Andika Pratama
MerahPutih.com - Kelompok buruh mengkhawatirkan dampak penaganan COVID-19 ini berdampak panjang. Salah satunya terhadap penghasilan dan hak mereka yang bisa saja berkurang.
Kalangan buruh menolak wacana yang dikembangan pengusaha terkait pembayaran THR hanya setengah karena perekonomian sedang sulit akibat pandemi corona.
Baca Juga
Perusahaan Tidak Boleh Potong Hak Pekerja yang Terdampak Penanganan COVID-19
Sekjen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Riden Hatam Aziz mengatakan, bahwa THR merupakan hak buruh setiap hari raya, sehingga wajib diberikan secara penuh selambat-lambatnya H-7 lebaran.
“Masih banyak yang produksi seperti biasa. Buruh masih tetap bekerja,” kata Riden kepada wartawan di Jakarta, Jumat (27/3).
Ia mengaku kecewa jika ada pengusaha yang mewacanakan hanya bisa memberikan THR sebesar 50%. Bagi Riden, jelas ini telah mengusik rasa keadilan.
“Kami minta diliburkan saja belum direspon, ini malah menambah lagi masalah. Jangan mengorbankan buruh di masa sulit ini. Kami (buruh) bukan tumbal krisis,” lanjutnya.
Berbagai kemudahan akan diberikan pemerintah kepada Pengusaha agar tetap bisa bertahan dari situasi sulit ini.
Seperti yang disampaikan Menteri Keuangan baru-baru ini, kepada pengusaha akan diberi insentif pajak, kemudahan impor, pelonggaran jadwal setoran pajak korporasi atau percepatan pengembalian restitusi.
Oleh karena itu, pria yang juga duduk di Majelis Nasional Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) ini menyatakan dengan tegas menolak jika pengusaha masih saja memangkas THR buruh.
Ia menyebut, seharusnya pengusaha mengantisipasi hal ini sejak lama dan mempersiapkan anggaran dari keuntungan yang selama ini didapat.
“Lagipula THR adalah kewajiban pengusaha setiap tahun. Dengan demikian, seharusnya sudah sejak lama disiapkan anggarannya,” tegasnya.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai, bila upah buruh tidak dibayar penuh maka berdampak terhadap daya beli buruh yang menurun, terutama saat memasuki bulan Ramadhan dan Idul Fitri, kebutuhan buruh akan meningkat tajam.
Baca Juga
Warga Diminta Peduli terhadap Kelompok Pekerja yang Kesusahan akibat COVID-19
Sementara, posisi para buruh tersebut, lanjut Iqbal, mereka masih bekerja. Kondisi miris upah buruh tidak dibayar malah terjadi di Jawa Timur, lantaran perusahaan tersebut tidak memiliki uang.
“Apalagi kalau pemerintah mengabulkan membayar THR sebesar 50%. Maka nasib buruh akan semakin terpuruk. Sudah terancam virus corona karena masih harus tetap bekerja, hak-haknya pun dipotong,” katanya.
Sementara, kalangan pengusaha meminta pemerintah meringankan kewajiban dalam membayar tunjangan hari raya (THR). Pasalnya pengusaha saat ini tertekan oleh wabah virus corona.
Di satu sisi, pengusaha bukannya ingin lepas tanggung jawab. Hak-hak pekerja dipastikan akan dipenuhi tapi dengan keringanan bagi pengusaha.
"Sekiranya pelaku usaha tidak dapat memberikan sama sekali THR atau hanya mampu memberikan 50 persen misalnya, harus ada opsi, apakah mungkin bisa ditunda sampai kondisi keuangan perusahaan memadai, yang jelas tidak menghilangkan tanggung jawab pelaku usaha," ujar Ketua Umum DPP Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang kepada wartawan.
Hal tersebut menurutnya harus segera dievaluasi atau ditindaklanjuti oleh Kementerian Ketenagakerjaan agar dapat segera melakukan perundingan dengan perwakilan pekerja dan manajemen perusahaan untuk mencari jalan terbaik.
Di sisi lain, pihaknya sebagai pelaku usaha juga berharap agar para pekerja melalui serikat buruh atau serikat pekerja dapat memahami tekanan dan beban pengusaha dalam kondisi seperti ini.
"Bertahan saja sampai badai ini berlalu sudah merupakan sesuatu yang luar biasa. Kita doakan agar masalah Virus Corona ini cepat berlalu sehingga aktivitas bisnis dan perekonomian dapat pulih kembali," sebutnya.
Baca Juga
Kepala Daerah Diminta Waspadai Penyebaran COVID-19 saat Arus Mudik Lebaran 2020
Dalam situasi seperti ini, menurutnya THR menjadi beban tersendiri bagi pengusaha, khususnya di sektor UKM dan sebagian industri padat karya. Pasalnya omzet dan profit turun.
Pekerja/karyawan pasti mengharapkan THR dapat diterima full dan itu sesuatu yang wajar. "Tapi bagi pelaku usaha ini sesuatu tidak normal," kata Sarman.
Menyikapi hal ini pengusaha berharap pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan dapat memberikan solusi dalam bentuk kebijakan khusus dalam rangka mengurangi beban pengusaha. (Knu)
