Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Langkah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang mencabut Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020 menuai kecaman publik.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan, penghentian pembahasan RUU PKS merupakan keputusan yang kontraproduktif. Padahal pembahasan RUU tersebut sesungguhnya justru sangat diperlukan.
"Yang tentu memprihatinkan adalah rombongan 16 RUU yang dicoret itu menyertakan RUU prioritas dalam arti sesungguhnya, seperti RUU PKS," kata Lucius kepada wartawan di Jakarta, Jumat, 3 Juli 2020.
Baca Juga:
Ombudsman Jakarta Sebut PPDB DKI Pakai Usia Tak Langgar Aturan
Ia menilai, RUU PKS tidak sekedar dibutuhkan untuk dekorasi politik legislasi semata. Karena menganggap aturan tidak terkait urusan politik, membuat politisi tidak bernafsu untuk membahasnya.
Padahal, kata Lucius, ada begitu banyak insan lemah di luar sana yang berharap banyak pada RUU tersebut. Mereka yang rentan pada kekerasan seksual itu bukan fatamorgana. Kekerasan seksual itu justru nyata, mengancam dan menjatuhkan korban setiap waktu.
"Akan tetapi DPR justru terkesan tak peduli. Mereka terlihat justru seperti pelaku kekerasan seksual yang memang tak mau ada aturan yang membatasinya melakukan kekerasan," katanya.
Berdasarkan data Komnas Perempuan dari 2015-2019, jumlah kasus kekerasan seksual terus meningkat. Puncaknya di 2019 mencapai 431.471 kasus, bahkan laporan secara langsung ke Komnas Perempuan mencapai 1.419 laporan. Bahkan data terparah, terjadi pada 2001 hingga 2011 yang mencatat kekerasan seksual terjadi sebanyak 35 kasus setiap harinya. (Knu)
Baca Juga:
