Jenderal Tito Karnavian Minta Alumni HMI Berperan Cegah Konflik Sosial

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 20 September 2017
Jenderal Tito Karnavian Minta Alumni HMI Berperan Cegah Konflik Sosial

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (tengah)(ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian meminta Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) yang tersebar pada seluruh Indonesia untuk turut mencegah konflik sosial.

"Di mana saja ada KAHMI karena itu kita jangan cakar-cakaran di dalam negeri agar tidak kalah dari negara lain," kata Jenderal Polisi Tito Karnavian di Jakarta Rabu (20/9).

Kapolri menjadi pembicara pada Dialog Nasional HUT 51 KAHMI bertemakan "Mewujudkan Keadilan, Menyatu Dalam Kebhinekaan".

Jenderal Tito Karnavian memuji anggota KAHMI yang hadir pada berbagai bidang dan elemen masyarakat dari eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Kapolri Tito menilai KAHMI merupakan salah satu unsur penting pada kehidupan berbangsa dalam mencegah potensi konflik sosial.

Polisi jenderal bintang empat itu mencontohkan Indonesia bisa meniru Tiongkok yang mampu menjadi negara maju pada bidang ekonomi dalam kurun waktu 20 tahun.

"Bangsa Tiongkok memiliki orientasi ekspansi ekonomi ke luar, selain itu rakyatnya bersatu padu menghadapi tantangan global untuk bersaing dengan negara lain," ujar Tito.

Jenderal Polisi Tito menyatakan Indonesia memiliki potensi menjadi negara maju dengan tiga prasyarat yakni populasi penduduk yang besar mencapai sekitar 265 juta jiwa, kekayaan alam yang melimpah-ruah, serta luas wilayah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke.

Tito Karnavian menyebutkan Price Waterhouse Coopers (PWC) memperkirakan Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terkuat nomor lima dunia pada 2030.

Dengan syarat pertumbuhan ekonomi lebih dari lima persen dan stabilitas politik di Indonesia terkendali.

Sementara itu, Koordinator Presidium KAHMI Mahfud MD mengungkapkan persoalan Indonesia pada bidang ekonomi yakni kesenjangan antara kelompok ekonomi menengah ke atas dan menengah ke bawah.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengatakan rasa nasionalis yang dibangun berdasarkan keadilan sehingga kebijakan pemerintah tidak merugikan rakyat.(*)

#Kapolri #Tito Karnavian #Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) #Mahfud MD
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Polri Perketat Syarat Pengunduran Diri Anggota yang Terancam Dipecat tidak Hormat
Dengan perubahan tersebut, tindak pidana yang memiliki ancaman hukuman tepat lima tahun juga masuk cakupan ketentuan baru.
Dwi Astarini - Rabu, 18 November 2026
Polri Perketat Syarat Pengunduran Diri Anggota yang Terancam Dipecat tidak Hormat
Indonesia
Kapolri Terbitkan Perpol Baru soal Sidang Etik, Pangkat Majelis Bisa Dua Tingkat di Bawah Pelanggar
Terdapat sembilan poin perubahan dan penambahan norma dalam perpol tersebut.
Dwi Astarini - Rabu, 18 November 2026
Kapolri Terbitkan Perpol Baru soal Sidang Etik, Pangkat Majelis Bisa Dua Tingkat di Bawah Pelanggar
Indonesia
Mendagri Tito Minta Gubernur Tetapkan UMP 2027 Paling Lambat 21 November 2026, UMK Menyusul
Mendagri Tito Karnavian meminta gubernur merampungkan penetapan UMP 2027 paling lambat 21 November 2026. Lalu, UMK diberi tenggat hingga 26 November 2026.
Soffi Amira - Rabu, 18 November 2026
Mendagri Tito Minta Gubernur Tetapkan UMP 2027 Paling Lambat 21 November 2026, UMK Menyusul
Indonesia
Yusri Sebut Polisi Temukan Unsur Makar Dalam Penyadapan Dilakukan Mantan Kapolri Listyo
Proses penyelidikan dan penyidikan masih berlangsung. Hingga Selasa, Polri belum menetapkan tersangka baru dalam perkara tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 17 November 2026
Yusri Sebut Polisi Temukan Unsur Makar Dalam Penyadapan Dilakukan Mantan Kapolri Listyo
Indonesia
Kapolri Ungkap Peran Ahrie Sonta dalam Dugaan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo
Ahrie diduga menerima perintah penyadapan yang berasal dari mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Kapolri Ungkap Peran Ahrie Sonta dalam Dugaan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo
Indonesia
Kapolri Ungkap 5 Tahapan Modus Penyadapan Ilegal, dari Perintah hingga Penghapusan Data
Dugaan praktik penyadapan tersebut berlangsung melalui lima tahapan, mulai dari pemberian perintah hingga penghapusan data hasil penyadapan.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Kapolri Ungkap 5 Tahapan Modus Penyadapan Ilegal, dari Perintah hingga Penghapusan Data
Indonesia
Kapolri Sebut Penyadapan Ilegal Langgar Perkap, ini Prosedur yang Seharusnya
Penyadapan harus didasarkan pada permintaan tertulis penyidik yang dilengkapi persyaratan tertentu.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Kapolri Sebut Penyadapan Ilegal Langgar Perkap, ini Prosedur yang Seharusnya
Indonesia
Polri Geledah Rumah Listyo Sigit, Sita Log Data Penyadapan hingga 15 Ponsel
Keberadaan log data penyadapan menjadi salah satu barang bukti penting dalam perkara tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Polri Geledah Rumah Listyo Sigit, Sita Log Data Penyadapan hingga 15 Ponsel
Indonesia
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Laporan masyarakat penting untuk membantu kepolisian mengungkap praktik pemerasan dan premanisme yang menyasar para pencari kerja.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Indonesia
Selain Presiden Prabowo, Listyo Sigit dkk Diduga Juga Sadap Sejumlah Pejabat
Jenderal LSP yang menjabat kapolri pada periode kejadian diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Selain Presiden Prabowo, Listyo Sigit dkk Diduga Juga Sadap Sejumlah Pejabat
Bagikan