Tagih Janji DPR yang Baru, Kaum Buruh: Jangan Bikin Sengsara Rakyat

MerahPutih.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar aksi akbar di depan gedung DPR RI. Dalam aksinya, mereka menyuarakan penolakannya terhadap revisi Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

“Menolak revisi UU Ketenagakerjaan No 13 tahun 2003. Kenapa? Karena revisi itu bukan memperbaiki kaum buruh, tapi malah bikin makin terpuruk,” kata Presiden KSPI, Said Iqbal dalam orasinya, Rabu (2/10).

Baca Juga

Gerakan Buruh Bersama Rakyat: Cabut Aturan Kontroversial!

Ia berharap agar DPR RI yang baru saja dilantik memikirkan hal ini dan berpihak kepada masyarakat buruh Indonesia. Said Iqbal menyatakan bahwa kesejahteraan kaum buruh saat ini sudah dimonopoli oleh para pengusaha nakal.

Dan, pihaknya akan melakukan perlawanan secara berkala jika sampai DPR periode 2019-2024 malah mengambil sikap politik untuk melakukan revisi terhadap Undang-undang yang langsung menyasar kepada kaum pekerja dan buruh di Indonesia itu.

“Mari rebut kembali kesejahteraan buruh yang mau dikooptasi oleh para pemodal. Kami akan lawan kalau sampai terjadi revisi UU Ketenagakerjaan,” tegasnya.

Selain penolakan terhadap revisi UU Ketenagakerjaan, Said Iqbal juga menyampaikan bahwa pihaknya menolak terhadap kebijakan pemerintah pusat untuk menaikkan premi BPJS Kesehatan.

Baca Juga

Said Iqbal Beberkan Puluhan Ribu Buruh Terkena PHK Selama Tahun 2018

Alasan penolakan ini disampaikan Iqbal lantaran masyarakat kecil justru menjadi korban dalam mengikuti kebijakan pemerintah itu. Khususnya kaum golongan kelas 3 peserta BPJS Kesehatan yang mengalami penurunan daya beli mereka.

“Kami menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan, karena akan mengakibatkan penurunan daya beli khususnya dari kelas 3,” ujarnya.

Terakhir, Iqbal meminta agar regulasi pengupahan dapat disikapi oleh pemerintah dengan melakukan revisi. Yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. Apalagi revisi terhadap PP 78 tersebut merupakan janji politik Presiden Joko Widodo saat kampanye Pilpres 2019 lalu.

“Mendesak revisi PP 78 tahun 2015 sebagaimana janji presiden Jokowi,” tutupnya.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden ASPEK Indonesia, Mirah Sumirat mengajak kepada para kaum buruh untuk tetap menjaga fatsun perjuangan mereka. Terlebih aksi penyampaian pendapat di muka umum pun sudah dilindungi oleh negara melalui regulasi yang ada.

“Hari ini kita menuntut keadilan tegak di bumi Indonesia. Tunjukkan bahwa kalian kaum buruh yang punya peradaban. Jangan takut melakukan perjuangan karena dilindungi UU. Kalau kalian lengah bukan tidak mungkin akan jadi kacung di negeri ini,” teriak Mirah.

Terkait dengan UU Ketenagakerjaan, Mirah mengancam akan melakukan aksi boikot jalan tol jika sampai regulasi tersebut direvisi oleh DPR RI.

Baca Juga

Tak Dilibatkan Bahas Revisi UU Ketenagakerjaan, Ribuan Buruh Geruduk Istana Negara

“Akan ada satu persoalan yang kalau ini disahkan, akan jadi kiamat bagi kaum buruh. Buruh akan dimiskan selama-lamanya. Jika ada Revisi UU 13 tahun 2003, kami pastikan akan tutup jalan tol ini selama-lamanya,” tegasnya.

Berdasrkan pantauan di lokasi, elemen buruh dari KSPI hanya bisa melakukan aksi sampai depan Resto Pulau Dua yang ada di samping DPR RI. (Knu)