Tidak Lagi Jadi Anggota DPR, Cak Imin Ingin Fokus Urus PKB

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 26 September 2024
Tidak Lagi Jadi Anggota DPR, Cak Imin Ingin Fokus Urus PKB

Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. (ANTARA/HO-PKB)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Muhaimin Iskandar merupakan salah satu anggota dewan yang tidak akan melanjutkan kinerjanya di DPR RI masa jabatan 2024-2029.

Pada 1 Oktober 2024, sebanyak 580 anggota DPR RI periode 2024-2029 akan dilantik dan mengucapkan sumpah di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. Muhaimin kala itu, lebih memilih bertarung di Pilpres.

Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan bahwa dirinya akan fokus mengurus Partai Kebangkitan Bangsa usai tidak menjadi anggota dewan masa jabatan 2024-2029.

“Saya konsentrasi dua, (pertama, red.) mengurus PKB. Kedua, mengurus pendidikan, sebagai konsentrasi yang selama ini memang tanggung jawab saya, banyak pesantren, banyak lembaga-lembaga pendidikan,” kata Cak Imin di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/9).

Baca juga:

Cak Imin Tegaskan Wacana Muktamar Tandingan Sudah Selesai

Menurut dia, berkonsentrasi mengurus PKB dan lembaga pendidikan akan memakan habis waktunya. Oleh sebab itu, dia tidak terpikir menjadi menteri di Pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

“PKB tidak punya kekuatan moral meminta atau berharap. Pokoknya kami secara moral mendukung pemerintahan ini saja. Sudah, buat PKB sudah cukup, dan tidak terlalu penting buat PKB ada di kabinet atau tidak,” ujarnya.

Cak Imin mengatakan, secara moral PKB mempunyai kewajiban untuk mendukung Pemerintahan Prabowo berjalan sukses.

“Akan tetapi, secara moral kami juga merasa tahu diri enggak ikut-ikut, dan kalau perlu, iya biar saja Prabowo yang atur. Mungkin PKB dukung dari luar juga bagus,” jelasnya.

#DPR #PKB #Muhaimin Iskandar
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pertamina-Kementerian ESDM Bakal Dimintai Keterangan Soal Lonjakan Harga Pertamax
Kelompok masyarakat pengguna produk PSO merupakan prioritas utama perlindungan ekonomi dari hantaman inflasi global
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
Pertamina-Kementerian ESDM Bakal Dimintai Keterangan Soal Lonjakan Harga Pertamax
Indonesia
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Kementerian HAM sejatinya mengajukan kebutuhan total sebesar Rp3,982 triliun, namun otoritas fiskal hanya menyetujui pagu indikatif sebesar Rp728,1 miliar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Indonesia
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Penunjukan Gus Najmi tersebut adalah bagian dari penguatan konsolidasi organisasi dan persiapan PKB menghadapi agenda-agenda strategis menuju Pemilu 2029.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 Juni 2026
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Indonesia
Cak Imin: MBG Harus Tepat Sasaran dan Menjadi Motor Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Cak Imin menegaskan program MBG harus tepat sasaran dengan mengacu pada DTSEN serta mampu mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama di wilayah 3T.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 Juni 2026
Cak Imin: MBG Harus Tepat Sasaran dan Menjadi Motor Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Indonesia
DPR Janji UU Kepolisian Terbaru Bikin Wajah Polri Bebas Citra Negatif
Aturan terkini turut merombak total struktur Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Janji UU Kepolisian Terbaru Bikin Wajah Polri Bebas Citra Negatif
Indonesia
BPJS Kesehatan Jebol Rp 2 Triliun Sebulan, DPR Bongkar Carut Marut Data PBI Kemensos
Akurasi data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) menjadi persoalan utama
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
BPJS Kesehatan Jebol Rp 2 Triliun Sebulan, DPR Bongkar Carut Marut Data PBI Kemensos
Indonesia
El Nino Bakal Menggila Hingga Paruh Kedua 2026, Pemerintah Diminta Antisipasi Ancaman Kekeringan
Daniel Johan juga mengingatkan potensi serangan hama kuat saat kondisi lahan kering berlebihan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Juni 2026
El Nino Bakal Menggila Hingga Paruh Kedua 2026, Pemerintah Diminta Antisipasi Ancaman Kekeringan
Indonesia
DPR Tuntut Evaluasi Total Skema Kenaikan Tarif Jalan Tol Berkala Setiap Dua Tahun
Sayangnya, regulasi teknis pembagian keuntungan tersebut belum memiliki aturan turunan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Juni 2026
DPR Tuntut Evaluasi Total Skema Kenaikan Tarif Jalan Tol Berkala Setiap Dua Tahun
Indonesia
DPR dan Pemerintah Bahas Strategi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi
Pembahasan difokuskan pada penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.
Dwi Astarini - Senin, 08 Juni 2026
DPR dan Pemerintah Bahas Strategi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi
Indonesia
PKB Kawal Implementasi Regulasi Turunan UU Pesantren, Ingin Terjadi Transformasi
pentingnya transformasi pendidikan pesantren agar semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi global.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 07 Juni 2026
PKB Kawal Implementasi Regulasi Turunan UU Pesantren, Ingin Terjadi Transformasi
Bagikan