Terkait Komjen Budi Gunawan, Jokowi Terjepit Empat Penjuru Kepentingan

Ana AmaliaAna Amalia - Sabtu, 17 Januari 2015
Terkait Komjen Budi Gunawan, Jokowi Terjepit Empat Penjuru Kepentingan

Presiden Jokowi bersama Wapres Jusuf Kalla, Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno, apolri Jenderal Pol Sutarman, Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (16/1). Antara

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Pengamat Politik dari Populi Center, Nico Harjanto menyebut pergantian jabatan Kapolri dari Sutarman ke calon tunggal Komjen Budi Gunawan sangat politis dan subjektif. Betapa tidak, masa bakti jabatan Sutarman sendiri masih tersisa 9 bulan lagi. Namun, setelah Kompolnas menyodorkan beberapa nama calon pengganti Sutarman, Jokowi melah menyodorkan Komjen Budi Gunawan sebagai calon tunggal dan sudah disetuji oleh DPR RI.

"Ga bisa dipungkiri, ini sangat politis. Parpol terbesar, PDIP ingin memaksakan. Ada kepentingan subjektif, dibikin seolah-olah harus ada alasan mendadak (Sutarman) diganti. Padahal masa kerjanya masih lama, situasi aman, alasan objektif pergantian kapolri itu ga ada, yang ada alasan subjektif," kata Nico pada saat menjadi pembicara diskusi di sebuah rumah makan, Jl. Gereja Theresia No. 41, Menteng - Jakarta Pusat, Sabtu (17/1).

BACA JUGA: Mantan Wakapolri: Jangan Mimpi Jadi Orang Kaya Kalau Mau Jadi Polisi

Menurut Nico, kepentingan politik pergantian Kapolri tersebut kemudian membuat Presiden Joko Widodo alias Jokowi terjepit di empat posisi penjuru, setelah Komjen Budi Gunawan menyandang status tersangka kasus dugaaan suap dan gratifikasi kepemilikan rekening gendut. Keempat penjuru kepentingan yang membuat Jokowi pusing itu, kata Nico, Istana Negara, DPR, KPK dan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI-Perjuangan.

"Kepentingan politik itu membuat posisi Presiden jadi terjepit di empat penjuru, Istana, DPR, Kuningan dan Teuku Umar. Keterjepitan itu membuat Presiden pusing sekali," katanya.

Menurut Nico, meski Jokowi sebagai Presiden memiliki hak proregatif, namun hal itu tidak lantas membuat Presiden Jokowi bisa leluasa mengambil keputusan. Sebab, masih ada pemegang hak veto player yang dapat memutuskan kebijakan, termasuk kebijakan Presiden menentukan calon Kapolri, seperti Komnjen Budi Gunawan.

'Kesulitan itu pilihan dari keputusan politiknya. Bahwa sebagai Presiden, Jokowi ini enggak punya partai, dia punya partai tapi bukan veto player yang bisa membuat keputusan untuk mengatasi keputusan di bawahnya," pungkas Nico sambari mengatakan Jasmerah: Jangan sampai Mega marah. (Hur)

Follow Twitter kami di @Merahputihcom

Like FanPage Facebook kami di Merahputih.com

 

#Pro Kontra Budi Gunawan #PDIP #Presiden Jokowi
Bagikan
Ditulis Oleh

Ana Amalia

Happy life happy me

Berita Terkait

Indonesia
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
“Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru?
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
Indonesia
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Sarmuji mengaku belum memahami apa yang dimaksud dengan posisi penyeimbang tersebut. Dia menyerahkan penilaian kepada publik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Indonesia
Desakan PDIP Diminta Jadi Oposisi, Ini Kata Sekjen PKS
Perdebatan mengenai posisi PDIP mencuat setelah muncul dugaan keterlibatan salah satu kader PDIP, Andi Widjajanto, dalam aksi demonstrasi mahasiswa
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Desakan PDIP Diminta Jadi Oposisi, Ini Kata Sekjen PKS
Indonesia
Kericuhan Diskusi di UGM, PDIP: Akumulasi Kemarahan Mahasiswa Sulit Dihindari
Politisi PDI-P Deddy Sitorus menilai kericuhan dalam diskusi di UGM tidak lepas dari akumulasi kemarahan mahasiswa. Singgung posisi Budiman Sudjatmiko saat ini.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 Juni 2026
Kericuhan Diskusi di UGM, PDIP: Akumulasi Kemarahan Mahasiswa Sulit Dihindari
Indonesia
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Kulturanesia menggelar pemutaran film Ghost in the Cell dalam rangka merayakan bulan Bung Karno.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Indonesia
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
TB Hasanuddin menilai Perpres 8/2026 berpotensi multitafsir dan bisa menimbulkan labelisasi ekstremisme terhadap masyarakat.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
Indonesia
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Ambang batas parlemen ideal 38 kursi dengan PT nasional 5,5–6 persen
Wisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Bagikan