Terkait Pagar Laut, Titiek Soeharto: Semua Kementerian Tak Perlu Takut Lawan Oligarki
Siti Hediati Hariyadi yang akrab disapa Titiek Soeharto (MP/Ponco)
MerahPutih.com - Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto meminta kepada seluruh kementrian untuk berani melawan oligarki.
Hal itu disampaikan Titiek saat disinggung soal adanya sertifikat hak guna bangunan (HGB) pagar laut Tangerang yang diduga berkaitan dengan perusahaan besar.
"Semua kementerian tidak perlu takut melawan oligarki, karena kita DPR sebagai wakil rakyat kementerian juga menjalankan tugasnya juga untuk melaksanakan kepentingan rakyat juga," tegas Titiek di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1).
Titiek menegaskan pihaknya siap membekingi kementerian manapun sepanjang ditemukan indikasi penyalahgunaan wewenang seperti polemik pagar laut yang belakangan ramai diperbincangkan publik.
Baca juga:
Legislator Demokrat: Kerugian Negara Capai Rp 116,91 Miliar akibat Pagar Laut Tangerang
Titiek meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan bisa mengungkap siapa dalang di balik pemasangan pagar laut tersebut.
"Jadi kita beri waktulah pak menteri mudah-mudahan secepat-cepatnya bisa terungkap siapa yang ada di balik semua ini," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Trenggono, menanggapi isu terkait adanya dua perusahaan penguasa HGB di perairan lTangerang yakni, PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Trenggono menegaskan pihaknya siap mengundang siapapun, termasuk nama-nama perusahaan yang mencuat di publik untuk diklarifikasi soal isu tersebut.
"Kalau nama yang mencuat dan seterusnya, bukan hanya nama yang mencuat, siapapun yang terdengar, termasuk yang disampaikan di media itu, kita akan undang, akan kita pertanyakan," pungkasnya. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Tambang Ilegal Marak di Kawasan Hutan, DPR Minta Sanksi Pidana hingga Pemulihan Ekologis
Dinilai Tegas Lindungi Lingkungan, DPR Dukung Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan
Raker Komisi IV DPR Bahas Upaya Pemulihan Pascabencana Banjir Sumatera
Kades Kohod Divonis 3,5 Tahun Bui di Kasus Korupsi Pagar Laut Tengerang
Indonesia Surplus Beras 3,5 Juta Ton, DPR Ingatkan Jangan Abaikan Petani
Kementan Gagalkan Penyelundupan 133,5 Ton Bawang Bombay Ilegal, DPR: Lindungi Petani Lokal
Hutan di Sumbar Kian Menyusut, DPR Desak Rehabilitasi Hutan Bukit Barisan
Ramai Seruan ‘Beli Hutan’, DPR: Bentuk Keputusasaan Rakyat Atas Kerusakan Lingkungan
4 Perusahaan yang Diduga Penyebab Banjir Sumatra Disegel, DPR: Ini Kejahatan Lingkungan, Harus Dipidana
Titiek Soeharto Minta Rakyat Jangan Suuzan Korupsi Izin Hutan di Balik Bencana Sumatera