Terkait Dugaan Mahar Politik, Ketua DPD PKS Kota Cirebon Sebut Inisial A

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Selasa, 16 Januari 2018
Terkait Dugaan Mahar Politik, Ketua DPD PKS Kota Cirebon Sebut Inisial A

Ketua Panwaslu Kota Cirebon Susilo Waluyo. (MP/Mauritz)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Hari ini Ketua DPD PKS Kota Cirebon Karso memenuhi undangan Panwaslu Kota Cirebon untuk memberikan keterangan terkait tudingan dugaan permintaan mahar politik yang diduga dilakukan oleh oknum pengurus DPD PKS.

Ketua Panwaslu Kota Cirebon Susilo Waluyo menungkapkan, pihaknya mengajukan 24 pertanyaan, 7 pertanyaan pembuka dan penutup, serta 17 pertanyaan inti terkait dugaan permintaan mahar politik tersebut.

"Pemeriksaan berlangsung selama setengah jam dengan 24 pertanyaan. Sementara, 7 pertanyaan pembuka dan penutup, laiinya pertanyaan inti yang mengarah apakah tahu mengenai persoalan mengenai mahar politik," kata Susilo di Cirebon, Selasa (16/1).

Menurut Susilo berdasarkan hasil pemeriksaan, Ketua DPD PKS Kota Cirebon Karso mengatakan tidak mengetahui prihal permintaan mahar politik tersebut.

"Kesimpulan beliau, ternyata tidak mengetahui persis adanya mahar politik ataupun pembicaraan-pembicaraan yang beliau ketahui secara langsung dan pasti," kata Susilo.

Namun, lanjut Susilo, Karso mengakui telah mendapat informasi bahwa ada oknum berinisial A yang diduga meminta mahar ke bakal calon Wali Kota Cirebon Brigjen Pol Siswandi.

"Pak Karso tidak menyebut secara rinci oknum berinisial A tersebut, apakah merupakan pengurus partai atau bukan," jelas Susilo.

Terkait dugaan praktik mahar politik, Panwaslu bersama Tim Gakkumdu telah meminta keterangan dari Ketua DPD PAN Kota Cirebon Dani Mardani pada Senin (15/1) dan Ketua DPD PKS Kota Cirebon Karso pada Selasa (16/1).

Rencananya, pada Jumat (19/1) nanti Panwaslu bersama Tim Gakkumdu akan meminta keterangan dari mantan bakal calon Wali Kota Cirebon Brigjen Pol Siswandi. (Mauritz)

#Pilkada 2018 #Mahar Politik #PKS
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Indonesia
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Mandat utama BI yakni menjaga kestabilan nilai rupiah dan mengendalikan inflasi.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Indonesia
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Melalui pernyataan resmi, jajaran petinggi PKS menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi Narji selama bergabung.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Juli 2026
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Indonesia
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
PKS mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang memasukkan penyebaran LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Juli 2026
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
Indonesia
PKS Sebut Jokowi Masuk Akal Minta Prabowo-Gibran Dua Periode
Mardani menegaskan kelanjutan kepemimpinan Prabowo pada periode berikutnya sepenuhnya berada di tangan Prabowo sendiri
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
PKS Sebut Jokowi Masuk Akal Minta Prabowo-Gibran Dua Periode
Indonesia
Desakan PDIP Diminta Jadi Oposisi, Ini Kata Sekjen PKS
Perdebatan mengenai posisi PDIP mencuat setelah muncul dugaan keterlibatan salah satu kader PDIP, Andi Widjajanto, dalam aksi demonstrasi mahasiswa
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Desakan PDIP Diminta Jadi Oposisi, Ini Kata Sekjen PKS
Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
PKS meminta pembahasan RUU Pemilu dilakukan secara transparan. Sebab, hal itu menyangkut kepentingan publik.
Soffi Amira - Kamis, 23 April 2026
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
Indonesia
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
DPRD berharap Gubernur Pramono Anung dapat hadir langsung dalam rapat paripurna tersebut.
Dwi Astarini - Rabu, 22 April 2026
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
Indonesia
Suhud Alynudin Diusulkan Jadi Ketua DPRD DKI, ini Alasan PKS
Suhud Alynudin diusulkan menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta. PKS pun membeberkan alasan pergantian tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 21 April 2026
Suhud Alynudin Diusulkan Jadi Ketua DPRD DKI, ini Alasan PKS
Bagikan