Tito Karnavian Diangkat Profesor Bidang Kajian Kontra Terorisme

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 26 Oktober 2017
Tito Karnavian Diangkat Profesor Bidang Kajian Kontra Terorisme

Sidang pengukuhan Tito Karnavian sebagai Guru Besar di PTIK. (MP/Angga Yudha Praatma)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian resmi dikukuhkan sebagai Guru Besar atau Profesor bidang Ilmu Kepolisian Studi Strategis Kajian Kontra Terorisme oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK).

Pengukuhan dipimpin oleh Gubernur PTIK Irjen (Pol) Remigius Sigid Tri Harjanto dalam sidang senat terbuka di Gedung Utama PTIK-STIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sementara pernyataan pengukuhan dilakukan oleh Irjen (Pol) Iza Fadri selaku perwakilan guru besar senat akademik.

Acara diawali dengan prosesi pedang pora dalam menyambut jajaran pimpinan STIK-PTIK. Kapolri dan dosen-dosen tetap STIK-PTIK terlihat memakai seragam kebesaran berupa toga yang identik digunakan dalam kegiatan wisuda.

Gubernur PTIK Irjen (Pol) Remigius Sigid Tri Harjanto mengatakan, keputusan Kapolri Jenderal Tito Karnavian dikukuhkan sebagai Profesor atau Guru Besar telah ditandatangani oleh Menristekdikti Prof Dr. Mohamad Nasir dengan Surat Keputusan Nomor 98876/A2.3/KP/2017 tanggal 19 Oktober 2017.

"Sudah dilakukan inventarisasi karya-karya akademik dan verifikasi atas kegiatan ilmiah dan karya tulis beliau (Tito Karnavian) untuk dijadikan sebagai bagian dari syarat pengurusan jabatan akademik guru besar," ujar Remigius di lokasi.

Pantauan merahputih.com, sejumlah pejabat utama Polri dan kepala satuan kepolisian wilayah ikut menghadiri kegiatan tersebut. Mereka diantaranya Wakapolri Komjen (Pol) Syafruddin, Kalemdiklat Polri Komjen Unggung Cahyono, Irwasum Polri Komjen Dwi Priyatno, Kabarhakam Polri Komjen Putut Eko Bayuseno, Komjen Moechgiyarto yang pada November menjabat sebagai Kabarhakam dan Kabareskrim Komjen Ari (Pol) Dono Sukmanto.

Hadir pula Kadiv Propam Irjen Martuani Sormin, Kadiv Hubungan Internasional Polri Irjen Saiful Maltha, Asisten Kapolri Bidang SDM Irjen Arief Sulistyanto, Asisten Kapolri Bidang Operasional Irjen M Iriawan, Kakorlantas Polri Irjen Royke Lumowa, Kapolda Papua Irjen Boy Rafly Amar, Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Azis, Kapolda Jateng Irjen Condro Kirono dan Kapolda Sumut Irjen Paulus Waterpauw.

Hadir pula sejumlah menteri Kabinet Kerja dan pejabat negara lainnya seperti Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Jaksa Agung HM Prasetyo, Ketua DPR Setya Novanto, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Selain itu terlihat pula Ketua MUI Ma'ruf Amin, Jenderal (Purn) Badrodin Haiti dan Jenderal (Purn) Sutarman, Dirjen Imigrasi Kemenkumham Ronny F Sompie. Anggota komisi hukum atau komisi III juga hadir seperti Junimart Girsang, Effendy Simbolon, Bambang Soesatyo dan Tifatul Sembiring. (Ayp)

Baca juga berita lainnya dalam artikel: Jenderal Tito Karnavian Minta Alumni HMI Berperan Cegah Konflik Sosial

#Tito Karnavian #Profesor
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Korban Bencana Sumatera Dapat Uang Kompensasi Rumah Rp 15-60 Juta, Tergantung Kerusakan
Untuk kategori rumah rusak berat kompensasi yang dianggarkan mencapai Rp 60 juta per kepala keluarga korban bencana Sumatera
Wisnu Cipto - Sabtu, 10 Januari 2026
Korban Bencana Sumatera Dapat Uang Kompensasi Rumah Rp 15-60 Juta, Tergantung Kerusakan
Indonesia
Prabowo Bentuk Satgas Percepatan Rehabilitasi Pascabencana Sumatra, Tito Karnavian Jadi Ketua
Presiden RI, Prabowo Subianto, membentuk Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra. Mendagri, Tito Karnavian, menjadi ketuanya.
Soffi Amira - Rabu, 07 Januari 2026
Prabowo Bentuk Satgas Percepatan Rehabilitasi Pascabencana Sumatra, Tito Karnavian Jadi Ketua
Indonesia
Mendagri Tito Ungkap Bantuan 30 Ton di Medan Ternyata Bukan dari Pemerintah UEA
Ketidakpastian ini mereda setelah diketahui bahwa pengirimnya adalah organisasi non-pemerintah
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
Mendagri Tito Ungkap Bantuan 30 Ton di Medan Ternyata Bukan dari Pemerintah UEA
Indonesia
OTT Bupati Lampung Tengah, Mendagri: Kepala Daerah Hasil Pilkada Ternyata Tidak Otomatis Baik
Kasus OTT yang menjerat bupati dari Golkar itu akan menjadi bahan evaluasi terhadap mekanisme Pilkada yang berlaku saat ini.
Wisnu Cipto - Kamis, 11 Desember 2025
OTT Bupati Lampung Tengah, Mendagri: Kepala Daerah Hasil Pilkada Ternyata Tidak Otomatis Baik
Indonesia
Bupati Aceh Selatan Diberhentikan Sementara, Mendagri Sebut Izin Keluar Negeri sudah Ditolak
Izinnya telah ditolak Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, karena wilayahnya tengah mengalami bencana.
Dwi Astarini - Selasa, 09 Desember 2025
Bupati Aceh Selatan Diberhentikan Sementara, Mendagri Sebut Izin Keluar Negeri sudah Ditolak
Indonesia
Imbas Kasus Bupati Aceh Selatan, Mendagri Larang Semua Kepala Daerah Keluar Negeri Sampai 15 Januari
Sebelumnya Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS sempat umrah di tengah situasi bencana banjir dan tanah longsor di daerahnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 09 Desember 2025
Imbas Kasus Bupati Aceh Selatan, Mendagri Larang Semua Kepala Daerah Keluar Negeri Sampai 15 Januari
Indonesia
Mendagri Tito Karnavian Skema Pemberhentian Bupati Aceh Selatan, Wabup Langsung Ambil Alih
Kekosongan jabatan akan diisi Wakil Bupati Aceh Selatan, yaitu Baital Makadis.
Dwi Astarini - Selasa, 09 Desember 2025
Mendagri Tito Karnavian Skema Pemberhentian Bupati Aceh Selatan, Wabup Langsung Ambil Alih
Indonesia
Bupati Aceh Selatan Mirwan MS Diberhentikan Sementara, Mendagri Tito: Langgar Aturan Pergi ke Luar Negeri
Mendagri Tito Karnavian memberhentikan sementara Bupati Aceh Selatan Mirwan MS selama tiga bulan karena bepergian ke luar negeri tanpa izin.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Desember 2025
Bupati Aceh Selatan Mirwan MS Diberhentikan Sementara, Mendagri Tito: Langgar Aturan Pergi ke Luar Negeri
Indonesia
Krisis Pembiayaan, Pemerintah Pusat Siap Selamatkan Mahasiswa Papua di Luar Negeri
Banyak mahasiswa asal Papua yang belajar di luar negeri belum menerima beasiswa dari pemerintah daerah. Pemerintah pusat akan mengambil alih pembiayaan melalui LPDP.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 25 November 2025
Krisis Pembiayaan, Pemerintah Pusat Siap Selamatkan Mahasiswa Papua di Luar Negeri
Indonesia
Dana Transfer dari Pusat Dipangkas, Kepala Daerah Diminta Kurangi Belanja Dinas dan Perjalanan yang tak Efektif
Dengan adanya pemangkasan TKD ini, setiap pemerintah daerah harus lebih efisien dalam mengelola APBD.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Dana Transfer dari Pusat Dipangkas, Kepala Daerah Diminta Kurangi Belanja Dinas dan Perjalanan yang tak Efektif
Bagikan