Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Ombudsman Jakarta Sebut PPDB DKI Pakai Usia Tak Langgar Aturan

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Sabtu, 04 Juli 2020
Ombudsman Jakarta Sebut PPDB DKI Pakai Usia Tak Langgar Aturan

Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya, Teguh P. Nugroho (Ombudsman.go.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya menyatakan seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI tahun ajaran 2020-2021 sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 44 tahun 2019.

Sehingga, PPDB DKI Jalur Zona faktor usia yang dipermasalahkan masyarakat tidak melanggar hukum karena sudah mengacu pada Permendikbud.

"Tahun ini dengan pencantuman usia sebagai alat penapis kedua itu sesuai dengan permendikbud," kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Teguh P Nugroho kepada MerahPutih.com, Jumat (3/7).

Baca Juga:

Selama Pandemi Corona, Perampokan Minimarket di Jakarta Meningkat

Ombudsman Jakarta Raya telah memintai keterangan Kadis Pendidikan (Kadisdik) DKI pada tanggal 15 juni 2020 lalu. Pemanggilan itu untuk melihat apakah ada dugaan mal adminitrasi dari aturan PPDB DKI.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan kajian Ombudsman Jakarta Raya yang menyandingkan Surat Keputusan nomor 501 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) PPDB DKI tahun 2020 dengan Permendikbud 2019. Menyatakan bahwa PPDB DKI tak ada yang salah.

"Kami menilai, secara regulatif SK tersebut sudah berkesesuaian dengan permendikbud tersebut," terangnya.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho (ANTARA/HO-Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya)
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho (ANTARA/HO-Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya)

Teguh pun menilai, bahwa Juknis tahun 2020 tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya dengan menggunakan nilai Ujian Nasional (UN) para siswa.

"Dimana di PPDB tahun sebelumnya, sistem zonasi di PPDB Jakarta mempergunakan nilai UN sebagai bagian dari saringan jalur zonasi setelah dilakukan penilaian terhadap zonasi calon peserta didik dengan sekolah yang dituju," tuturnya.

Baca Juga:

Pemprov Lain Mulai Terapkan New Normal, Ganjar: Jateng Tak Ingin Tergesa-gesa

Menurut dia, hal wajar jika ada orang tua murid yang kecewa bila anaknya tak lolos seleksi sekolah negeri. Sambung dia, orang tua yang merasa kecewa dengan aturan pemerintah bukan kali ini saja tahun sebelumnya juga ada.

"Kalau kecewa setiap tahun juga pasti ada yang dikecewakan, tahun kemarin yang dikecewakan adalah orang tua murid yang zonasinya sama tapi kalah bersaing dengan nilai UN kalah sama yang berprestasi," tutupnya. (Asp)

#Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) #Ombudsman
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
ICW Wanti-Wanti DPR: Penunjukan PAW Anggota Ombudsman Harus Transparan dan Akuntabel
ICW meminta DPR berpegang pada hasil seleksi yang telah dilakukan sebelumnya serta mengutamakan integritas calon.
Dwi Astarini - Sabtu, 25 Juli 2026
ICW Wanti-Wanti DPR: Penunjukan PAW Anggota Ombudsman Harus Transparan dan Akuntabel
Indonesia
John Lennon Nama Samaran Eks Ketua Ombudsman Saat Terima Suap Rp 4,8 M
Tak hanya “John Lennon”, terdakwa Hery juga menggunakan nama samaran lain seperti Hery HMI, Tolkeyem, Komandante, Edy Adhimas, Hery HMI Cirebon, Septian Hery HMI, Ponakan Supir 2021, serta Tolkeyem MM.
Wisnu Cipto - Kamis, 25 Juni 2026
John Lennon Nama Samaran Eks Ketua Ombudsman Saat Terima Suap Rp 4,8 M
Indonesia
Ketua Ombudsman Hery Susanto Didakwa Terima Suap Rp 4,8 M dan Hadiah Rumah, Ini Detailnya!
Ketua Ombudsman Republik Indonesia (RI) periode 2026, Hery Susanto, resmi didakwa menerima suap senilai Rp 4,85 miliar berupa uang tunai dan sebuah rumah mewah.
Wisnu Cipto - Kamis, 25 Juni 2026
Ketua Ombudsman Hery Susanto Didakwa Terima Suap Rp 4,8 M dan Hadiah Rumah, Ini Detailnya!
Indonesia
Mantan Ketua Ombudsman Hery Susanto Hadapi Sidang Perdana Kasus Dugaan Suap
Hery melakukan dugaan tindak pidana ini saat sedang menjabat sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021-2026.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 18 Juni 2026
Mantan Ketua Ombudsman Hery Susanto Hadapi Sidang Perdana Kasus Dugaan Suap
Indonesia
Cegah Maladministrasi Berulang, Ombudsman RI Desak Pembenahan BGN dan Kementerian Imipas
Ombudsman RI telah menyampaikan tindakan korektif dan saran perbaikan kepada dua lembaga tersebut dan terus memonitor tindak lanjut pelaksanaannya.
Dwi Astarini - Selasa, 09 Juni 2026
Cegah Maladministrasi Berulang, Ombudsman RI Desak Pembenahan BGN dan Kementerian Imipas
Indonesia
DPR Soroti Temuan Banyak Ijazah Tertahan di SMA/SMK Negeri, Singgung Pelayanan Publik Daerah
Fenomena penahanan ijazah juga banyak terjadi di sekolah-sekolah swasta karena adanya tuntutan pelunasan tunggakan biaya.
Dwi Astarini - Jumat, 22 Mei 2026
DPR Soroti Temuan Banyak Ijazah Tertahan di SMA/SMK Negeri, Singgung Pelayanan Publik Daerah
Indonesia
Dukung Sanksi Tegas bagi Oknum Aparat-ASN Nakal, DPR Dorong KPK dan Ombudsman Perketat Pengawasan
Pengawasan eksternal sangat penting karena praktik penyalahgunaan kewenangan sering kali sulit terdeteksi melalui mekanisme internal lembaga.
Dwi Astarini - Jumat, 22 Mei 2026
Dukung Sanksi Tegas bagi Oknum Aparat-ASN Nakal, DPR Dorong KPK dan Ombudsman Perketat Pengawasan
Indonesia
Ubah Aturan, Kemendikdasmen Perbolehkan Anak di Bawah 7 Tahun Masuk SD
Masalah ini, juga masuk dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas).
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 21 Mei 2026
Ubah Aturan, Kemendikdasmen Perbolehkan Anak di Bawah 7 Tahun Masuk SD
Indonesia
Ketua Ombudsman Jadi Tersangka, Eks Pimpinan KPK Sentil Komisi II DPR
Menyindir apakah Komisi II pura-pura tidak mengetahui rekam jejak Hery Susanto. 

Dwi Astarini - Sabtu, 18 April 2026
Ketua Ombudsman Jadi Tersangka, Eks Pimpinan KPK Sentil Komisi II DPR
Indonesia
MAKI Sebut Pansel dan DPR Teledor Loloskan Hery Susanto sebagai Ketua Ombudsman
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Boyamin Saiman menilai proses seleksi perlu diperbaiki secara menyeluruh agar tidak mengabaikan aspek integritas.
Dwi Astarini - Jumat, 17 April 2026
MAKI Sebut Pansel dan DPR Teledor Loloskan Hery Susanto sebagai Ketua Ombudsman
Bagikan