Telusuri Benny Wenda, Polri Bersinergi dengan Kemenlu, BSSN, dan BIN

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Selasa, 03 September 2019
Telusuri Benny Wenda, Polri Bersinergi dengan Kemenlu, BSSN, dan BIN

Benny Wenda. (Foto/westpapua01.blogspot.com)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Karopenmas Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, polisi saat ini sudah mengidentifikasi jaringan dan pembicaraan yang dilakukan tokoh Organisasi Papua Merdeka (OPM) Benny Wenda.

Dalam menyelesaikan kasus ini, pihak kepolisian tak bekerja sendiri. Mereka bersinergi bersama dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Badan Intelijen Negara (BIN).

Baca Juga:

Benny Wenda Disebut Sebagai Aktivis yang Dilindungi Asing

"Kemudian ada beberapa juga yang sudah kita identifikasi untuk keterlibatan warga negara asing yang berada di beberapa negara," kata Dedi kepada wartawan di Jakarta, Selasa (3/9).

Pengibaran Bendera Bintang Kejora di depan Istana Negara. (Foto: MP/Kanu)
Pengibaran Bendera Bintang Kejora di depan Istana Negara. (Foto: MP/Kanu)

Ia mengatakan, jaringan Benny yang ada di beberapa negara itu terus dipetakan. Namun, Dedi mengatakan hukum Indonesia tidak bisa menjangkau Benny karena dirinya berada di luar negeri dan merupakan WNA.

"Jelas hukum Indonesia tidak akan menjangkau ke sana. Yang sudah kita amankan beberapa orang yang menyebarkan konten-konten provokatif bersifat ujaran kebencian pasti ditangkap di sini," ujarnya.

Polri membeberkan bukti penyebaran berita hoaks yang dilakukan pemimpin Gerakan Serikat Pembebasan Papua Barat (ULMWP) Benny Wenda. Bukti itu didapat dari media sosial Benny.

"Foto dan video yang ada seolah-olah di Papua terus disebarkan melalui akun media sosial (Twitter)," kata Dedi Prasetyo.

Baca Juga:

Temuan Vandalisme "Papua Merdeka" di Solo, Kapolresta: Pelakunya Bukan Orang Papua

Dedi menyebut Benny tak cuma menyebarkan berita bohong itu di media sosial. Benny juga mengirimkan informasi palsu itu melalui telepon dan aplikasi pesan instant WhatsApp (WA).

Ia terhubung dengan negara Vanuatu di Pasific. Pemerintah tak ingin bertindak gegabah menghadapi Benny Wenda. Pemerintah akan mengedepankan diplomasi karena aktivitas Benny lebih banyak di jalur politik.

Benny Wenda merupakan tokoh separatis Papua yang mendapatkan suaka politik dari Inggris pada 2002. Benny membuka kantor gerakan Papua merdeka di Oxford, Inggris, pada 2013. (Knu)

Baca Juga:

Pakar Intelijen Ungkap Ada Dua Kelompok Asing yang Ingin Papua Merdeka

#OPM #Papua
Bagikan
Ditulis Oleh

Zaimul Haq Elfan Habib

Low Profile

Berita Terkait

Indonesia
Serangan Terhadap Warga Sipil Terjadi Jelang Natal di Yahukimo, Polisi Duga Pelaku KKB
Aparat gabungan Polres Yahukimo dan Satgas Operasi Damai Cartenz-2025 meningkatkan langkah pengamanan dengan melaksanakan olah TKP lanjutan, patroli gabungan, serta razia di sejumlah titik
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 27 Desember 2025
Serangan Terhadap Warga Sipil Terjadi Jelang Natal di Yahukimo, Polisi Duga Pelaku KKB
Indonesia
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Lalu Hadrian menegaskan bahwa hambatan pendidikan di Papua memang nyata adanya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Indonesia
Kejar Swasembada Energi, Prabowo Minta Papua Tanam Sawit hingga Singkong
Presiden RI, Prabowo Subianto, mendorong pengembangan tanaman berbasis komoditas di Papua.
Soffi Amira - Rabu, 17 Desember 2025
Kejar Swasembada Energi, Prabowo Minta Papua Tanam Sawit hingga Singkong
Indonesia
Anggaran Makan Begizi Gratis di Papua Rp 25 Triliun, Lebih Mahal Dibandingkan Jawa
Kebutuhan anggaran yang dialokasikan BGN untuk menambah hingga 2.500 SPPG yang menyasar 750 ribu penerima manfaat, diperkirakan mencapai Rp 25 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 Desember 2025
Anggaran Makan Begizi Gratis di Papua Rp 25 Triliun, Lebih Mahal Dibandingkan Jawa
Indonesia
Presiden Larang Dana Otsus Papua Digunakan Buat Perjalanan Luar Negeri
Dana otsus, harus dipergunakan untuk program-program pembangunan prioritas di daerah, yang ditujukan langsung untuk kepentingan rakyat.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 Desember 2025
Presiden Larang Dana Otsus Papua Digunakan Buat Perjalanan Luar Negeri
Indonesia
Prabowo Ingatkan Kepala Daerah Papua tak Gunakan Dana Otsus untuk Jalan-Jalan
Presiden RI, Prabowo Subianto, mengingatkan kepala daerah di Papua tidak menggunakan dana otsus untuk jalan-jalan.
Soffi Amira - Selasa, 16 Desember 2025
Prabowo Ingatkan Kepala Daerah Papua tak Gunakan Dana Otsus untuk Jalan-Jalan
Indonesia
Belajar dari Bencana, Prabowo Dorong Pembangunan Lumbung Pangan di Papua
Presiden RI, Prabowo Subianto, mendorong pembangunan lumbung pangan di Papua. Hal itu menjadi pelajaran dari berbagai bencana alam yang melanda Indonesia.
Soffi Amira - Selasa, 16 Desember 2025
Belajar dari Bencana, Prabowo Dorong Pembangunan Lumbung Pangan di Papua
Indonesia
Prabowo Targetkan 2.500 SPPG di Papua Beroperasi Penuh pada 17 Agustus 2026
Presiden RI, Prabowo Subianto, menargetkan 2.500 SPPG di Papua bisa beroperasi penuh pada 17 Agustus 2026.
Soffi Amira - Selasa, 16 Desember 2025
Prabowo Targetkan 2.500 SPPG di Papua Beroperasi Penuh pada 17 Agustus 2026
Indonesia
Ibu Hamil Meninggal Setelah Ditolak Berbagai RS di Papua, Ini Respon Prabowo dan Menkes
Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, akan dikenakan sanksi tegas bagi rumah sakit yang diduga menolak pasien.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 25 November 2025
Ibu Hamil Meninggal Setelah Ditolak Berbagai RS di Papua, Ini Respon Prabowo dan Menkes
Indonesia
Krisis Pembiayaan, Pemerintah Pusat Siap Selamatkan Mahasiswa Papua di Luar Negeri
Banyak mahasiswa asal Papua yang belajar di luar negeri belum menerima beasiswa dari pemerintah daerah. Pemerintah pusat akan mengambil alih pembiayaan melalui LPDP.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 25 November 2025
Krisis Pembiayaan, Pemerintah Pusat Siap Selamatkan Mahasiswa Papua di Luar Negeri
Bagikan