Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Budaya kekerasan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) diminta tidak terulang dan hilang. Kemendagri bakal menindak tegas jika masih tetap ada praja yang melakukan kekerasan. Praja itu akan dipecat dan dituntut sesuai hukum pidana.
"Kalau kedengaran itu, saya akan perintahkan kepada pak rektor untuk pecat, laporkan ke polisi dan pidanakan," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Menurut Mendagri, muda praja yang baru dilantik, akan dibentuk menjadi manusia yang mendekati paripurna, memiliki kemampuan intelektual yang baik dengan ilmu-ilmu dasar, termasuk inti bisnisnya adalah ilmu pemerintahan.
Baca Juga:
Tinggal Sebulan, Pemerintah Gembira Pilkada Tidak Timbulkan Klaster COVID-19
"Kemudian diperkuat dengan jasmani dan kesehatan yang baik dan yang ketiga dilengkapi dengan moralitas dan mentalitas yang baik," katanya.
Menurut Mendagri pintar saja tanpa diikuti dengan moralitas yang baik, akan dikeluarkan dari IPDN, meskipun sang praja memiliki kesehatan jasmani baik. Kemudian, begitu juga dengan otak pintar, mental bagus, tapi sakit-sakitan, itu juga bakal out (keluar).
"Moral baik, jasmani baik tapi nilainya D semua, itu juga akan out dari IPDN. We are creating the best among the best, lembaga ini berusaha membentuk adik-adik menjadi orang yang terbaik dari orang yang terbaik," kata dia.
Mendagri mengingatkan, tiga aspek tersebut agar praja tidak lupa akan menjadi aparatur sipil negara, oleh karena itu jangan salah arah pada saat proses pembentukan, baik oleh para siswa yang dididik maupun oleh para pendidik.
Pembentukan karakter, kata Mendagri mesti diarahkan kepada karakter sipil, tetapi sipil yang memiliki kedisiplinan.
Jadi, kata Mendagri kalau ada yang mengatakan bahwa kekerasan itu dalam rangka untuk membina supaya lebih disiplin, baginya itu omong kosong, dia melihat kekerasan di lembaga pendidikan tidak banyak manfaatnya.
"Saya sudah sekolah di mana-mana, sekolah di Inggris, Amerika, Australia, New Zealand saya juga melihat sekolah Hometown Academy Singapura, tidak ada pukul-pukulan tetapi mereka bisa bekerja profesional," ujarnya.
Karena itu, ia sangat menentang keras kekerasan di lembaga pendidikan. Mendagri pun bercerita, saat dirinya jadi Kapolri, pada saat terjadi kekerasan, ia tak segan mencopot pelakunya dan diproses pidana.
"Sanggup untuk tidak ada kekerasan? Terutama yang senior, sanggup tidak? Anda harus memberi contoh, yang tingkat 4. Sudah cukup kekerasan jangan dilanjutkan jangan meninggalkan legacy atau warisan yang buruk kepada junior- junior," ujarnya.
Jadi, ia minta jangan ada lagi kekerasan di IPDN, kalau memang ada praja yang salah, hukuman fisik masih dibolehkan, seperti push up atau squat jump. Tapi jangan sampai menghukum dengan tindakan fisik seperti memukul dan menendang.
"Orang tua yang mengirim anaknya untuk sekolah di sini bukan mengharapkan anaknya untuk dipukul, digebuki. Tolong dipahami betul itu," katanya.
Semua elemen di IPDN, lanjut Mendagri, harus memutus mata rantai kekerasan karena budaya kekerasan tidak ada gunanya dan hanya melahirkan dendam berkepanjangan. Ia mengapresiasi, belum mendengar ada praktik kekerasan di IPDN selama dirinya menjabat sebagai Mendagri.
Baca Juga:
BNPB Minta Daerah Persiapkan Mitigasi Bencana Letusan Merapi
