Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pengelolaan keuangan tahun anggaran 2016. Ini merupakan ketiga kalinya Polri mendapat predikat WTP.
Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian mengatakan, pemberian predikat WTP di institusi yang dipimpinnya menandakan bahwa Polri dianggap mampu untuk mengelola keuangan negara.
"Maka ini biasanya berlaku hukum reward and punishment. Otomatis nanti pemerintah, menkeu, presiden percaya bahwa Polri bisa mengelola anggaran sehingga kita harapkan ke depan kita bisa mendapatkan reward dalam bentuk misalnya tunjangan kinerja yang lebih baik, anggaran lebih baik dalam kepentingan perbaikan keuangan," ujar Tito di Mabes Polri, Senin (5/6).
Tito mengatakan, anggaran sebanyak Rp73 triliun pada 2016 di Polri saat ini sudah terjadi desentralisasi pengelolaan keuangan. Uang itu, diserahkan kepada lebih dari 1.300 satuan kerja.
"Masing-masing sudah mereka sendiri yang berhubungan dengan perbendaharaan negara. Beda dengan dulu ya. Semua di kapolri lalu dibagi-bagikan. Sekarang kan tidak langsung. Ini mempermudah juga bagi kami untuk mempertanggungjawabkan keuangan itu," jelas Tito.
BPK sendiri mengapresiasi pengelolaan keuangan oleh Polri sehingga mendapat predikat WTP. Padahal, uang terhadap Polri dari pemerintah termasuk salah satu pos terbesar.
"Dulu, polri menggunakan apa yang namanya otorisasi internal. Jadi seluruhnya tersentralisasi sekarang sudah didesentralisasikan kepada satuan kerja yang ada. Dengan demikian baik dari pelaksanaan anggaran maupun pengawasannya, yang dimaksud pengawasannya pertanggungjawaban lebih jelas," kata anggota I BPK Agung Firman Sampurna di lokasi yang sama. (Ayp)
Baca juga berita lainnya dalam: Polri Tetapkan Tersangka Kasus Bom Kampung Melayu