Terkait Dugaan Mahar Politik, Ketua DPD PKS Kota Cirebon Sebut Inisial A

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Selasa, 16 Januari 2018
Terkait Dugaan Mahar Politik, Ketua DPD PKS Kota Cirebon Sebut Inisial A

Ketua Panwaslu Kota Cirebon Susilo Waluyo. (MP/Mauritz)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Hari ini Ketua DPD PKS Kota Cirebon Karso memenuhi undangan Panwaslu Kota Cirebon untuk memberikan keterangan terkait tudingan dugaan permintaan mahar politik yang diduga dilakukan oleh oknum pengurus DPD PKS.

Ketua Panwaslu Kota Cirebon Susilo Waluyo menungkapkan, pihaknya mengajukan 24 pertanyaan, 7 pertanyaan pembuka dan penutup, serta 17 pertanyaan inti terkait dugaan permintaan mahar politik tersebut.

"Pemeriksaan berlangsung selama setengah jam dengan 24 pertanyaan. Sementara, 7 pertanyaan pembuka dan penutup, laiinya pertanyaan inti yang mengarah apakah tahu mengenai persoalan mengenai mahar politik," kata Susilo di Cirebon, Selasa (16/1).

Menurut Susilo berdasarkan hasil pemeriksaan, Ketua DPD PKS Kota Cirebon Karso mengatakan tidak mengetahui prihal permintaan mahar politik tersebut.

"Kesimpulan beliau, ternyata tidak mengetahui persis adanya mahar politik ataupun pembicaraan-pembicaraan yang beliau ketahui secara langsung dan pasti," kata Susilo.

Namun, lanjut Susilo, Karso mengakui telah mendapat informasi bahwa ada oknum berinisial A yang diduga meminta mahar ke bakal calon Wali Kota Cirebon Brigjen Pol Siswandi.

"Pak Karso tidak menyebut secara rinci oknum berinisial A tersebut, apakah merupakan pengurus partai atau bukan," jelas Susilo.

Terkait dugaan praktik mahar politik, Panwaslu bersama Tim Gakkumdu telah meminta keterangan dari Ketua DPD PAN Kota Cirebon Dani Mardani pada Senin (15/1) dan Ketua DPD PKS Kota Cirebon Karso pada Selasa (16/1).

Rencananya, pada Jumat (19/1) nanti Panwaslu bersama Tim Gakkumdu akan meminta keterangan dari mantan bakal calon Wali Kota Cirebon Brigjen Pol Siswandi. (Mauritz)

#Pilkada 2018 #Mahar Politik #PKS
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
Marsinah Dijadikan Pahlawan Nasional, Bukti Negara Mulai Menghargai Kelompok Buruh
Marsinah mendapat gelar pahlawan nasional. Sekretaris Bidang Ketenagakerjaan DPP PKS, Muhammad Rusli menilai, negara mulai menghargai buruh.
Soffi Amira - Selasa, 11 November 2025
Marsinah Dijadikan Pahlawan Nasional, Bukti Negara Mulai Menghargai Kelompok Buruh
Indonesia
Tokoh Intelijen Indonesia Soeripto Meninggal di Usia 89 Tahun, Begini Karirnya
Soeripto juga terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada periode 2004-2009.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 06 November 2025
Tokoh Intelijen Indonesia Soeripto Meninggal di Usia 89 Tahun, Begini Karirnya
Indonesia
Presiden Perintahkan Kader PKS Jadi Negarawan, Jaga Integritas
Al Muzzammil berpesan kepada para kader PKS untuk menjadi negarawan sejati yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 02 November 2025
Presiden Perintahkan Kader PKS Jadi Negarawan, Jaga Integritas
Indonesia
PKS Solo Kukuhkan Pengurus, Serukan Koalisi Beretika dan Bermartabat
Perjalanan panjang PKS Solo yang telah menjadi bagian penting dalam pembangunan demokrasi dan pelayanan masyarakat sejak masa reformasi akan tetap dipertahankan.
Dwi Astarini - Senin, 13 Oktober 2025
PKS Solo Kukuhkan Pengurus, Serukan Koalisi Beretika dan Bermartabat
Indonesia
Evaluasi Masih Bobrok, Legislator PKS Ingatkan MBG Berpotensi Jadi 'IKN Jilid 2'
Anggota DPR fraksi PKS mengingatkan MBG bisa berpotensi menjadi IKN Jilid 2. Sebab, evaluasinya dinilai masih jauh dari kata baik.
Soffi Amira - Senin, 06 Oktober 2025
Evaluasi Masih Bobrok, Legislator PKS Ingatkan MBG Berpotensi Jadi 'IKN Jilid 2'
Indonesia
Keracunan karena MBG Marak, DPR Tuntut Evaluasi Total Segera dari Segi Komunikasi Krisis hingga Regulasi
Kekisruhan dan kebingungan dalam penyelenggaraan program saat ini sangat bergantung pada ketiadaan kerangka hukum yang kuat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Oktober 2025
Keracunan karena MBG Marak, DPR Tuntut Evaluasi Total Segera dari Segi Komunikasi Krisis hingga Regulasi
Indonesia
F-PKS DPRD DKI Minta Transjakarta Perluas Rute Mikrotrans
Dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi serta mengurangi biaya transportasi masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
F-PKS DPRD DKI Minta Transjakarta Perluas Rute Mikrotrans
Indonesia
Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat
Resmi jadi Menko Polkam, Djamari Chaniago disambut peringatan soal demokrasi yang memburuk.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 September 2025
Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat
Indonesia
Pajak Bumi dan Bangunan Naik Hingga 250% di Pati, PKS Minta Pemerintah Jangan Pernah 'Bermain Api' dengan Rakyat
Peka dan empatilah pada kondisi masyarakat yang masih banyak mengalami kesusahan
Angga Yudha Pratama - Minggu, 17 Agustus 2025
Pajak Bumi dan Bangunan Naik Hingga 250% di Pati, PKS Minta Pemerintah Jangan Pernah 'Bermain Api' dengan Rakyat
Indonesia
Demi Tanah Abang Bangkit, Fraksi PKS Desak Pemprov DKI Jadikan Prioritas di RPJMD
Usulan ini disampaikan dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2026
Angga Yudha Pratama - Rabu, 06 Agustus 2025
Demi Tanah Abang Bangkit, Fraksi PKS Desak Pemprov DKI Jadikan Prioritas di RPJMD
Bagikan