Tidak Lagi Jadi Anggota DPR, Cak Imin Ingin Fokus Urus PKB


Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. (ANTARA/HO-PKB)
MerahPutih.com - Muhaimin Iskandar merupakan salah satu anggota dewan yang tidak akan melanjutkan kinerjanya di DPR RI masa jabatan 2024-2029.
Pada 1 Oktober 2024, sebanyak 580 anggota DPR RI periode 2024-2029 akan dilantik dan mengucapkan sumpah di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. Muhaimin kala itu, lebih memilih bertarung di Pilpres.
Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan bahwa dirinya akan fokus mengurus Partai Kebangkitan Bangsa usai tidak menjadi anggota dewan masa jabatan 2024-2029.
“Saya konsentrasi dua, (pertama, red.) mengurus PKB. Kedua, mengurus pendidikan, sebagai konsentrasi yang selama ini memang tanggung jawab saya, banyak pesantren, banyak lembaga-lembaga pendidikan,” kata Cak Imin di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/9).
Baca juga:
Cak Imin Tegaskan Wacana Muktamar Tandingan Sudah Selesai
Menurut dia, berkonsentrasi mengurus PKB dan lembaga pendidikan akan memakan habis waktunya. Oleh sebab itu, dia tidak terpikir menjadi menteri di Pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
“PKB tidak punya kekuatan moral meminta atau berharap. Pokoknya kami secara moral mendukung pemerintahan ini saja. Sudah, buat PKB sudah cukup, dan tidak terlalu penting buat PKB ada di kabinet atau tidak,” ujarnya.
Cak Imin mengatakan, secara moral PKB mempunyai kewajiban untuk mendukung Pemerintahan Prabowo berjalan sukses.
“Akan tetapi, secara moral kami juga merasa tahu diri enggak ikut-ikut, dan kalau perlu, iya biar saja Prabowo yang atur. Mungkin PKB dukung dari luar juga bagus,” jelasnya.
Bagikan
Alwan Ridha Ramdani
Berita Terkait
Koperasi Desa Merah Putih Dinilai Bisa Penuhi Poin Penting Visi Astacita, Dorong Kemandirian Ekonomi Hingga Berantas Kemiskinan

DPR RI Buka Kesempatan Publik Berikan Masukan dan Pandangan Terhadap Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc HAM MA

Bahan Bakar di SPBU Shell dan BP Langka, Kualitas BBM Pertamina Justru Jadi Sorotan

BEM Mahasiswa Kembali Geruduk MPR/DPR Besok, Tagih Janji Pemerintah soal 17+8 Tuntutan Rakyat

Pakar Soroti Pentingnya Keseimbangan dalam RUU Perampasan Aset, Bisa Menutup Celah Hukum

Politikus PKS Usul Perampasan Aset Disatukan Dengan Revisi Undang-Undang KPK, Hindari Aparat Gunakan Sebagai Alat Pemerasan

Rincian Gaji dan Tunjangan DPR Setelah 17+8 Tuntutan Rakyat Diakomodir Pimpinan DPR

6 Poin Tuntutan 17+8 Yang Dikabulkan DPR, Semua Fraksi Diklaim Setuju

Aksi Piknik Nasional untuk Tagih 17+8 Tuntutan Rakyat Indonesia Berbenah di Gedung DPR

Pimpinan DPR Tanggapi Tuntutan Rakyat 17+8 Indonesia Berbenah di Jakarta
