Headline

Said Iqbal Beberkan Puluhan Ribu Buruh Terkena PHK Selama Tahun 2018

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 31 Januari 2019
 Said Iqbal Beberkan Puluhan Ribu Buruh Terkena PHK Selama Tahun 2018

Presiden KSPI Said Iqbal (Foto Facebook)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Tahun 2018 yang sudah berlalu ternyata tidak ramah untuk para buruh di Tanah Air. Puluhan ribu buruh terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) selama tahun 2018.

Berdasarkan catatan Presiden Konfederasi Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) jilid IV telah membuat nasib para buruh kehilangan sumber nafkahnya.

"FSPMI-KSPI mencatat kasus PHK yang terjadi sepanjang tahun 2018," ujar Said Iqbal dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (31/1).

Lebih lanjut, Said Iqbal memaparkan sejumlah wilayah/provinsi yang melakukan PHK massal berkisar ratusan sampai ribuan buruh.

Di Serang Banten dilaporkan sekitar 600 buruh PT Alcorindo terkena PHK, PT RWA PHK 660 orang buruh, PT Gand Pintala PHK 50 orang buruh, dan pabrik garmen melakukan PHK terhadap 600 orang buruh.

Di Bogor Jawa Barat PT. IKP tutup menyebabkan sekitar 600 orang buruh ter-PHK. Sementara PT. Tanashin juga dalam proses melakukan PHK, dimana 300 orang buruh terancam kehilangan pekerjaan.

Para buruh menggelar unjuk rasa tuntut kenaikan upah minimum
Ribuan Buruh menggelar aksi unjuk rasa di perayaan Hari Buruh Internasional 1 Mei 2015 (Merahputih Foto/Rizki Fitrianto)

Di Jakarta, lanjut dia, PHK juga terjadi di PT. FNG yang mengakibatkan sekitar 300 orang buruh kehilangan pekerjaan, di PT. Pasindoi sekitar 56 orang buruh. PHK juga dilaporkan terjadi di PT. Mahkota (FSKEP) dan PT. Rider (SPN).

Sebagaimana dilansir Antara, PHK juga terjadi di Purwakarta dimana tutupnya PT. OFN mengakibatkan sekitar 1.800 orang buruh di PHK, PT. Dada Indonesia menyebabkan 1300 orang buruh di PHK, dan PT. Iljunsun menyebabkan 1.400 orang buruh di PHK.

Di Subang, tutupnya PT. Hanson Yeol menyebabkan 3.100 orang buruh ter-PHK. Sedangkan di Cimahi, PHK terjadi di PT. SN (Garmen) mengakibatkan 400 orang buruh kehilangan pekerjaan dan di PT. Matahari (ritel) sekitar 1500 orang buruh di PHK.

Di awal tahun 2018, Aspek Indonesia juga melaporkan, PHK massal terjadi di Indosat dan XL Axiata, sekitar 200 orang buruh.

Kepala Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi Karawang mengatakan Ahmad Suroto mengatakan tahun 2018 (hingga akhir Mei) jumlah buruh yang terkena PHK di 2018 sudah mencapai 11.000 orang. Sementara pada 2017 ada 29.000 buruh yang di-PHK.

Di sektor ritel, dilaporkan Giant menutup 19 supermaketnya di Lampung, Medan, Batam, dan lain-lain. Hal ini berdampak terhadap PHK ribuan orang.

Berbeda dengan data-data di atas, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Khairul Anwar mengatakan angka pemutusan hubungan kerja (PHK) mengalami penurunan cukup signifikan dalam 4 tahun terakhir. Data tahunan yang tercatat di Kemenaker menujukan bahwa angka PHK bisa ditekan sepanjang tahun 2018, hanya ada 3.362 orang buruh yang di PHK.

Sementara itu pada 2014 ada 77.678 buruh yang mengalami PHK, angka tersebut perlahan menurun menjadi 48.843 pada tahun 2015, 12.777 buruh di PHK pada 2016, dan 9.822 sepanjang tahun 2017.

Said Iqbal mengatakan angka tersebut tidak masuk akal.

Hanya dari 3 (tiga) perusahaan di Purwakarta saja, yang PT Dada Indonesia (1.300 orang) dan PT OFN (1.800 orang), dan PT Ijulsun (1.400 orang) jumlahnya sudah 4.500 orang.

"Itu hanya di tiga perusahaan dalam satu kabupaten. Bagaimana dengan daerah-daerah lain?," pungkas Said Iqbal.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Penasihat 7 Kepala Suku Papua Barat: Tekad Kami Bulat Menangkan Prabowo-Sandi!

#Said Iqbal #KSPI #Buruh #PHK Massal
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
DPR Dorong Regulasi Upah Buruh tak Bergantung UMR, tapi Omzet Perusahaan
Perusahaan besar dengan omzet miliaran rupiah semestinya mampu memberi upah lebih baik.
Dwi Astarini - 1 jam, 30 menit lalu
DPR Dorong Regulasi Upah Buruh tak Bergantung UMR, tapi Omzet Perusahaan
Indonesia
Begini Masalah Yang Jerat Industri Tekstil Nasional Hingga PHK Ribuan Pekerja
APSyFI menilai rantai pasok industri yang selama ini terintegrasi dari hulu hingga hilir kini terganggu akibat serbuan produk impor ilegal.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 13 Oktober 2025
Begini Masalah Yang Jerat Industri Tekstil Nasional Hingga PHK Ribuan Pekerja
Berita Foto
Audiensi Pimpinan DPR dengan Serikat Pekerja Buruh Bahas Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (tengah), Saan Mustopa (kiri) dan Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini (kanan) memimpin rapat audiensi dengan serikat pekerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/9/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 30 September 2025
Audiensi Pimpinan DPR dengan Serikat Pekerja Buruh Bahas Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan
Indonesia
Susun UU Ketenagakerjaan Baru, DPR Janji Libatkan Buruh
DPR akan membuat undang-undang baru tenaga kerja sesuai dengan putusan MK
Wisnu Cipto - Selasa, 30 September 2025
Susun UU Ketenagakerjaan Baru, DPR Janji Libatkan Buruh
Indonesia
DPR Janji Bikin UU Baru Ketenagakerjaan, Ada 17 Isu Baru Diminta Buruh
Petinggi Partai Buruh Said Salahudin menjelaskan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXI/2023 memerintahkan agar adanya pembentukan UU baru tentang Ketenagakerjaan, bukan revisi terhadap UU yang lama.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 30 September 2025
DPR Janji Bikin UU Baru Ketenagakerjaan, Ada 17 Isu Baru Diminta Buruh
Berita Foto
Aksi Demo Buruh KSPI dan Partai Buruh di Depan Gedung DPR Desak RUU Ketenagakerjaan
Aksi unjuk rasa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Senin (22/9/2025).
Didik Setiawan - Senin, 22 September 2025
Aksi Demo Buruh KSPI dan Partai Buruh di Depan Gedung DPR Desak RUU Ketenagakerjaan
Indonesia
Buruh Kepung Gedung MPR/DPR Hari ini (22/9), Tolak Upah Murah dan Minta Sistem Outsourcing Dihapus
Ribuan buruh akan menggelar aksi unjuk rasa di Gedung MPR/DPR RI, Senin (22/9). Mereka menolak upah murah dan meminta sistem outsourcing dihapus.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
Buruh Kepung Gedung MPR/DPR Hari ini (22/9), Tolak Upah Murah dan Minta Sistem Outsourcing Dihapus
Indonesia
Pekerja Gudang Garam Terancam PHK Massal, Pemerintah Diminta Bereskan Masalah Rokok Ilegal dan Cukai Tinggi
Rokok ilegal, yang sering diproduksi rumahan, tidak membayar cukai kepada pemerintah
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 September 2025
Pekerja Gudang Garam Terancam PHK Massal, Pemerintah Diminta Bereskan Masalah Rokok Ilegal dan Cukai Tinggi
Indonesia
Airlangga Hartarto: PHK Bertentangan dengan Semangat Tidar
Sebagai contoh, satu perusahaan saja bisa membutuhkan hingga 10.000 tenaga kerja hanya untuk melabeli AI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Airlangga Hartarto: PHK Bertentangan dengan Semangat Tidar
Indonesia
Pemerintah Minta Pengusaha Otomotif Tambah Investasi Selamatkan Pekerja Dari PHK
Ekspor industri otomotif pada dasarnya mengalami peningkatan. Namun pemerintah tetap mendorong pelaku industri untuk melakukan perluasan pasar.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 September 2025
Pemerintah Minta Pengusaha Otomotif Tambah Investasi Selamatkan Pekerja Dari PHK
Bagikan