Terindikasi Maladministrasi, Ombudsman Minta Penyidik Polri Lakukan Ini

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 06 Februari 2018
Terindikasi Maladministrasi, Ombudsman Minta Penyidik Polri Lakukan Ini

Gelaran jumpa pers di kantor Ombudsman RI, Selasa (6/2). (MP/Fadhli)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ombudsman merekomendasikan pihak penyidik Polri untuk melakukan perbaikan prosedural dan administrasi penyelidikan dan penyidikan khususnya terkait pemeriksaan terhadap saksi Muhammad Lestaluhu yang diduga sebagai pelaku penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan.

Komisioner Ombudsman Adrianus Meliala mengatakan, setelah menggali keterangan sejumlah pihak, Ombudsman meyakini adanya indikasi maladministrasi terkait pemeriksaan ML.

Untuk itu, perlu adanya perbaikan administrasi dalam proses penyelidikan perkara.

"Atasan penyidik dalam perencanaan penyelidikan dan penyidikan wajib memberikan arahan serta memastikan mengenai kelengkapan administrasi penyelidikan dan penyidikan serta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang," kata Adrianus saat jumpa pers di Kantor Ombudsman Jakarta, Selasa (6/2).

Karenanya, kata dia, penyidik dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan wajib dilengkapi dengan administrasi penyelidikan dan penyidikan serta berkoordinasi dengan atasan penyidik melalui petunjuk dan arahan guna meminimalisir kesalahan administrasi penyidikan dan implementasi kegiatan penyelidikan dan penyidikan.

Selanjutnya, terkait penanganan kasus ML, Ombudsman mendorong agar ada gelar perkara untuk mengevaluasi administrasi penyidikan berupa surat panggilan terhadap saksi ML.

Sementara itu, lanjut Adrianus, untuk penyidik yang menangani saksi ML agar dievaluasi oleh Kabid Propam Polda Metro Jaya.

"Terhadap bentuk pelanggaran etik, agar Kasatker memerintah kepada Kabid Propam Polda Metro Jaya untuk menindaklanjuti temuan hasil analisis dan evaluasi penyidikan," imbaunya. (Fdi)

Baca juga berita lainnya terkait indikasi maladministrasi polisi dalam kasus Novel: Ombudsman Temukan Indikasi Maladministrasi Pemeriksaan Lestaluhu

#Novel Baswedan #Ombudsman
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Fadhli

Berkibarlah bendera negerku, tunjukanlah pada dunia.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
ICW Wanti-Wanti DPR: Penunjukan PAW Anggota Ombudsman Harus Transparan dan Akuntabel
ICW meminta DPR berpegang pada hasil seleksi yang telah dilakukan sebelumnya serta mengutamakan integritas calon.
Dwi Astarini - Sabtu, 25 Juli 2026
ICW Wanti-Wanti DPR: Penunjukan PAW Anggota Ombudsman Harus Transparan dan Akuntabel
Indonesia
John Lennon Nama Samaran Eks Ketua Ombudsman Saat Terima Suap Rp 4,8 M
Tak hanya “John Lennon”, terdakwa Hery juga menggunakan nama samaran lain seperti Hery HMI, Tolkeyem, Komandante, Edy Adhimas, Hery HMI Cirebon, Septian Hery HMI, Ponakan Supir 2021, serta Tolkeyem MM.
Wisnu Cipto - Kamis, 25 Juni 2026
John Lennon Nama Samaran Eks Ketua Ombudsman Saat Terima Suap Rp 4,8 M
Indonesia
Ketua Ombudsman Hery Susanto Didakwa Terima Suap Rp 4,8 M dan Hadiah Rumah, Ini Detailnya!
Ketua Ombudsman Republik Indonesia (RI) periode 2026, Hery Susanto, resmi didakwa menerima suap senilai Rp 4,85 miliar berupa uang tunai dan sebuah rumah mewah.
Wisnu Cipto - Kamis, 25 Juni 2026
Ketua Ombudsman Hery Susanto Didakwa Terima Suap Rp 4,8 M dan Hadiah Rumah, Ini Detailnya!
Indonesia
Mantan Ketua Ombudsman Hery Susanto Hadapi Sidang Perdana Kasus Dugaan Suap
Hery melakukan dugaan tindak pidana ini saat sedang menjabat sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021-2026.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 18 Juni 2026
Mantan Ketua Ombudsman Hery Susanto Hadapi Sidang Perdana Kasus Dugaan Suap
Indonesia
Cegah Maladministrasi Berulang, Ombudsman RI Desak Pembenahan BGN dan Kementerian Imipas
Ombudsman RI telah menyampaikan tindakan korektif dan saran perbaikan kepada dua lembaga tersebut dan terus memonitor tindak lanjut pelaksanaannya.
Dwi Astarini - Selasa, 09 Juni 2026
Cegah Maladministrasi Berulang, Ombudsman RI Desak Pembenahan BGN dan Kementerian Imipas
Indonesia
DPR Soroti Temuan Banyak Ijazah Tertahan di SMA/SMK Negeri, Singgung Pelayanan Publik Daerah
Fenomena penahanan ijazah juga banyak terjadi di sekolah-sekolah swasta karena adanya tuntutan pelunasan tunggakan biaya.
Dwi Astarini - Jumat, 22 Mei 2026
DPR Soroti Temuan Banyak Ijazah Tertahan di SMA/SMK Negeri, Singgung Pelayanan Publik Daerah
Indonesia
Dukung Sanksi Tegas bagi Oknum Aparat-ASN Nakal, DPR Dorong KPK dan Ombudsman Perketat Pengawasan
Pengawasan eksternal sangat penting karena praktik penyalahgunaan kewenangan sering kali sulit terdeteksi melalui mekanisme internal lembaga.
Dwi Astarini - Jumat, 22 Mei 2026
Dukung Sanksi Tegas bagi Oknum Aparat-ASN Nakal, DPR Dorong KPK dan Ombudsman Perketat Pengawasan
Indonesia
Ketua Ombudsman Jadi Tersangka, Eks Pimpinan KPK Sentil Komisi II DPR
Menyindir apakah Komisi II pura-pura tidak mengetahui rekam jejak Hery Susanto. 

Dwi Astarini - Sabtu, 18 April 2026
Ketua Ombudsman Jadi Tersangka, Eks Pimpinan KPK Sentil Komisi II DPR
Indonesia
MAKI Sebut Pansel dan DPR Teledor Loloskan Hery Susanto sebagai Ketua Ombudsman
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Boyamin Saiman menilai proses seleksi perlu diperbaiki secara menyeluruh agar tidak mengabaikan aspek integritas.
Dwi Astarini - Jumat, 17 April 2026
MAKI Sebut Pansel dan DPR Teledor Loloskan Hery Susanto sebagai Ketua Ombudsman
Indonesia
Kejagung Tahan Ketua Ombudsman Baru Dilantik Presiden Prabowo, DPR Ngaku Terkejut
Para Anggota Ombudsman RI, termasuk Hery Susanto baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada pekan lalu, di Istana Kepresidenan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 April 2026
Kejagung Tahan Ketua Ombudsman Baru Dilantik Presiden Prabowo, DPR Ngaku Terkejut
Bagikan