SPPG Jadi Motor Ekonomi Lokal, Cak Imin: Jangan Ada Bahan Impor

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Desember 2025
SPPG Jadi Motor Ekonomi Lokal, Cak Imin: Jangan Ada Bahan Impor

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. (Foto: Dok. Kemenko Pemberdayaan Masyarakat)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) benar-benar menjadi penggerak ekonomi lokal dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam acara penganugerahan Penghargaan Inspiradaya kepada dapur SPPG terbaik, Cak Imin menekankan pentingnya kemandirian serta pemanfaatan penuh bahan baku lokal.

Penghargaan tersebut diberikan kepada dapur yang mampu menciptakan ekosistem ekonomi baru, melibatkan komunitas sekitar, dan memutus ketergantungan pada bahan impor.

“Jangan sekali-kali menggunakan bahan impor dalam produksi MBG. Bahkan banyak yang memakai tepung impor tanpa sadar. Padahal karbohidrat itu bisa diciptakan dari produktivitas lokal masing-masing daerah,” tegasnya di Jakarta, Selasa (9/12).

Cak Imin mencontohkan sejumlah inovasi daerah, seperti Papua yang mengoptimalkan sagu, Maluku berbasis singkong, hingga pengembangan alternatif pengganti susu dari bahan pangan lokal.

Menurutnya, inilah model ideal SPPG—tidak hanya memasak, tetapi menggerakkan petani dan komunitas sekitar menjadi lebih produktif.

“Yang sebelumnya tidak pernah menanam menjadi penanam, dan hasilnya dibeli oleh dapur. Inilah berkah SPPG,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Cak Imin meminta 20 SPPG terbaik nasional menjadi rujukan dan model pembelajaran.

“Kalau satu tahun ini dianggap masa penyesuaian silakan, tapi setelah itu jangan ada satu pun bahan impor. Videonya, kapasitasnya, keahlian dapur-dapur ini akan kita putar ke seluruh Indonesia untuk pembinaan lanjutan,” katanya.

Saat ditanya mengenai tindak lanjut larangan bahan impor, ia menjelaskan bahwa tahap awal masih berupa imbauan. Namun pemerintah tetap mendorong apresiasi bagi dapur yang paling inovatif dan konsisten memakai bahan lokal.

“Tepung, protein, dan semua bahan impor lainnya kita dorong untuk dihilangkan bertahap,” tegasnya.

Terkait harapan terhadap seluruh SPPG, Cak Imin kembali menegaskan arahan Presiden bahwa MBG tidak hanya berorientasi pada gizi siswa, tetapi juga pada penggerakan ekonomi masyarakat.

“Makan Bergizi Gratis bukan cuma soal gizi siswa, tapi bagaimana ekonomi masyarakat setempat bergerak,” pungkasnya. (Pon)

#Muhaimin Iskandar #Menko Pemberdayaan Masyarakat #SPPG #Makan Bergizi Gratis
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Sedot Rp 139 Triliun hingga September! Anggaran MBG di BGN Masih Sisa Rp 79 T
Badan Gizi Nasional (BGN) merealisasikan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp139,77 triliun per 16 September 2026, sambil mengeksekusi refocusing penerima manfaat
Wisnu Cipto - Jumat, 18 September 2026
Sedot Rp 139 Triliun hingga September! Anggaran MBG di BGN Masih Sisa Rp 79 T
Indonesia
Keracunan Makanan Jadi Tantangan MBG, BGN Perjelas Aturan Penanggung Jawab
Regulasi MBG harus mampu menjawab persoalan yang benar-benar terjadi di lapangan.
Dwi Astarini - Rabu, 16 September 2026
Keracunan Makanan Jadi Tantangan MBG, BGN Perjelas Aturan Penanggung Jawab
Indonesia
BGN Perketat Data Penerima MBG, Sekolah Internasional dan Mandiri Finansial tak lagi Jadi Sasaran
Sebanyak 1.653 satuan pendidikan kemudian dikeluarkan dari daftar penerima program.
Dwi Astarini - Jumat, 11 September 2026
BGN Perketat Data Penerima MBG, Sekolah Internasional dan Mandiri Finansial tak lagi Jadi Sasaran
Indonesia
BGN Coret 1.653 Sekolah dari Penerima MBG, Maluku dan Papua Jadi Prioritas
BGN mencoret 1.653 sekolah dari penerima MBG. Kini, Maluku dan Papua masuk prioritas.
Soffi Amira - Jumat, 11 September 2026
BGN Coret 1.653 Sekolah dari Penerima MBG, Maluku dan Papua Jadi Prioritas
Indonesia
Kasus Keracunan MBG Marak, DPR Minta BGN Lakukan Investigasi Menyeluruh
Komisi IX DPR meminta BGN melakukan investigasi kasus keracunan MBG. Sebab, kasus tersebut melonjak.
Soffi Amira - Kamis, 10 September 2026
Kasus Keracunan MBG Marak, DPR Minta BGN Lakukan Investigasi Menyeluruh
Indonesia
DPR Desak Biaya Pengobatan Siswa Keracunan MBG Jadi Tanggung Jawab BGN, Sampai Sembuh Total
Biaya pengobatan tidak semestinya dibebankan kepada keluarga apabila gangguan kesehatan tersebut terbukti merupakan dampak dari pelaksanaan program MBG.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 10 September 2026
DPR Desak Biaya Pengobatan Siswa Keracunan MBG Jadi Tanggung Jawab BGN, Sampai Sembuh Total
Indonesia
Legislator Minta Badan POM Perketat Pengawasan Keamanan Pangan Program MBG
Pelaksanaan MBG tidak boleh hanya memenuhi aspek gizi, tetapi juga menjamin keamanan pangan bagi para penerima manfaat.
Dwi Astarini - Rabu, 09 September 2026
Legislator Minta Badan POM Perketat Pengawasan Keamanan Pangan Program MBG
Indonesia
BGN Larang Susu Kental Manis Masuk Menu MBG
Kepala BGN Sudaryono menjelaskan menu susu bersifat tambahan yang ditujukan bagi ibu hamil, ibu menyusui, balita di atas dua tahun, serta peserta didik.
Wisnu Cipto - Rabu, 09 September 2026
BGN Larang Susu Kental Manis Masuk Menu MBG
Indonesia
1.999 Dapur SPPG Ditutup Sementara, BGN Ungkap Penyebabnya
BGN menutup sementara 1.999 SPPG. Hal itu dikarenakan SPPG tersebut belum trdaftar SLHS.
Soffi Amira - Rabu, 09 September 2026
1.999 Dapur SPPG Ditutup Sementara, BGN Ungkap Penyebabnya
Indonesia
Imbas Erupsi Anak Krakatau, BGN Setop Sementara MBG ke Sekolah di Jabar yang Terapkan PJJ
Kebijakan tersebut merupakan penyesuaian operasional BGN terhadap kondisi darurat yang memengaruhi aktivitas pendidikan di wilayah terdampak.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Imbas Erupsi Anak Krakatau, BGN Setop Sementara MBG ke Sekolah di Jabar yang Terapkan PJJ
Bagikan