Terkait Dugaan Mahar Politik, Ketua DPD PKS Kota Cirebon Sebut Inisial A

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Selasa, 16 Januari 2018
Terkait Dugaan Mahar Politik, Ketua DPD PKS Kota Cirebon Sebut Inisial A

Ketua Panwaslu Kota Cirebon Susilo Waluyo. (MP/Mauritz)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Hari ini Ketua DPD PKS Kota Cirebon Karso memenuhi undangan Panwaslu Kota Cirebon untuk memberikan keterangan terkait tudingan dugaan permintaan mahar politik yang diduga dilakukan oleh oknum pengurus DPD PKS.

Ketua Panwaslu Kota Cirebon Susilo Waluyo menungkapkan, pihaknya mengajukan 24 pertanyaan, 7 pertanyaan pembuka dan penutup, serta 17 pertanyaan inti terkait dugaan permintaan mahar politik tersebut.

"Pemeriksaan berlangsung selama setengah jam dengan 24 pertanyaan. Sementara, 7 pertanyaan pembuka dan penutup, laiinya pertanyaan inti yang mengarah apakah tahu mengenai persoalan mengenai mahar politik," kata Susilo di Cirebon, Selasa (16/1).

Menurut Susilo berdasarkan hasil pemeriksaan, Ketua DPD PKS Kota Cirebon Karso mengatakan tidak mengetahui prihal permintaan mahar politik tersebut.

"Kesimpulan beliau, ternyata tidak mengetahui persis adanya mahar politik ataupun pembicaraan-pembicaraan yang beliau ketahui secara langsung dan pasti," kata Susilo.

Namun, lanjut Susilo, Karso mengakui telah mendapat informasi bahwa ada oknum berinisial A yang diduga meminta mahar ke bakal calon Wali Kota Cirebon Brigjen Pol Siswandi.

"Pak Karso tidak menyebut secara rinci oknum berinisial A tersebut, apakah merupakan pengurus partai atau bukan," jelas Susilo.

Terkait dugaan praktik mahar politik, Panwaslu bersama Tim Gakkumdu telah meminta keterangan dari Ketua DPD PAN Kota Cirebon Dani Mardani pada Senin (15/1) dan Ketua DPD PKS Kota Cirebon Karso pada Selasa (16/1).

Rencananya, pada Jumat (19/1) nanti Panwaslu bersama Tim Gakkumdu akan meminta keterangan dari mantan bakal calon Wali Kota Cirebon Brigjen Pol Siswandi. (Mauritz)

#Pilkada 2018 #Mahar Politik #PKS
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Indonesia
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Mandat utama BI yakni menjaga kestabilan nilai rupiah dan mengendalikan inflasi.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Indonesia
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Melalui pernyataan resmi, jajaran petinggi PKS menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi Narji selama bergabung.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Juli 2026
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Indonesia
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
PKS mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang memasukkan penyebaran LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Juli 2026
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
Bagikan