Terkait Pagar Laut, Titiek Soeharto: Semua Kementerian Tak Perlu Takut Lawan Oligarki

Frengky AruanFrengky Aruan - Kamis, 23 Januari 2025
Terkait Pagar Laut, Titiek Soeharto: Semua Kementerian Tak Perlu Takut Lawan Oligarki

Siti Hediati Hariyadi yang akrab disapa Titiek Soeharto (MP/Ponco)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto meminta kepada seluruh kementrian untuk berani melawan oligarki.

Hal itu disampaikan Titiek saat disinggung soal adanya sertifikat hak guna bangunan (HGB) pagar laut Tangerang yang diduga berkaitan dengan perusahaan besar.

"Semua kementerian tidak perlu takut melawan oligarki, karena kita DPR sebagai wakil rakyat kementerian juga menjalankan tugasnya juga untuk melaksanakan kepentingan rakyat juga," tegas Titiek di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1).

Titiek menegaskan pihaknya siap membekingi kementerian manapun sepanjang ditemukan indikasi penyalahgunaan wewenang seperti polemik pagar laut yang belakangan ramai diperbincangkan publik.

Baca juga:

Legislator Demokrat: Kerugian Negara Capai Rp 116,91 Miliar akibat Pagar Laut Tangerang

Titiek meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan bisa mengungkap siapa dalang di balik pemasangan pagar laut tersebut.

"Jadi kita beri waktulah pak menteri mudah-mudahan secepat-cepatnya bisa terungkap siapa yang ada di balik semua ini," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Trenggono, menanggapi isu terkait adanya dua perusahaan penguasa HGB di perairan lTangerang yakni, PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Trenggono menegaskan pihaknya siap mengundang siapapun, termasuk nama-nama perusahaan yang mencuat di publik untuk diklarifikasi soal isu tersebut.

"Kalau nama yang mencuat dan seterusnya, bukan hanya nama yang mencuat, siapapun yang terdengar, termasuk yang disampaikan di media itu, kita akan undang, akan kita pertanyakan," pungkasnya. (Pon)

#Titiek Soeharto #Komisi IV DPR #Pagar Laut Tangerang
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Wacana Penggabungan Bulog dan Bapanas, Komisi IV DPR: Jangan Sampai Reformasi Kelembagaan Justru Menambah Beban Baru
Usulan penggabungan Bulog dan Bapanas perlu dikaji secara mendalam agar tidak menimbulkan persoalan baru dalam tata kelola pangan nasional.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 Oktober 2025
Wacana Penggabungan Bulog dan Bapanas, Komisi IV DPR: Jangan Sampai Reformasi Kelembagaan Justru Menambah Beban Baru
Indonesia
DPR Soroti Reklamasi Pulau Pari, Berpotensi Rusak Ekosistem Laut dan Ancam Kelestarian Lingkungan
DPR menyoroti reklamasi Pulau Pari. Sebab, hal itu dinilai bisa merusak ekosistem laut dan mengancam kelestarian lingkungan.
Soffi Amira - Sabtu, 11 Oktober 2025
DPR Soroti Reklamasi Pulau Pari, Berpotensi Rusak Ekosistem Laut dan Ancam Kelestarian Lingkungan
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut Impor Beras Dihentikan, DPR Minta Pemerintah Pastikan Petani Tak Dirugikan
Indonesia catat stok beras tertinggi, DPR ingatkan jangan abaikan kualitas dan kesejahteraan petani.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 01 Oktober 2025
Presiden Prabowo Sebut Impor Beras Dihentikan, DPR Minta Pemerintah Pastikan Petani Tak Dirugikan
Indonesia
Hari Tani Nasional, Komisi IV DPR Desak Pemerintah Harus Siapkan Peta Jalan Pertanian Indonesia
Peringatan Hari Tani Nasional 24 September harus menjadi momentum pemerintah menyiapkan peta jalan kebangkitan pertanian Indonesia
Wisnu Cipto - Rabu, 24 September 2025
Hari Tani Nasional, Komisi IV DPR Desak Pemerintah Harus Siapkan Peta Jalan Pertanian Indonesia
Indonesia
Tanggul Beton di laut Cilincing Diklaim Buat Proyek Pelabuhan Bukan Seperti Proyek Pagar Laut
KKP telah menerbitkan secara resmi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKPRL) bagi PT KCN dengan peruntukan pembangunan pelabuhan umum di Cilincing, Jakarta Utara pada 2023.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 13 September 2025
Tanggul Beton di laut Cilincing Diklaim Buat Proyek Pelabuhan Bukan Seperti Proyek Pagar Laut
Indonesia
Tanggul Beton di Pesisir Cilincing Bikin Heboh, Pramono Anung Tegaskan Tidak Keluarkan Izin
KKP memastikan pembangunan tanggul beton itu sudah memiliki izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 September 2025
Tanggul Beton di Pesisir Cilincing Bikin Heboh, Pramono Anung Tegaskan Tidak Keluarkan Izin
Indonesia
Harga Beras Mulai Turun, Pemerintah Diminta Gencarkan Operasi Pasar
Anggota Komisi IV DPR RI sebut tren penurunan harga tidak lepas dari langkah pemerintah dalam menertibkan ekosistem perdagangan beras di tanah air.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 September 2025
Harga Beras Mulai Turun, Pemerintah Diminta Gencarkan Operasi Pasar
Indonesia
Konflik Bandung Zoo, Komisi IV DPR Desak Pemerintah Segera Turun Tangan Selamatkan Satwa
Komisi IV DPR mendesak pemerintah untuk menyelamatkan satwa di Bandung Zoo. Konflik tersebut mengancam kelangsungan hidup sekitar 700 satwa.
Soffi Amira - Rabu, 13 Agustus 2025
Konflik Bandung Zoo, Komisi IV DPR Desak Pemerintah Segera Turun Tangan Selamatkan Satwa
Indonesia
Megawati Dikukuhkan Jadi Ketum PDIP Lagi, Titiek Soeharto Doakan Panjang Umur
Megawati telah menjabat Ketum PDIP sejak akhir 1990-an.
Wisnu Cipto - Jumat, 01 Agustus 2025
Megawati Dikukuhkan Jadi Ketum PDIP Lagi, Titiek Soeharto Doakan Panjang Umur
Indonesia
Oplos Beras Reject-Medium Bermerek SPHP, DPR Minta Bulog Lakukan Pengawasan Ketat
Praktik pengoplosan beras tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga mencederai program pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan nasional.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 28 Juli 2025
Oplos Beras Reject-Medium Bermerek SPHP, DPR Minta Bulog Lakukan Pengawasan Ketat
Bagikan