Tito Karnavian Diangkat Profesor Bidang Kajian Kontra Terorisme

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 26 Oktober 2017
Tito Karnavian Diangkat Profesor Bidang Kajian Kontra Terorisme

Sidang pengukuhan Tito Karnavian sebagai Guru Besar di PTIK. (MP/Angga Yudha Praatma)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian resmi dikukuhkan sebagai Guru Besar atau Profesor bidang Ilmu Kepolisian Studi Strategis Kajian Kontra Terorisme oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK).

Pengukuhan dipimpin oleh Gubernur PTIK Irjen (Pol) Remigius Sigid Tri Harjanto dalam sidang senat terbuka di Gedung Utama PTIK-STIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sementara pernyataan pengukuhan dilakukan oleh Irjen (Pol) Iza Fadri selaku perwakilan guru besar senat akademik.

Acara diawali dengan prosesi pedang pora dalam menyambut jajaran pimpinan STIK-PTIK. Kapolri dan dosen-dosen tetap STIK-PTIK terlihat memakai seragam kebesaran berupa toga yang identik digunakan dalam kegiatan wisuda.

Gubernur PTIK Irjen (Pol) Remigius Sigid Tri Harjanto mengatakan, keputusan Kapolri Jenderal Tito Karnavian dikukuhkan sebagai Profesor atau Guru Besar telah ditandatangani oleh Menristekdikti Prof Dr. Mohamad Nasir dengan Surat Keputusan Nomor 98876/A2.3/KP/2017 tanggal 19 Oktober 2017.

"Sudah dilakukan inventarisasi karya-karya akademik dan verifikasi atas kegiatan ilmiah dan karya tulis beliau (Tito Karnavian) untuk dijadikan sebagai bagian dari syarat pengurusan jabatan akademik guru besar," ujar Remigius di lokasi.

Pantauan merahputih.com, sejumlah pejabat utama Polri dan kepala satuan kepolisian wilayah ikut menghadiri kegiatan tersebut. Mereka diantaranya Wakapolri Komjen (Pol) Syafruddin, Kalemdiklat Polri Komjen Unggung Cahyono, Irwasum Polri Komjen Dwi Priyatno, Kabarhakam Polri Komjen Putut Eko Bayuseno, Komjen Moechgiyarto yang pada November menjabat sebagai Kabarhakam dan Kabareskrim Komjen Ari (Pol) Dono Sukmanto.

Hadir pula Kadiv Propam Irjen Martuani Sormin, Kadiv Hubungan Internasional Polri Irjen Saiful Maltha, Asisten Kapolri Bidang SDM Irjen Arief Sulistyanto, Asisten Kapolri Bidang Operasional Irjen M Iriawan, Kakorlantas Polri Irjen Royke Lumowa, Kapolda Papua Irjen Boy Rafly Amar, Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Azis, Kapolda Jateng Irjen Condro Kirono dan Kapolda Sumut Irjen Paulus Waterpauw.

Hadir pula sejumlah menteri Kabinet Kerja dan pejabat negara lainnya seperti Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Jaksa Agung HM Prasetyo, Ketua DPR Setya Novanto, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Selain itu terlihat pula Ketua MUI Ma'ruf Amin, Jenderal (Purn) Badrodin Haiti dan Jenderal (Purn) Sutarman, Dirjen Imigrasi Kemenkumham Ronny F Sompie. Anggota komisi hukum atau komisi III juga hadir seperti Junimart Girsang, Effendy Simbolon, Bambang Soesatyo dan Tifatul Sembiring. (Ayp)

Baca juga berita lainnya dalam artikel: Jenderal Tito Karnavian Minta Alumni HMI Berperan Cegah Konflik Sosial

#Tito Karnavian #Profesor
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Topang Swasembada Pangan, Pemerintah Percepat Pemulihan 42.702 Hektare Lahan Pertanian Pascabencana di Sumatera
Pemerintah mempercepat rehabilitasi lahan pertanian terdampak bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Bantuan disiapkan untuk mendukung swasembada pangan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 08 Juni 2026
Topang Swasembada Pangan, Pemerintah Percepat Pemulihan 42.702 Hektare Lahan Pertanian Pascabencana di Sumatera
Indonesia
Mendagri Tito Perintahkan Pemda Beri Insentif Pajak untuk Mobil dan Motor Listrik
Mendagri Tito Karnavian menginstruksikan gubernur memberi insentif pajak kendaraan listrik berupa pembebasan atau pengurangan PKB dan BBNKB.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 07 Mei 2026
Mendagri Tito Perintahkan Pemda Beri Insentif Pajak untuk Mobil dan Motor Listrik
Indonesia
Mendagri Tito Perintahkan Gubernur Bebaskan Pajak Kendaraan Listrik, Keluarkan Instruksi Nasional
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menginstruksikan gubernur di seluruh daerah untuk membebaskan pajak kendaraan listrik.
Soffi Amira - Jumat, 24 April 2026
Mendagri Tito Perintahkan Gubernur Bebaskan Pajak Kendaraan Listrik, Keluarkan Instruksi Nasional
Indonesia
Mendagri Tito Sebut Pegawai Dukcapil hingga Rumah Sakit tak Ikut WFH
Sejumlah layanan publik tetap beroperasi normal dari kantor.
Dwi Astarini - Jumat, 10 April 2026
Mendagri Tito Sebut Pegawai Dukcapil hingga Rumah Sakit tak Ikut WFH
Indonesia
Kayu Hanyutan di Aceh hingga Sumbar Dipakai Bangun Huntara Warga
Kayu hanyutan akibat banjir di Aceh, Sumut, dan Sumbar dimanfaatkan untuk hunian sementara hingga sumber PAD. Ini strategi pemerintah pascabencana.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 03 April 2026
Kayu Hanyutan di Aceh hingga Sumbar Dipakai Bangun Huntara Warga
Indonesia
ASN Tak Bisa Lagi 'Menghilang' saat WFH, Mendagri: HP Harus Aktif dan Terpantau Geolocation
Mendagri Tito Karnavian resmi teken aturan WFH terbaru bagi ASN. Wajibkan aktivasi geolocation ponsel agar lokasi terpantau real-time.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 01 April 2026
ASN Tak Bisa Lagi 'Menghilang' saat WFH, Mendagri: HP Harus Aktif dan Terpantau Geolocation
Indonesia
Korban Bencana Sumatera Dapat Uang Kompensasi Rumah Rp 15-60 Juta, Tergantung Kerusakan
Untuk kategori rumah rusak berat kompensasi yang dianggarkan mencapai Rp 60 juta per kepala keluarga korban bencana Sumatera
Wisnu Cipto - Sabtu, 10 Januari 2026
Korban Bencana Sumatera Dapat Uang Kompensasi Rumah Rp 15-60 Juta, Tergantung Kerusakan
Indonesia
Prabowo Bentuk Satgas Percepatan Rehabilitasi Pascabencana Sumatra, Tito Karnavian Jadi Ketua
Presiden RI, Prabowo Subianto, membentuk Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra. Mendagri, Tito Karnavian, menjadi ketuanya.
Soffi Amira - Rabu, 07 Januari 2026
Prabowo Bentuk Satgas Percepatan Rehabilitasi Pascabencana Sumatra, Tito Karnavian Jadi Ketua
Indonesia
Mendagri Tito Ungkap Bantuan 30 Ton di Medan Ternyata Bukan dari Pemerintah UEA
Ketidakpastian ini mereda setelah diketahui bahwa pengirimnya adalah organisasi non-pemerintah
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
Mendagri Tito Ungkap Bantuan 30 Ton di Medan Ternyata Bukan dari Pemerintah UEA
Indonesia
OTT Bupati Lampung Tengah, Mendagri: Kepala Daerah Hasil Pilkada Ternyata Tidak Otomatis Baik
Kasus OTT yang menjerat bupati dari Golkar itu akan menjadi bahan evaluasi terhadap mekanisme Pilkada yang berlaku saat ini.
Wisnu Cipto - Kamis, 11 Desember 2025
OTT Bupati Lampung Tengah, Mendagri: Kepala Daerah Hasil Pilkada Ternyata Tidak Otomatis Baik
Bagikan