TB Hasanudin Pertanyakan Netralitas Menkominfo: Kalau Jadi Partisan, Lebih Terhormat Mundur

Mula AkmalMula Akmal - Senin, 25 Desember 2023
TB Hasanudin Pertanyakan Netralitas Menkominfo: Kalau Jadi Partisan, Lebih Terhormat Mundur

Ketua Dewan Penasihat TPD Ganjar Pranowo-Mahfud MD Provinsi Jawa Barat, Mayjen (Purn) TNI TB Hasanuddin. (Foto: MP/asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Dewan Penasihat TPD Ganjar Pranowo-Mahfud MD Provinsi Jawa Barat, Mayjen (Purn) TNI TB Hasanuddin meminta TNI, Polri, Kejaksaan, hingga Kementerian Kominfo, bisa menerapkan prinsip netralitas selama pelaksanaan Pilpres 2024.

Menurutnya, demokrasi bakal hancur dan kembali ke era Orde Baru (Orba) apabila lembaga negara tidak menerapkan netralitas dalam kontestasi politik.

Baca Juga:

Eks Menkominfo Johnny G Plate Dituntut 15 Tahun Penjara

Dia menyampaikan demikian dalam sambutan setelah proses peresmian kantor TPD Ganjar-Mahfud Jawa Barat di Jalan Pelajar Pejuang, Kota Bandung, Minggu (24/12).

"TNI dan polisi, termasuk kejaksaan harus netral karena itu prinsip berdemokrasi di Republik ini. Siapa yang menghancurkan demokrasi, sama saja membalik ke era Orde Baru," kata TB Hasanuddin dalam sambutannya.

Dia mengatakan TNI dan lembaga negara lain memang tidak boleh berpolitik praktis sebagaimana amanat yang tertuang dalam perundang-undangan.

TB Hasanuddin pun menyerukan kepada sukarelawan dan kader parpol pendukung Ganjar-Mahfud tidak takut melawan setiap aksi kezaliman lembaga negara melalui keberpihakan di politik praktis.

"Saya lihat, (kalau, red) mulai di sana aparat kepolisian aneh-aneh, jangan takut. Saya siap mati untuk melawan kezaliman ini. Termasuk TNI tidak boleh berpolitik, itu UU yang ditetapkan menurut kepentingan dan kehendak rakyat," kata politikus PDI Perjuangan itu.

Baca Juga:

Kemenkominfo Antisipasi Kekacauan Informasi Saat Masa Pemilu

Selain TNI, Polri, dan Kejaksaan, TB Hasanuddin juga mengingatkan Kemenkominfo berlaku netral selama pelaksanaan pilpres 2024.

Dia berbicara hal itu karena belakangan ada gelagat Kemenkominfo tidak netral dengan mengeblok akun-akun di media sosial yang bersuara kritis.

"Saya ingatkan, atas nama saya anggota Komisi I, tolong jangan main-main merusak demokrasi rakyat dengan mengeblok media sosial, terutama yang dilakukan Kemenkominfo, sejak awal saya minta, Menkominfo kalau menjadi partisan salah satu capres, lebih terhormat mundur, supaya keselamatan dia terjaga selamanya," kata TB Hasanuddin.

Dia dalam pidatonya tidak lupa meminta para sukarelawan dan kader parpol pengusung Ganjar-Mahfud mau bergerak sampai desa menyosialisasikan paslon nomor urut tiga itu.

"Paling penting kita sekarang masuk, mungkin kita tidak bisa berharap lagi bermain di kota-kota, karena sudah dikuasai. Kita bergerilya di desa-desa menyampaikan bahwa nomor tiga itu pilihan terbaik. Pilihan rakyat untuk kemajuan rakyat, kesejahteraan rakyat, dan yang penting untuk keadilan rakyat," kata TB Hasanuddin. (Asp)

Baca Juga:

TikTok Shop Sudah Berhenti Beroperasi, Kemenkominfo Tak Akan Jatuhkan Sanksi

#PDIP #Menkominfo #Netralitas Tentara
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Ariyadi menegaskan bahwa menyeret-nyeret PDIP dalam narasi yang tidak berdasar hanya menunjukkan upaya memutarbalikkan fakta
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Indonesia
Aria Bima Ingatkan Mahasiswa Penggugat UU MD3 Soal Sistem Pengambilan Keputusan di Lembaga Legislatif
Politisi PDIP ini menduga tuntutan tersebut lahir dari narasi dan persepsi negatif di publik mengenai kinerja DPR
Angga Yudha Pratama - Jumat, 21 November 2025
Aria Bima Ingatkan Mahasiswa Penggugat UU MD3 Soal Sistem Pengambilan Keputusan di Lembaga Legislatif
Berita Foto
Ariel Noah Bersama Vibrasi Suara Indonesia Sambangi Fraksi PDIP Bahas Royalti
Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto (kanan), Anggota Fraksi Banyu Biru (kedua kanan), menerima audiensi pengurus asosiasi Vibrasi Suara Indonesia (VISI) di antaranya Armand Maulana (kiri) dan Ariel NOAH (tengah), di Ruang Fraksi PDIP, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/11/2025).
Didik Setiawan - Senin, 10 November 2025
Ariel Noah Bersama Vibrasi Suara Indonesia Sambangi Fraksi PDIP Bahas Royalti
Indonesia
Bupati Ponorogo Ditangkap KPK, PDIP: Kami Minta Maaf karena Dia tak Amanah
PDI Perjuangan Jawa Timur menghomati kewenangan dan proses hukum terhadap kadernya itu yang sedang dilakukan KPK.
Dwi Astarini - Sabtu, 08 November 2025
Bupati Ponorogo Ditangkap KPK, PDIP: Kami Minta Maaf karena Dia tak Amanah
Indonesia
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Dalam praktiknya, para PKL yang tergabung dalam asosiasi tersebut banyak menemui kendala ketika mengakses permodalan ke institusi keuangan milik pemerintah (Himbara).
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Indonesia
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Makna Sumpah Pemuda tidak hanya soal persatuan teritorial, tetapi juga semangat kebangsaan dan kesadaran geopolitik yang menjadi fondasi kuat Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Indonesia
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Generasi muda tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Indonesia
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning, menolak usulan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Ia menilai, bahwa Soeharto merupakan sosok pelanggar HAM.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Indonesia
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
PDIP menyerahkan kasus dugaan korupsi proyek Whoosh kepada KPK. Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
Indonesia
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Meminta agar penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dilakukan secara business to business (B2B).
Dwi Astarini - Senin, 27 Oktober 2025
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Bagikan