TB Hasanudin Pertanyakan Netralitas Menkominfo: Kalau Jadi Partisan, Lebih Terhormat Mundur

Mula AkmalMula Akmal - Senin, 25 Desember 2023
TB Hasanudin Pertanyakan Netralitas Menkominfo: Kalau Jadi Partisan, Lebih Terhormat Mundur

Ketua Dewan Penasihat TPD Ganjar Pranowo-Mahfud MD Provinsi Jawa Barat, Mayjen (Purn) TNI TB Hasanuddin. (Foto: MP/asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Dewan Penasihat TPD Ganjar Pranowo-Mahfud MD Provinsi Jawa Barat, Mayjen (Purn) TNI TB Hasanuddin meminta TNI, Polri, Kejaksaan, hingga Kementerian Kominfo, bisa menerapkan prinsip netralitas selama pelaksanaan Pilpres 2024.

Menurutnya, demokrasi bakal hancur dan kembali ke era Orde Baru (Orba) apabila lembaga negara tidak menerapkan netralitas dalam kontestasi politik.

Baca Juga:

Eks Menkominfo Johnny G Plate Dituntut 15 Tahun Penjara

Dia menyampaikan demikian dalam sambutan setelah proses peresmian kantor TPD Ganjar-Mahfud Jawa Barat di Jalan Pelajar Pejuang, Kota Bandung, Minggu (24/12).

"TNI dan polisi, termasuk kejaksaan harus netral karena itu prinsip berdemokrasi di Republik ini. Siapa yang menghancurkan demokrasi, sama saja membalik ke era Orde Baru," kata TB Hasanuddin dalam sambutannya.

Dia mengatakan TNI dan lembaga negara lain memang tidak boleh berpolitik praktis sebagaimana amanat yang tertuang dalam perundang-undangan.

TB Hasanuddin pun menyerukan kepada sukarelawan dan kader parpol pendukung Ganjar-Mahfud tidak takut melawan setiap aksi kezaliman lembaga negara melalui keberpihakan di politik praktis.

"Saya lihat, (kalau, red) mulai di sana aparat kepolisian aneh-aneh, jangan takut. Saya siap mati untuk melawan kezaliman ini. Termasuk TNI tidak boleh berpolitik, itu UU yang ditetapkan menurut kepentingan dan kehendak rakyat," kata politikus PDI Perjuangan itu.

Baca Juga:

Kemenkominfo Antisipasi Kekacauan Informasi Saat Masa Pemilu

Selain TNI, Polri, dan Kejaksaan, TB Hasanuddin juga mengingatkan Kemenkominfo berlaku netral selama pelaksanaan pilpres 2024.

Dia berbicara hal itu karena belakangan ada gelagat Kemenkominfo tidak netral dengan mengeblok akun-akun di media sosial yang bersuara kritis.

"Saya ingatkan, atas nama saya anggota Komisi I, tolong jangan main-main merusak demokrasi rakyat dengan mengeblok media sosial, terutama yang dilakukan Kemenkominfo, sejak awal saya minta, Menkominfo kalau menjadi partisan salah satu capres, lebih terhormat mundur, supaya keselamatan dia terjaga selamanya," kata TB Hasanuddin.

Dia dalam pidatonya tidak lupa meminta para sukarelawan dan kader parpol pengusung Ganjar-Mahfud mau bergerak sampai desa menyosialisasikan paslon nomor urut tiga itu.

"Paling penting kita sekarang masuk, mungkin kita tidak bisa berharap lagi bermain di kota-kota, karena sudah dikuasai. Kita bergerilya di desa-desa menyampaikan bahwa nomor tiga itu pilihan terbaik. Pilihan rakyat untuk kemajuan rakyat, kesejahteraan rakyat, dan yang penting untuk keadilan rakyat," kata TB Hasanuddin. (Asp)

Baca Juga:

TikTok Shop Sudah Berhenti Beroperasi, Kemenkominfo Tak Akan Jatuhkan Sanksi

#PDIP #Menkominfo #Netralitas Tentara
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Kulturanesia menggelar pemutaran film Ghost in the Cell dalam rangka merayakan bulan Bung Karno.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Indonesia
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
TB Hasanuddin menilai Perpres 8/2026 berpotensi multitafsir dan bisa menimbulkan labelisasi ekstremisme terhadap masyarakat.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
Indonesia
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Ambang batas parlemen ideal 38 kursi dengan PT nasional 5,5–6 persen
Wisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Indonesia
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
PDIP merespons usulan ambang batas parpol 13 kursi di DPR. PDIP mengatakan, bahwa harus ada kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Kebersamaan dan gotong royong menjadi kekuatan utama untuk mendorong perubahan yang berpihak kepada rakyat kecil.
Dwi Astarini - Senin, 04 Mei 2026
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Indonesia
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Rano Karno memandang kaum pekerja sebagai elemen vital yang menentukan arah ekonomi daerah
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Indonesia
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Di Indonesia sendiri, sejarah perjuangan buruh juga memiliki perjalanan panjang sejak masa kolonial ketika buruh mengalami berbagai bentuk penindasan, termasuk kerja paksa dan upah yang tidak manusiawi
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Bagikan