Terkait Pagar Laut, Titiek Soeharto: Semua Kementerian Tak Perlu Takut Lawan Oligarki

Frengky AruanFrengky Aruan - Kamis, 23 Januari 2025
Terkait Pagar Laut, Titiek Soeharto: Semua Kementerian Tak Perlu Takut Lawan Oligarki

Siti Hediati Hariyadi yang akrab disapa Titiek Soeharto (MP/Ponco)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto meminta kepada seluruh kementrian untuk berani melawan oligarki.

Hal itu disampaikan Titiek saat disinggung soal adanya sertifikat hak guna bangunan (HGB) pagar laut Tangerang yang diduga berkaitan dengan perusahaan besar.

"Semua kementerian tidak perlu takut melawan oligarki, karena kita DPR sebagai wakil rakyat kementerian juga menjalankan tugasnya juga untuk melaksanakan kepentingan rakyat juga," tegas Titiek di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1).

Titiek menegaskan pihaknya siap membekingi kementerian manapun sepanjang ditemukan indikasi penyalahgunaan wewenang seperti polemik pagar laut yang belakangan ramai diperbincangkan publik.

Baca juga:

Legislator Demokrat: Kerugian Negara Capai Rp 116,91 Miliar akibat Pagar Laut Tangerang

Titiek meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan bisa mengungkap siapa dalang di balik pemasangan pagar laut tersebut.

"Jadi kita beri waktulah pak menteri mudah-mudahan secepat-cepatnya bisa terungkap siapa yang ada di balik semua ini," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Trenggono, menanggapi isu terkait adanya dua perusahaan penguasa HGB di perairan lTangerang yakni, PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Trenggono menegaskan pihaknya siap mengundang siapapun, termasuk nama-nama perusahaan yang mencuat di publik untuk diklarifikasi soal isu tersebut.

"Kalau nama yang mencuat dan seterusnya, bukan hanya nama yang mencuat, siapapun yang terdengar, termasuk yang disampaikan di media itu, kita akan undang, akan kita pertanyakan," pungkasnya. (Pon)

#Titiek Soeharto #Komisi IV DPR #Pagar Laut Tangerang
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Rapat Panas di Komisi IV soal Bencana Sumatra, Rahmat Saleh Minta Menhut Raja Juli Mundur dari Jabatan
Anggota Komisi IV DPR meminta menteri yang dinilai gagal menangani bencana banjir dan longsor di Sumatra untuk mundur. Menhut menyatakan siap dievaluasi.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 05 Desember 2025
Rapat Panas di Komisi IV soal Bencana Sumatra, Rahmat Saleh Minta Menhut Raja Juli Mundur dari Jabatan
Berita Foto
Raker Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dengan Komisi IV DPR Bahas Material Kayu Pasca Banjir di Sumatera
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/12/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 04 Desember 2025
Raker Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dengan Komisi IV DPR Bahas Material Kayu Pasca Banjir di Sumatera
Indonesia
DPR Soroti Bencana Ekologis, Minta Satgas PKH Berani Ungkap Aktor Besar di Balik Penebangan
Kayu gelondongan yang muncul saat banjir bandang di Sumatra diduga berasal dari penebangan hutan besar-besaran. DPR mendesak Satgas PKH mengungkap pelaku utama tanpa tebang pilih.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 Desember 2025
DPR Soroti Bencana Ekologis, Minta Satgas PKH Berani Ungkap Aktor Besar di Balik Penebangan
Indonesia
Dugaan Kerusakan Alam, DPR Akan Panggil Kemenhut Bahas Banjir dan Longsor di Sumatra Utara
Komisi IV DPR RI akan memanggil Kemenhut untuk membahas banjir dan longsor di utara Sumatra, termasuk peta DAS, tutupan lahan, dan rencana reboisasi.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 30 November 2025
Dugaan Kerusakan Alam, DPR Akan Panggil Kemenhut Bahas Banjir dan Longsor di Sumatra Utara
Indonesia
250 Ton Beras Ilegal dari Thailand Masuk Indonesia, Komisi IV DPR Minta Usut Tuntas
Temuan ini bertentangan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menutup keran impor beras untuk memperkuat kedaulatan pangan.
Dwi Astarini - Senin, 24 November 2025
250 Ton Beras Ilegal dari Thailand Masuk Indonesia, Komisi IV DPR Minta Usut Tuntas
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Angkat Titiek Soeharto Jadi Ketua DPR RI untuk Basmi Koruptor dan Mafia
Presiden RI, Prabowo Subianto, dikabarkan mau menjadikan Titik Soeharto sebagai Ketua DPR RI untuk membasmi koruptor dan mafia.
Soffi Amira - Selasa, 11 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Angkat Titiek Soeharto Jadi Ketua DPR RI untuk Basmi Koruptor dan Mafia
Indonesia
Soeharto Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Keluarga Besar Nyatakan Tak Merasa Dendam
Sebagai bentuk syukur, keluarga berencana melakukan ziarah ke makam Soeharto di Astana Giribangun
Angga Yudha Pratama - Senin, 10 November 2025
Soeharto Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Keluarga Besar Nyatakan Tak Merasa Dendam
Indonesia
Soeharto Diusulkan Pahlawan Nasional, Titiek Sebut Satu Fraksi DPR Menolak
Ia menyambut baik dan mengaku bersyukur atas semakin menguatnya dukungan masyarakat terhadap wacana pemberian gelar pahlawan nasional.
Dwi Astarini - Sabtu, 08 November 2025
Soeharto Diusulkan Pahlawan Nasional, Titiek Sebut Satu Fraksi DPR Menolak
Indonesia
Wacana Penggabungan Bulog dan Bapanas, Komisi IV DPR: Jangan Sampai Reformasi Kelembagaan Justru Menambah Beban Baru
Usulan penggabungan Bulog dan Bapanas perlu dikaji secara mendalam agar tidak menimbulkan persoalan baru dalam tata kelola pangan nasional.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 Oktober 2025
Wacana Penggabungan Bulog dan Bapanas, Komisi IV DPR: Jangan Sampai Reformasi Kelembagaan Justru Menambah Beban Baru
Indonesia
DPR Soroti Reklamasi Pulau Pari, Berpotensi Rusak Ekosistem Laut dan Ancam Kelestarian Lingkungan
DPR menyoroti reklamasi Pulau Pari. Sebab, hal itu dinilai bisa merusak ekosistem laut dan mengancam kelestarian lingkungan.
Soffi Amira - Sabtu, 11 Oktober 2025
DPR Soroti Reklamasi Pulau Pari, Berpotensi Rusak Ekosistem Laut dan Ancam Kelestarian Lingkungan
Bagikan