Ombudsman Temukan Indikasi Maladministrasi Pemeriksaan Lestaluhu

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 06 Februari 2018
Ombudsman Temukan Indikasi Maladministrasi Pemeriksaan Lestaluhu

Gelaran jumpa pers di kantor Ombudsman RI, Selasa (6/2). (MP/Fadhli)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ombudsman menemukan indikasi praktik maladministrasi oleh pihak kepolisian terkait pemerikasaan saksi penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan.

Sebelumnya, saksi bernama Muhammad Lestaluhu melaporkan pihak penyidik Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Utara ke Ombudsman lantaran diduga melakukan maladministrasi tersebut.

Dalam keterangannya, saksi menyebut telah dirugikan saat pemeriksaan penyidik. Akibatnya, saksi kehilangan pekerjaan.

Komisioner Ombudsman Adrianus Meliala mengatakan perbuatan maladministrasi yang dimaksud adalah tindakan sewenang-wenang, tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam penanganan perkara serta khususnya menyangkut tindakan terhadap penanganan saksi ML.

"Hal ini terlihat dalam perlakukan yang dilakukan oleh penyidik terhadap ML yang masih berstatus sebagai saksi namun telah dilakukan upaya paksa seperti penjemputan dan penginapan pelapor di mana hal tersebut tidak boleh dilakukan terhadap seseorang yang berstatus sebagai saksi," kata Adrianus saat gelaran jumpa pers di kantor Ombudsman RI, Selasa (6/2).

Selain itu, Ombudsman mengindikasi adanya perbuatan maladministrasi penyimpangan prosedur penanganan perkara dimaksud, dikarenakan tidak sesuai dengan tatib penyelidikan dan penyidikan perkara.

Selanjutnya, perbuatan maladministrasi tidak kompeten penanganan perkara yang dijalankan secara profesional dan akuntabel.

"Tahapan kegiatan penyidikan diduga kuat disebabkan karena desakan publik yang begitu kuat sehingga terkesan penyidikan menjadi terburu-buru," ujarnya.

Terakhir, kata dia, penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka tidak menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

"Terhadap pemeriksaan saksi ML, penyidik telah melakukan tindakan penyidikan sehingga publik memberikan kesan kuat bahwa ML adalah sebagai tersangka," imbuhnya.

Oleh karena itu, tindakan penyidik yang tidak patut terhadap ML sebagai saksi, maka terjadi dampak yang merugikan bagi saksi itu sendiri. (Fdi)

Baca juga berita lainnya dalam artikel: Usai Diperiksa Polisi, Dahnil Klarifikasi Pernyataan Pesimistis Polri Ungkap Kasus Novel

#Ombudsman #Novel Baswedan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Fadhli

Berkibarlah bendera negerku, tunjukanlah pada dunia.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Eks Ketua Ombudsman Hery Susanto Divonis 5 Tahun Penjara, Lebih Ringan dari Tuntutan Jaksa
Eks Ketua Ombudsman RI Hery Susanto divonis lima tahun penjara dalam kasus suap tata kelola tambang nikel. Ia juga dihukum membayar uang pengganti Rp3,87 miliar.
Yusuf Abdillah - Kamis, 05 November 2026
Eks Ketua Ombudsman Hery Susanto Divonis 5 Tahun Penjara, Lebih Ringan dari Tuntutan Jaksa
Indonesia
Ombudsman Temukan Masalah MBG di 34 Provinsi, BGN Buka Diri untuk Evaluasi
Ombudsman RI menemukan temuan terkait penyelenggaraan MBG di 34 provinsi. BGN menyatakan terbuka terhadap hasil kajian dan rekomendasi.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 07 Oktober 2026
Ombudsman Temukan Masalah MBG di 34 Provinsi, BGN Buka Diri untuk Evaluasi
Indonesia
Buntut Rumah Mewah Napi di Cibinong, Dirjen Pemasyarakatan Mundur
Pengunduran diri Mashudi dari jabatan Direktur Jenderal Pemasyarakatan sebagai bentuk pertanggungjawaban moral yang bersangkutan
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 01 Oktober 2026
Buntut Rumah  Mewah Napi di Cibinong, Dirjen Pemasyarakatan Mundur
Berita Foto
Komisi XIII DPR RI Sidak Temuan Ombudsman di Lapas Kelas IIA Cibinong Bogor
Anggota Komisi XIII DPR RI Yan Mandenas Permenas Menunjukkan botol alkohol saat inspeksi mendadak (sidak) di Lapas Kelas IIA Cibinong, Rabu (30/9/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 30 September 2026
Komisi XIII DPR RI Sidak Temuan Ombudsman di Lapas Kelas IIA Cibinong Bogor
Berita Foto
RDP Ombudsman dan Komisi II DPR Bahas Temuan Lapas Mewah di Cibinong
Ketua Ombudsman Nuzran Joher mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 29 September 2026
RDP Ombudsman dan Komisi II DPR Bahas Temuan Lapas Mewah di Cibinong
Indonesia
Momen Anggota DPR Cecar Kalapas Cibinong soal AC dan Sofa yang Mendadak Lenyap
Sejumlah barang mendadak hilang ketika Menteri Imipas Agus Andrianto melakukan peninjauan dua hari setelah inspeksi mendadak (sidak) Ombudsman.
Yusuf Abdillah - Senin, 28 September 2026
Momen Anggota DPR Cecar Kalapas Cibinong soal AC dan Sofa yang Mendadak Lenyap
Berita Foto
Kalapas Cibinong Nonaktif Wisnu Hadiri RDP dengan Komisi XIII DPR Bahas Temuan Lapas Mewah
Eks Kalapas Cibinong Wisnu Hani Putanto mengikuti RDP dengan Komisi XIII DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/9/2026).
Didik Setiawan - Senin, 28 September 2026
Kalapas Cibinong Nonaktif Wisnu Hadiri RDP dengan Komisi XIII DPR Bahas Temuan Lapas Mewah
Indonesia
Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Bikin Heboh, DPR Bongkar Siapa yang Bertanggung Jawab
DPR menyoroti fasilitas mewah di Lapas Cibinong yang disebut digunakan warga binaan. Ombudsman dan Ditjenpas akan dipanggil untuk klarifikasi.
Frengky Aruan - Minggu, 27 September 2026
Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Bikin Heboh, DPR Bongkar Siapa yang Bertanggung Jawab
Indonesia
Menteri Imipas Cek Lapas Cibinong, Pejabat Terlibat Dugaan Penyalahgunaan Fasilitas Terancam Dicopot
Menteri Imipas Agus Andrianto mengusut temuan Ombudsman soal dugaan fasilitas mewah bagi narapidana di Lapas Kelas IIA Cibinong.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 25 September 2026
Menteri Imipas Cek Lapas Cibinong, Pejabat Terlibat Dugaan Penyalahgunaan Fasilitas Terancam Dicopot
Indonesia
DPR Minta Polri Usut Temuan Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Audit Anggaran hingga Aset
Kasus temuan hunian mewah di Lapas Cibinong menuai sorotan. DPR meminta adanya audit anggaran hingga aset di lapas tersebut.
Soffi Amira - Jumat, 25 September 2026
DPR Minta Polri Usut Temuan Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Audit Anggaran hingga Aset
Bagikan