Temukan 4 Kejanggalan, PSI Tolak Pencairan Dana Cadangan DKI

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 15 September 2020
Temukan 4 Kejanggalan, PSI Tolak Pencairan Dana Cadangan DKI

Gedung DPRD DKI Jakarta di Jalan Kebon Sirih, Gambir, Jakarta Pusat. ANTARA/Andi Firdaus/am.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta menolak pencairan dana cadangan yang diusulkan Pemprov pada pembahasan rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) hari ini.

Anggota Banggar DPRD DKI dari Fraksi PSI Viani Limardi menyadari kondisi perekonomian tahun 2020 memang berat. Hanya saja, perlu dipahami perekonomian tahun 2021 bisa lebih berat lagi, sehingga penggunaan dana cadangan harus dipastikan untuk untuk kondisi yang benar-benar mendesak atau gawat darurat.

Baca Juga:

PSBB DKI Harus Linier dengan 'Tetangga', Ketua DPRD: Kalau Enggak Percuma Bos!

“Kami juga menemukan empat kejanggalan dalam proses pelaksanaan anggaran tahun 2020, sehingga pencairan dana cadangan ini perlu dipertanyakan,” kritik Viani melalui keterangan tertulisnya, Selasa (15/9).

Viani mengungkapkan, kejanggalan itu terdapat banyak pos anggaran tidak mendesak yang belum dicoret.

"Ketimbang membelanjakan dana cadangan, Pemprov DKI sebaiknya mengalihkan dana yang ada untuk kebutuhan yang lebih mendesak seperti penanganan COVID-19 di Jakarta," ucapnya.

Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Asropih)
Ilustrasi - Rapat paripurna DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Asropih)

Adapun dugaaan temuan alokasi pos anggaran yang janggal dan tidak mendesak di antaranya, rencana pengadaan tanaman dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota sebesar kurang lebih Rp115 miliar, dana pembelian rescue truck dengan robot pemadam kebakaran dari Dinas Gulkarmat sebesar kurang lebih Rp45 miliar.

Lalu, lanjut Viani, terdapat juga pengadaan komputer server dari Badan Pendapatan Daerah sebesar kurang lebih Rp128 miliar. Biaya kegiatan oleh kegiatan-kegiatan dari Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan, dan SKPD lainnya sebesar kurang lebih Rp370 miliar.

Baca Juga:

DPRD DKI: Anies Ingin Selamatkan Nyawa Rakyat Sesuai Instruksi Jokowi

“Sampai sekarang belum ada kejelasan apakah anggaran-anggaran seperti itu dipertahankan atau dicoret. Jangan sampai mencairkan dana cadangan, tapi anggaran yang ada malah dipakai untuk belanja kegiatan yang tidak mendesak," tegas Viani.

Viani juga menyinggung Pemprov DKI yang juga belum terlihat memiliki kemauan untuk menarik kembali uang pembayaran commitment fee Formula E sebesar Rp360 miliar untuk acara tahun 2020 dan Rp200 miliar tahun 2021. (Asp)

Baca Juga:

Anies Berlakukan PSBB Total, Pimpinan DPRD: Jangan Hanya Jadi Aturan di Atas Kertas

#DPRD DKI Jakarta #Virus Corona
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Indonesia
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Harus ada sanksi hukum untuk pihak-pihak yang sengaja membuat tantangan baca surah Alquran berhadian miras, agar ada efek jera.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Indonesia
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Tindakan tersebut sudah menyakiti perasaan umat beragama khususnya umat Islam.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Bagikan