dalam kontestasi Pilkada serentak 2020. Bukan tidak mungkin, hal serupa pun dilakukan di Korea Selatan dan Amerika Serikat.

Baca Juga

Mendagri Tito Prediksi Corona Berakhir 2022

"Isu COVID-19 yang juga melakukan pemilu di sana. Isu penanganan COVID-19, efektif atau tidaknya pemerintah, kepala daerah dan dampak sosial ekonominya menjadi isu sentral," kata Tito di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (22/6).

Kata Tito, kualitas daripada pemimpin daerah menangani pandemi COVID-19 di wilayahnya akan terlihat dan tentu menjadi amunisi bagi kontestan lain dari non petahana. Ia tidak menutupi apabila akan adanya serang menyerang kepada calon kepala daerah petahana yang tidak becus mengatasi pandemi COVID-19 mulai dari segi kesehatan hingga kepada dampak sosial dan ekonominya.

Mendagri Tito Karnavian (kiri) menyerahkan penghargaan dan uang dana inovasi daerah (DID) kepada perwakilan pemerintah daerah pemenang inovasi berupa simulasi protokol kesehatan dalam penyediaan layanan publik di tengah pandemi COVID-19 di Gedung Kemendagri Jakarta, Senin (22/6/2020). (Fransiska Ninditya)
Mendagri Tito Karnavian (kiri) menyerahkan penghargaan dan uang dana inovasi daerah (DID) kepada perwakilan pemerintah daerah pemenang inovasi berupa simulasi protokol kesehatan dalam penyediaan layanan publik di tengah pandemi COVID-19 di Gedung Kemendagri Jakarta, Senin (22/6/2020). (Fransiska Ninditya)

"Kepala daerahnya tidak efektif menangani COVID-19, ya jangan dipilih lagi. Karena rakyat membutuhkan kepala daerah yang efektif bisa menangani persoalan COVID-19 di daerah masing-masing berikut dampak sosial ekonominya," ujar Tito.

Karena itu, mantan Kapolri ini mengajak supaya masalah efektivitas penanganan COVID-19 bisa diangkat menjadi isu sentral dalam Pilkada Serentak 2020. Dengan harapan, ajang pemilihan kepala daerah bisa turut membantu penekanan angka penularan virus.

Baca Juga

Mendagri Ingatkan Para Kepala Daerah Hindari Penumpukan Massa Saat Rapid Test COVID-19

"Misal ada daerah yang akan berkontestasi dan petahanannya ikut ternyata PSBBnya berantakan, banyak orang lakukan kerumunan sosial tanpa masker, tanpa jaga jarak dan lain-lain. Nah ini diangkat oleh kontestan, calon lawannya atau oleh masyarakat lain atau oleh media bahwa kepala daerahnya enggak efektif menangani, tidak mampu menangani COVID-19, tidak mampu mengendalikan PSBB. Kita harus balik seperti itu," pungkasnya. (Pon)

#Tito Karnavian #Mendagri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
30 Persen Warga Papua Belum Punya Hunian Layak, Mendagri Tito Ajak Swasta Turun Tangan
Sebanyak 30 persen warga Papua belum memiliki hunian layak. Mendagri Tito Karnavian pun mengajak swasta untuk ikut turun tangan.
Soffi Amira - Senin, 22 Juni 2026
30 Persen Warga Papua Belum Punya Hunian Layak, Mendagri Tito Ajak Swasta Turun Tangan
Indonesia
Topang Swasembada Pangan, Pemerintah Percepat Pemulihan 42.702 Hektare Lahan Pertanian Pascabencana di Sumatera
Pemerintah mempercepat rehabilitasi lahan pertanian terdampak bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Bantuan disiapkan untuk mendukung swasembada pangan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 08 Juni 2026
Topang Swasembada Pangan, Pemerintah Percepat Pemulihan 42.702 Hektare Lahan Pertanian Pascabencana di Sumatera
Indonesia
Daerah Terdampak Bencana Sumatra Dapat Tambahan TKD
Tambahan dana tersebut terdiri atas Rp 1,65 triliun untuk Aceh; Rp 6,35 triliun untuk Sumatra Utara; dan Rp 2,63 triliun untuk Sumatra Barat.
Dwi Astarini - Selasa, 26 Mei 2026
Daerah Terdampak Bencana Sumatra Dapat Tambahan TKD
Indonesia
Kepala Daerah Diperintahkan Antisipasi Gejolak Ekonomi Akibat Geopolitik Global
Mendagri memaparkan bahwa sektor transportasi menjadi penyumbang inflasi bulanan tertinggi pada periode ini.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 18 Mei 2026
Kepala Daerah Diperintahkan Antisipasi Gejolak Ekonomi Akibat Geopolitik Global
Indonesia
Mendagri Tito Perintahkan Pemda Beri Insentif Pajak untuk Mobil dan Motor Listrik
Mendagri Tito Karnavian menginstruksikan gubernur memberi insentif pajak kendaraan listrik berupa pembebasan atau pengurangan PKB dan BBNKB.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 07 Mei 2026
Mendagri Tito Perintahkan Pemda Beri Insentif Pajak untuk Mobil dan Motor Listrik
Indonesia
Mendagri Tito Perintahkan Gubernur Bebaskan Pajak Kendaraan Listrik, Keluarkan Instruksi Nasional
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menginstruksikan gubernur di seluruh daerah untuk membebaskan pajak kendaraan listrik.
Soffi Amira - Jumat, 24 April 2026
Mendagri Tito Perintahkan Gubernur Bebaskan Pajak Kendaraan Listrik, Keluarkan Instruksi Nasional
Indonesia
Mendagri Tito Sebut Pegawai Dukcapil hingga Rumah Sakit tak Ikut WFH
Sejumlah layanan publik tetap beroperasi normal dari kantor.
Dwi Astarini - Jumat, 10 April 2026
Mendagri Tito Sebut Pegawai Dukcapil hingga Rumah Sakit tak Ikut WFH
Indonesia
Kayu Hanyutan di Aceh hingga Sumbar Dipakai Bangun Huntara Warga
Kayu hanyutan akibat banjir di Aceh, Sumut, dan Sumbar dimanfaatkan untuk hunian sementara hingga sumber PAD. Ini strategi pemerintah pascabencana.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 03 April 2026
Kayu Hanyutan di Aceh hingga Sumbar Dipakai Bangun Huntara Warga
Indonesia
ASN Tak Bisa Lagi 'Menghilang' saat WFH, Mendagri: HP Harus Aktif dan Terpantau Geolocation
Mendagri Tito Karnavian resmi teken aturan WFH terbaru bagi ASN. Wajibkan aktivasi geolocation ponsel agar lokasi terpantau real-time.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 01 April 2026
ASN Tak Bisa Lagi 'Menghilang' saat WFH, Mendagri: HP Harus Aktif dan Terpantau Geolocation
Indonesia
Komisi II DPR Dukung Instruksi Mendagri agar Kepala Daerah Siaga saat Idul Fitri
Kebijakan tersebut penting untuk memastikan pelayanan publik dan stabilitas di daerah tetap terjaga. 

Dwi Astarini - Selasa, 10 Maret 2026
Komisi II DPR Dukung Instruksi Mendagri agar Kepala Daerah Siaga saat Idul Fitri
Bagikan