Tidak Lagi Jadi Anggota DPR, Cak Imin Ingin Fokus Urus PKB

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 26 September 2024
Tidak Lagi Jadi Anggota DPR, Cak Imin Ingin Fokus Urus PKB

Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. (ANTARA/HO-PKB)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Muhaimin Iskandar merupakan salah satu anggota dewan yang tidak akan melanjutkan kinerjanya di DPR RI masa jabatan 2024-2029.

Pada 1 Oktober 2024, sebanyak 580 anggota DPR RI periode 2024-2029 akan dilantik dan mengucapkan sumpah di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. Muhaimin kala itu, lebih memilih bertarung di Pilpres.

Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan bahwa dirinya akan fokus mengurus Partai Kebangkitan Bangsa usai tidak menjadi anggota dewan masa jabatan 2024-2029.

“Saya konsentrasi dua, (pertama, red.) mengurus PKB. Kedua, mengurus pendidikan, sebagai konsentrasi yang selama ini memang tanggung jawab saya, banyak pesantren, banyak lembaga-lembaga pendidikan,” kata Cak Imin di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/9).

Baca juga:

Cak Imin Tegaskan Wacana Muktamar Tandingan Sudah Selesai

Menurut dia, berkonsentrasi mengurus PKB dan lembaga pendidikan akan memakan habis waktunya. Oleh sebab itu, dia tidak terpikir menjadi menteri di Pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

“PKB tidak punya kekuatan moral meminta atau berharap. Pokoknya kami secara moral mendukung pemerintahan ini saja. Sudah, buat PKB sudah cukup, dan tidak terlalu penting buat PKB ada di kabinet atau tidak,” ujarnya.

Cak Imin mengatakan, secara moral PKB mempunyai kewajiban untuk mendukung Pemerintahan Prabowo berjalan sukses.

“Akan tetapi, secara moral kami juga merasa tahu diri enggak ikut-ikut, dan kalau perlu, iya biar saja Prabowo yang atur. Mungkin PKB dukung dari luar juga bagus,” jelasnya.

#DPR #PKB #Muhaimin Iskandar
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Dari ketentuan konstitusional itu lahir konsep negara nomokrasi konstitusional yang menempatkan hukum dan demokrasi sebagai fondasi utama .
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Indonesia
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
Dari ketentuan konstitusional itu lahir konsep negara nomokrasi konstitusional yang menempatkan hukum dan demokrasi sebagai fondasi utama penyelenggaraan negara.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
Indonesia
DPR Ingatkan Pemerintah Bersiap Hadapi Siklon Tropis 93S di Wilayah Timur Indonesia
Selain gelombang tinggi, bibit siklon tropis 93S juga berpotensi memicu hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
DPR Ingatkan Pemerintah Bersiap Hadapi Siklon Tropis 93S di Wilayah Timur Indonesia
Indonesia
Anggota Komisi III Protes Fit & Proper Test Kapolri di DPR Tidak Boleh Dihapus
Jika usulan itu nanti diterapkan, posisi Kapolri akan setara dengan menteri karena tidak melalui proses penyaringan di legislatif.
Wisnu Cipto - Minggu, 14 Desember 2025
Anggota Komisi III Protes Fit & Proper Test Kapolri di DPR Tidak Boleh Dihapus
Indonesia
Cak Imin Resmikan Groundbreaking Rekonstruksi Ponpes Al Khoziny, Tekankan Momentum Berbenah
Menko Pemberdayaan Masyarakat, Cak Imin, hadiri groundbreaking rekonstruksi Ponpes Al Khoziny Sidoarjo. Tekankan penguatan keamanan dan tata kelola pesantren.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 Desember 2025
Cak Imin Resmikan Groundbreaking Rekonstruksi Ponpes Al Khoziny, Tekankan Momentum Berbenah
Indonesia
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Lasarus juga menyoroti fakta bahwa negara telah mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk pemenuhan peralatan dan kebutuhan operasional BMKG
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Desember 2025
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Indonesia
SPPG Jadi Motor Ekonomi Lokal, Cak Imin: Jangan Ada Bahan Impor
Cak Imin menegaskan dapur SPPG dalam program MBG harus memakai bahan lokal dan menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Larangan bahan impor diterapkan bertahap.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Desember 2025
SPPG Jadi Motor Ekonomi Lokal, Cak Imin: Jangan Ada Bahan Impor
Indonesia
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
Indonesia sering disebut sebagai negara dengan istilah supermarket bencana
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 Desember 2025
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
Indonesia
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Komisi IV siap memberikan dukungan politik agar persoalan ini dapat diselesaikan melalui aksi nyata
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 06 Desember 2025
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Indonesia
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Keterlibatan masyarakat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi juga menjadi perhatian utama
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Bagikan