Tempo Bantah Bayangan Wajah Pinokio Penghinaan Terhadap Presiden Jokowi

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 17 September 2019
 Tempo Bantah Bayangan Wajah Pinokio Penghinaan Terhadap Presiden Jokowi

Cover Majalah Mingguan Tempo yang memuat wajah pinokio dalam bayangan Presiden Jokowi (Foto: MP/Ist)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.Com - Redaktur Eksekutif Majalah Tempo, Setri Yasra mengatakan bahwa sampul Majalah Tempo edisi 16-22 September 2019 bukan menggambarkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai pinokio.

"Tempo tidak pernah menghina kepala negara sebagaimana dituduhkan. Tempo tidak menggambarkan Presiden sebagai pinokio. Yang tergambar adalah bayangan pinokio," kata Setri dalam pesan tertulisnya, Senin, (16/9).

Baca Juga:

Sikapi Putusan Dewan Pers, Eks Komandan Tim Mawar Kembali Polisikan Tempo

Setri menjelaskan, sesuai amanat UU Nomor 40 Tahun 1999, Majalah Tempo memberikan perhatian pada dinamika dalam masyarakat perihal revisi UU KPK.

Ia mengatakan, sampul Majalah Tempo dengan judul Janji Tinggal Janji itu merupakan metafora atas dinamika tersebut, yaitu tudingan sejumlah penggiat antikorupsi bahwa Presiden ingkar janji dalam penguatan KPK.

"Tempo telah memuat penjelasan dalam Presiden dalam bentuk wawancara," katanya.

Relawan Jokowi mengadukan Majalah Tempo ke Dewan Pers
Relawan Jokowi mengadukan Majalah Tempo ke Dewan Pers (MP/Kanu)

Menurut Setri, Redaksi Tempo meyakini bahwa Jokowi memahami peran jurnalisme di dalam masyarakat, dan menganggap kritik sebagai bagian penting dalam pemerintahannya.

Sebelumnya, Kelompok Relawan Jokowi Mania, Imanuel Ebenezer mengadukan majalah Tempo ke Dewan karena memasang gambar Jokowi dengan hidung panjang layaknya ponokio di cover majalahnya.

Pinokio merupakan tokoh dongeng yang yang jika berbohong, hidungnya memanjang.

Ebenezer mengatakan, cover itu mengartikan presiden Jokowi tidak berpihak terhadap pemberantasan korupsi.

"Gambar Pinokio itu penghinaan terhadap simbol negara," kata Ebenezer.

Baca Juga:

Tempo Dipolisikan Mantan Komandan Tim Mawar ke Bareskrim

Ia mengatakan, cover dan beberapa konten berita seakan Jokowi tidak berpihak terhadap pemberantasan korupsi.

"Seakan-akan ingin melemahkan KPK. Enggak. Dari mana pelemahannya?;" sesal Ebenezer.

Anggota Dewan Pers Hassanein Rais mengatakan, aduan ini akan dibahas internal.

"Inshallah minggu depan kami akan lakukan mediasi hasil bagaimana situasi tergantung nanti dari Temponya gimana," tutup Hassanein.(Knu)

Baca Juga:

Pasang Cover "Jokowi Pinokio", Majalah Tempo Dilaporkan Relawan Jokowi ke Dewan Pers

#Koran Tempo #Presiden Jokowi #Relawan Jokowi #Dewan Pers
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Dewan Pers: Judicial Review Pasal 8 UU Pers Langkah Tepat untuk Perjelas Perlindungan Wartawan
Pasal yang menyebutkan bahwa jurnalis mendapat perlindungan hukum dalam menjalankan tugas masih sangat multitafsir dan abstrak sehingga menimbulkan kesalahpahaman dalam penerapannya.
Frengky Aruan - Sabtu, 06 September 2025
Dewan Pers: Judicial Review Pasal 8 UU Pers Langkah Tepat untuk Perjelas Perlindungan Wartawan
Indonesia
Penundaan Eksekusi Silfester Matutina yang Merupakan Relawan Jokowi Rusak Prinsip Keadilan Hukum
Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet) Silfester Matutina tak kunjung ditahan meski sudah divonis 1,5 tahun penjara dalam kasus fitnah terhadap Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
Frengky Aruan - Rabu, 13 Agustus 2025
Penundaan Eksekusi Silfester Matutina yang Merupakan Relawan Jokowi Rusak Prinsip Keadilan Hukum
Indonesia
Dewan Pers Mau Berantas Media Pakai Nama Mirip Lembaga Negara
Penertiban dilakukan untuk mencegah salah kaprah media-media itu dianggap perpanjangan tangan dari lembaga negara yang bersangkutan.
Wisnu Cipto - Selasa, 05 Agustus 2025
Dewan Pers Mau Berantas Media Pakai Nama Mirip Lembaga Negara
Indonesia
Cerita Ajudan Saat Jokowi Pemulihan Sekaligus Liburan di Bali Bersama Semua Cucu
Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) tiba dikediaman Jalan Kutai Utara 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo usai berlibur bersama cucunya di Bali, Sabtu (12/7).
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 13 Juli 2025
Cerita Ajudan Saat Jokowi Pemulihan Sekaligus Liburan di Bali Bersama Semua Cucu
Indonesia
Dewan Pers Hormati Kebijakan Redaksi Detik.com Hapus Opini 'Jenderal di Jabatan Sipil: Di Mana Merit ASN?'
Tulisan opini tersebut dihapus atas permintaan penulis dengan alasan keamanan dan keselamatan penulis.
Wisnu Cipto - Sabtu, 24 Mei 2025
Dewan Pers Hormati Kebijakan Redaksi Detik.com Hapus Opini 'Jenderal di Jabatan Sipil: Di Mana Merit ASN?'
Indonesia
Ketua Dewan Pers Baru Ajak Media Jangan Jadi Budak Trafik Algoritma
Kini masyarakat melihat dunia berdasarkan apa yang ditampilkan gawai masing-masing
Wisnu Cipto - Rabu, 14 Mei 2025
Ketua Dewan Pers Baru Ajak Media Jangan Jadi Budak Trafik Algoritma
Indonesia
Relawan Jokowi Laporkan Roy Suryo Cs ke Polisi, Polresta Surakarta Lakukan Joint Investigation
Polresta Surakarta masih dalami aduan dugaan pencemaran nama baik dan fitnah Ijazah palsu UGM Jokowi.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Mei 2025
Relawan Jokowi Laporkan Roy Suryo Cs ke Polisi, Polresta Surakarta Lakukan Joint Investigation
Indonesia
Keselamatan Jurnalis Terancam Berbagai Bentuk Kekerasan, LPSK Siapkan Perlindungan
Dewan Pers gandeng LPSK untuk menjamin keselamatan jurnalis dan mendukung kebebasan pers di Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 05 Mei 2025
Keselamatan Jurnalis Terancam Berbagai Bentuk Kekerasan, LPSK Siapkan Perlindungan
Indonesia
Dewan Pers Perkuat Komitmen Perlindungan Terhadap Jurnalis Dengan LPSK
Dewan Pers mendorong pembentukan Satuan Tugas Nasional Perlindungan Jurnalis yang melibatkan LPSK, Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan lembaga independen lainnya.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Mei 2025
Dewan Pers Perkuat Komitmen Perlindungan Terhadap Jurnalis Dengan LPSK
Indonesia
Komjak Nyatakan Produk Jurnalistik, Senegatif Apa pun tak Bisa Dijadikan Delik Hukum
Dalam konteks penegakan hukum, jurnalis justru memiliki peran penting sebagai bagian dari mekanisme kontrol publik terhadap lembaga penegak hukum.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Mei 2025
Komjak Nyatakan Produk Jurnalistik, Senegatif Apa pun tak Bisa Dijadikan Delik Hukum
Bagikan