Terkait Pagar Laut, Titiek Soeharto: Semua Kementerian Tak Perlu Takut Lawan Oligarki

Frengky AruanFrengky Aruan - Kamis, 23 Januari 2025
Terkait Pagar Laut, Titiek Soeharto: Semua Kementerian Tak Perlu Takut Lawan Oligarki

Siti Hediati Hariyadi yang akrab disapa Titiek Soeharto (MP/Ponco)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto meminta kepada seluruh kementrian untuk berani melawan oligarki.

Hal itu disampaikan Titiek saat disinggung soal adanya sertifikat hak guna bangunan (HGB) pagar laut Tangerang yang diduga berkaitan dengan perusahaan besar.

"Semua kementerian tidak perlu takut melawan oligarki, karena kita DPR sebagai wakil rakyat kementerian juga menjalankan tugasnya juga untuk melaksanakan kepentingan rakyat juga," tegas Titiek di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1).

Titiek menegaskan pihaknya siap membekingi kementerian manapun sepanjang ditemukan indikasi penyalahgunaan wewenang seperti polemik pagar laut yang belakangan ramai diperbincangkan publik.

Baca juga:

Legislator Demokrat: Kerugian Negara Capai Rp 116,91 Miliar akibat Pagar Laut Tangerang

Titiek meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan bisa mengungkap siapa dalang di balik pemasangan pagar laut tersebut.

"Jadi kita beri waktulah pak menteri mudah-mudahan secepat-cepatnya bisa terungkap siapa yang ada di balik semua ini," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Trenggono, menanggapi isu terkait adanya dua perusahaan penguasa HGB di perairan lTangerang yakni, PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Trenggono menegaskan pihaknya siap mengundang siapapun, termasuk nama-nama perusahaan yang mencuat di publik untuk diklarifikasi soal isu tersebut.

"Kalau nama yang mencuat dan seterusnya, bukan hanya nama yang mencuat, siapapun yang terdengar, termasuk yang disampaikan di media itu, kita akan undang, akan kita pertanyakan," pungkasnya. (Pon)

#Titiek Soeharto #Komisi IV DPR #Pagar Laut Tangerang
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Konflik Bandung Zoo, Komisi IV DPR Desak Pemerintah Segera Turun Tangan Selamatkan Satwa
Komisi IV DPR mendesak pemerintah untuk menyelamatkan satwa di Bandung Zoo. Konflik tersebut mengancam kelangsungan hidup sekitar 700 satwa.
Soffi Amira - Rabu, 13 Agustus 2025
Konflik Bandung Zoo, Komisi IV DPR Desak Pemerintah Segera Turun Tangan Selamatkan Satwa
Indonesia
Megawati Dikukuhkan Jadi Ketum PDIP Lagi, Titiek Soeharto Doakan Panjang Umur
Megawati telah menjabat Ketum PDIP sejak akhir 1990-an.
Wisnu Cipto - Jumat, 01 Agustus 2025
Megawati Dikukuhkan Jadi Ketum PDIP Lagi, Titiek Soeharto Doakan Panjang Umur
Indonesia
Oplos Beras Reject-Medium Bermerek SPHP, DPR Minta Bulog Lakukan Pengawasan Ketat
Praktik pengoplosan beras tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga mencederai program pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan nasional.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 28 Juli 2025
Oplos Beras Reject-Medium Bermerek SPHP, DPR Minta Bulog Lakukan Pengawasan Ketat
Indonesia
Titiek Soeharto Kritik Menko soal Beras Oplosan: Tolong Turun Tangan, Jangan Diam Saja
Komisi IV DPR RI mengingatkan koordinasi lintas kementerian/lembaga bisa berjalan baik agar tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
Frengky Aruan - Rabu, 16 Juli 2025
Titiek Soeharto Kritik Menko soal Beras Oplosan: Tolong Turun Tangan, Jangan Diam Saja
Indonesia
Titiek Soeharto Minta Mentan Beri Efek Jera Perusahaan Nakal Terkait Beras Oplosan
Kasus beras oplosan ini sangat bertolak belakang dengan semangat pemerintah menuju swasembada pangan.
Frengky Aruan - Rabu, 16 Juli 2025
Titiek Soeharto Minta Mentan Beri Efek Jera Perusahaan Nakal Terkait Beras Oplosan
Indonesia
Mentan Ungkap 85 Persen Beras yang Beredar Tak Sesuai Standar, Nilai Kerugian Capai Rp 99 Triliun
Hal ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR RI, di mana ia juga mengungkap 50-60 persen beras tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan spesifikasi berat.
Frengky Aruan - Rabu, 16 Juli 2025
Mentan Ungkap 85 Persen Beras yang Beredar Tak Sesuai Standar, Nilai Kerugian Capai Rp 99 Triliun
Indonesia
Komisi IV DPR Desak Menteri KKP Tindak Tegas Praktik Penjualan Pulau Kecil
Komisi IV DPR mendesak Menteri KKP untuk menindak tegas praktik penjualan pulau kecil.
Soffi Amira - Jumat, 04 Juli 2025
Komisi IV DPR Desak Menteri KKP Tindak Tegas Praktik Penjualan Pulau Kecil
Indonesia
Komisi IV DPR Desak Investigasi Pemberi Izin Tambang Nikel di Raja Ampat
Pemberian izin tambang di kawasan yang memiliki nilai ekologis tinggi seperti Raja Ampat merupakan bentuk kelalaian serius.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 Juni 2025
Komisi IV DPR Desak Investigasi Pemberi Izin Tambang Nikel di Raja Ampat
Indonesia
PKS Kritik Aparat Soal Bebasnya Kades Kohod dalam Kasus Pagar Laut Merugikan Negara Rp 48 Miliar
Riyono menegaskan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan mitra kerja Komisi IV
Angga Yudha Pratama - Minggu, 27 April 2025
PKS Kritik Aparat Soal Bebasnya Kades Kohod dalam Kasus Pagar Laut Merugikan Negara Rp 48 Miliar
Indonesia
Kasus Pagar Laut Mandek, Kejagung dan Polri Diminta Hilangkan Ego Sektoral
Menurut Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, publik menunggu bagaimana ending dari kasus pagar laut.
Frengky Aruan - Jumat, 25 April 2025
Kasus Pagar Laut Mandek, Kejagung dan Polri Diminta Hilangkan Ego Sektoral
Bagikan