Eddy Flo
MerahPutih.Com - Jumlah perokok di Indonesia memang belum didata secara pasti. Dengan asumsi saat ini ada sekitar 90 juta perokok, maka sehari uang yang dikeluarkan mencapai Rp 1,1 triliun. Angka ini dihitung berdasarkan harga rokok sebatang Rp 1000 dan rokok yang diisap sebanyak 12,3 batang.
"Itu hasil Riskesdas Kemenkes RI tahun 2013. Setiap tahun kemungkinan naik karena data perokok trennya naik. Bisa jadi belanja rokok di Indonesia naik," kata Kordinator Program Pengendalian Tembakau Yayasan Pusaka Indonesia OK Syahputra Harianda pada Workshop Penguatan Implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Medan, Rabu (1/11).
Dengan hitungan pengeluaran dari 90 juta perokok mencapai Rp 1,1 triliun, maka Syahputra Harianda menyatakan pentingnya pajak rokok digunakan untuk pembiayaan kesehatan.
Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh instansi pemerintah pusat yang kemudian disetor kembali ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) provinsi berdasarkan jumlah penduduk dan selanjutnya ditransfer ke kabupaten/kota.
"Penetapan pajak rokok dimaksudkan juga untuk mengoptimalkan pelayanan pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan kesehatan masyarakat," kata Syahputra sebagaimana dilansir Antara.
Selain untuk meningkatkan PAD, kata dia, tujuan utama penerapan pajak rokok adalah untuk mengurangi konsumsi rokok, mengurangi peredaran rokok ilegal serta melindungi masyarakat atas dampak buruk yang ditimbulkan oleh rokok.
"Itu mengapa sangat penting adanya KTR yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari paparan asap rokok orang lain," katanya.
Menurut dia, Aplikasi Pantau KTR sangat diperlukan karena bertujuan untuk memudahkan masyarakat agar terlibat dalam melakukan pemantauan dan monitoring implementasi Perda KTR.
"Peran masyarakat sangat diharapkan untuk melaporkan jika terjadi pelanggaran terhadap Perda KTR dan laporan itu diharapkan menjadi evaluasi bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab mengawasi Perda KTR dan selanjutnya dapat mengambil tindakan, langkah antisipasi dan pemberian sanksi," katanya.
Di sisi lain, Tim Pemantau KTR akan sangat terbantu dalam melakukan pencatatan dan penindakan terhadap oknum-oknum yang melakukan pelanggaran regulasi KTR.
"Kabupaten/kota di Sumatera khususnya yang sudah mempunyai regulasi KTR dapat mereplikasi aplikasi Pantau KTR di daerahnya masing-masing," pungkas Syahputra Harianda.(*)
