Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Masyarakat cenderung lebih puas dengan kinerja pemerintah daerah ketimbang pemerintah pusat dalam menangani pandemi COVID-19. Hal itu tercermin dari temuan survei Indonesia Political Opinion (IPO). Kepuasan terhadap pemerintah daerah mencapai 41,9 persen, sedangkan pemerintah pusat hanya 32,5 persen.
Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah mengatakan, pihaknya awalnya menanyakan tingkat kepuasan kinerja pemerintah dalam penanganan COVID-19. Dari pertanyaan itu ditemukan hasil bahwa 58,6 persen puas, 34,4 persen tidak puas, dan 7 persen abstain.
"Kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah dalam masa pandemi hanya 58.6 persen. Dari total kepuasan itu terdistribusi untuk kinerja pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga ke tingkat RW dan RT. Jika dibagi dalam klaster pemerintahan, maka kepuasan tertinggi ditujukan kepada pemerintah daerah," kata Dedi dalam sebuah diskusi, Sabtu, 4 Juli 2020.
Baca Juga:
Ikut Sosialisasi Pilkada, KPK Dalami Motif Bupati Kutai Timur Bawa Duit Miliaran
Dedi mengungkapkan, angka yang muncul, tidak lagi identik dengan persentase dukungan Pilpres 2019, sehingga dapat disimpulkan jika angka yang muncul tidak lagi terpengaruh terhadap sentimen politis. Pemerintah daerah dianggap jauh lebih baik dengan perolehan respon publik 41,9 persen, dibanding dengan pemerintah pusat yang hanya 32,5 persen.
""Tentu ini riskan sekali, karena pemerintah pusat dalam anggapan publik terbagi pada presiden dan para menteri, sementara daerah hanya ditujukan untuk gubernurnya," ungkap Dedi.
Dalam survei ini, Dedi juga memotret penilaian publik terhadap aspek tertentu dalam penanganan pandemi COVID-19. Penilaian ini mengukur kelemahan dan kelebihan kinerja pemerintah.
Hasilnya sebanyak 34,7 persen responden merasa kepemimpinan pemerintahan baik dalam penanganan COVID-19, sedangkan 65,3 persen menganggap buruk. Dalam aspek penyaluran bantuan sosial, 43,8 persen menganggap baik, sedangkan 57,2 persen buruk.
“Kekecewaan Presiden untuk saat ini cukup mendasar, hanya saja ini sekaligus menandai gagalnya presiden dalam membentuk kabinet, baik formasi maupun pilihan tokoh-tokohnya," ujarnya.
Ia menegaskan, komitmen presiden perlu ditegaskan dalam memilih pengganti yang memang miliki kemapanan sebagai menteri, jangan sampai publik beranggapan jika reshuffle hanya soal antrian posisi tim pemenangan Pilpres," katanya. (Pon)
Baca Juga:
Alasan Yang Bikin DPR Tidak Bernafsu Bahas RUU PKS
