Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

SPPG Jadi Motor Ekonomi Lokal, Cak Imin: Jangan Ada Bahan Impor

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Desember 2025
SPPG Jadi Motor Ekonomi Lokal, Cak Imin: Jangan Ada Bahan Impor

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. (Foto: Dok. Kemenko Pemberdayaan Masyarakat)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) benar-benar menjadi penggerak ekonomi lokal dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam acara penganugerahan Penghargaan Inspiradaya kepada dapur SPPG terbaik, Cak Imin menekankan pentingnya kemandirian serta pemanfaatan penuh bahan baku lokal.

Penghargaan tersebut diberikan kepada dapur yang mampu menciptakan ekosistem ekonomi baru, melibatkan komunitas sekitar, dan memutus ketergantungan pada bahan impor.

“Jangan sekali-kali menggunakan bahan impor dalam produksi MBG. Bahkan banyak yang memakai tepung impor tanpa sadar. Padahal karbohidrat itu bisa diciptakan dari produktivitas lokal masing-masing daerah,” tegasnya di Jakarta, Selasa (9/12).

Cak Imin mencontohkan sejumlah inovasi daerah, seperti Papua yang mengoptimalkan sagu, Maluku berbasis singkong, hingga pengembangan alternatif pengganti susu dari bahan pangan lokal.

Menurutnya, inilah model ideal SPPG—tidak hanya memasak, tetapi menggerakkan petani dan komunitas sekitar menjadi lebih produktif.

“Yang sebelumnya tidak pernah menanam menjadi penanam, dan hasilnya dibeli oleh dapur. Inilah berkah SPPG,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Cak Imin meminta 20 SPPG terbaik nasional menjadi rujukan dan model pembelajaran.

“Kalau satu tahun ini dianggap masa penyesuaian silakan, tapi setelah itu jangan ada satu pun bahan impor. Videonya, kapasitasnya, keahlian dapur-dapur ini akan kita putar ke seluruh Indonesia untuk pembinaan lanjutan,” katanya.

Saat ditanya mengenai tindak lanjut larangan bahan impor, ia menjelaskan bahwa tahap awal masih berupa imbauan. Namun pemerintah tetap mendorong apresiasi bagi dapur yang paling inovatif dan konsisten memakai bahan lokal.

“Tepung, protein, dan semua bahan impor lainnya kita dorong untuk dihilangkan bertahap,” tegasnya.

Terkait harapan terhadap seluruh SPPG, Cak Imin kembali menegaskan arahan Presiden bahwa MBG tidak hanya berorientasi pada gizi siswa, tetapi juga pada penggerakan ekonomi masyarakat.

“Makan Bergizi Gratis bukan cuma soal gizi siswa, tapi bagaimana ekonomi masyarakat setempat bergerak,” pungkasnya. (Pon)

#Muhaimin Iskandar #Menko Pemberdayaan Masyarakat #SPPG #Makan Bergizi Gratis
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Komisi X DPR Dukung Putusan MK: Anggaran Pendidikan Tak Boleh Dipakai untuk MBG
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian mendukung putusan MK yang menegaskan anggaran pendidikan diprioritaskan untuk kebutuhan inti pendidikan, tidak untuk MBG.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 31 Juli 2026
Komisi X DPR Dukung Putusan MK: Anggaran Pendidikan Tak Boleh Dipakai untuk MBG
Indonesia
Komisi X DPR Apresiasi Putusan MK, Anggaran Pendidikan tak Boleh Dipakai untuk MBG
Komisi X DPR mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi, mengenai pemisahan anggaran pendidikan dan MBG.
Soffi Amira - Jumat, 31 Juli 2026
Komisi X DPR Apresiasi Putusan MK, Anggaran Pendidikan tak Boleh Dipakai untuk MBG
Indonesia
MK Kabulkan Sebagian Gugatan soal MBG, Anggaran Resmi Dipisah dengan Dana Pendidikan pada APBN 2028
Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan penting terkait pendanaan program Makan Bergizi Gratis. Mulai APBN 2028, anggaran MBG wajib dipisahkan dari anggaran pendidikan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Juli 2026
MK Kabulkan Sebagian Gugatan soal MBG, Anggaran Resmi Dipisah dengan Dana Pendidikan pada APBN 2028
Indonesia
MK Kabulkan Gugatan, Anggaran Pendidikan tak Boleh Biayai MBG Mulai APBN 2028
Mahkamah Konstitusi memutuskan anggaran pendidikan dan MBG harus dipisahkan. Hal itu dimulai APBN 2028.
Soffi Amira - Kamis, 30 Juli 2026
MK Kabulkan Gugatan, Anggaran Pendidikan tak Boleh Biayai MBG Mulai APBN 2028
Indonesia
Polisi Bersiaga di Depan Gedung MK Jelang Putusan Soal MBG
Area depan Gedung MK pun cenderung sepi tanpa kerumunan massa. Namun, sejumlah orang tampak mulai menunggu kedatangan massa aksi sambil duduk di area pinggir trotoar.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 30 Juli 2026
Polisi Bersiaga di Depan Gedung MK Jelang Putusan Soal MBG
Indonesia
Cak Imin Sebut Skema Kerja Sama SSW Kunci Perluasan Kesempatan Kerja di Jepang
Memperluas akses pekerja Indonesia memperoleh kesempatan bekerja di Jepang melalui jalur yang legal, aman, dan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri.
Dwi Astarini - Kamis, 30 Juli 2026
Cak Imin Sebut Skema Kerja Sama SSW Kunci Perluasan Kesempatan Kerja di Jepang
Indonesia
116 Juta Penduduk Diklaim Kurang Makan, BGN Akan Fokuskan Dapur MBG di Area Stunting Tinggi
Pemerintah telah memiliki data berdasarkan nama dan alamat atau by name by address berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 29 Juli 2026
116 Juta Penduduk Diklaim Kurang Makan, BGN Akan Fokuskan Dapur MBG di Area Stunting Tinggi
Indonesia
BGN Permudah Pengawasan MBG, Orang Tua Bisa Cek Menu Anak Lewat Portal Digital
BGN kini menyiapkan sistem digital MBG. Orang tua pun bisa mengecek menu anak lewat portal digital.
Soffi Amira - Selasa, 28 Juli 2026
BGN Permudah Pengawasan MBG, Orang Tua Bisa Cek Menu Anak Lewat Portal Digital
Indonesia
Demi Benahi Program MBG, BGN Soroti Tiga Persoalan Utama untuk Diselesaikan
Tiga persoalan tersebut merupakan hasil identifikasi para pemimpin BGN dalam rapat pimpinan yang diselenggarakan pada Senin (27/7).
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Demi Benahi Program MBG, BGN Soroti Tiga Persoalan Utama untuk Diselesaikan
Indonesia
Dapur MBG Dilarang Pakai Barang dan Bahan Bersubsidi, Laporkan Jika Bandel
SPPG juga harus membeli bahan pangan, seperti telur sesuai dengan HAP (Harga Acuan Penjualan) telur ayam.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 27 Juli 2026
Dapur MBG Dilarang Pakai Barang dan Bahan Bersubsidi, Laporkan Jika Bandel
Bagikan