Tak Dilibatkan Bahas Revisi UU Ketenagakerjaan, Ribuan Buruh Geruduk Istana Negara

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 21 Agustus 2019
Tak Dilibatkan Bahas Revisi UU Ketenagakerjaan, Ribuan Buruh Geruduk Istana Negara

Massa buruh bersiap menuju istana (MP/Kanugraha)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Ribuan buruh dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia menggeruduk Istana Negara. Mereka menuntut adanya perbaikan upah menjadi lebih layak.

Massa melakukan konvoi dari depan Jalan Medan Merdeka Selatan melewati Medan Merdeka Barat hingga Medan Merdeka Utara. Arus jalan dari kawasan Medan Merdeka Selatan hingga Barat sempat macet karena jalanan dipenuhi massa.

Mereka mendesak pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasalnya, rencana revisi tersebut hanya menguntungkan pihak tenaga kerja asing dan pengusaha.

Baca Juga: Massa Buruh Geruduk Istana Minta Revisi UU Ketenagakerjaan Dibatalkan

Dalam tuntutannya, mereka meminta pemerintah membatalkan revisi undang-undang tersebut.

“Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan itu sangat merugikan buruh. Mengingat buruh merasa tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan revisi," kata sang orator di lokasi, Rabu (21/8).

Mereka juga mendesak ada revisi UU Ketenagakerjaan juga memberi kebebasan bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) untuk bekerja di Tanah Air.

Tidak ada batasan bagi perusahaan yang berdiri di Indonesia untuk mempekerjakan tenaga kerja asing. Hanya, dibatasi dengan beberapa syarat sebelum bekerja di Indonesia.

Massa buruh gelar aksi unjuk rasa (MP/kanugraha)

Menurut sang orator, dengan sistem tenaga kerja yang saat ini jauh dari kata layak dan pengawas ketenagakerjaan yang belum maksimal, maka hanya akan mengacaukan sistem perburuhan di Indonesia.

"Kami berpendapat bahwa pemerintah saat ini melayani kapitalis, dan memiskinkan pekerja," ucap sang Orator.

Baca Juga: Penuh Perjuangan, Aksi Buruh untuk Hidup Nyaman dan 'Enjoy

Tuntutan mereka antara lain tolak pengapusan pesangon, cuti harian, tolak tenaga kerja asing, berlakukan jaminan sosoal tanpa syarat, tegakkan hukum norma dan syarat hingga sistem kontrak.

Mereka juga mendesak Presiden Joko Widodo memenuhi janji kampanyenya dimana kaum buruh diberikan kemudahan dalam bekerja dam memperoleh penghasilan.

Kapolsek Metro Gambir Kompol Wiraga Dimas Tama saat mengamankan demo buruh (Mp/Kanugraha)

Sementara itu, Kapolsek Metro Gambir Kompol Wiraga Dimas Tama mengatakan, jumlah polisi yang melakukan pengamanan aksi ini mencapai 2.300 personel. "Petugas gabungan dari Polres, Polsek dan Polda," kata Wiraga kepada Merahputih.com di lokasi.

Menurut Wiraga, massa berasal dari Jabodetabek. Karena banyaknya massa, pengalihan arus berlangsung situasional. "Mereka nanti titik kumpul aja. Rencananya bakal diterima pihak Istana Negara untuk menyampaikan aspirasinya," jelas Wiraga.

Wiraga mengimbau agar massa melakukan aksi dengan tenang dan tak menggangu ketertiban. (Knu)

#Demo Buruh
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Upah Dinilai Tak Cukup untuk Hidup di Jakarta, Bos Buruh: Kami Kerja tapi Tetap Nombok
Buruh menggelar aksi demo menuntut kenaikan UMP DKI Jakarta 2026. KSPI menilai upah Rp 5,73 juta terlalu kecil dan tidak sesuai biaya hidup ibu kota.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 15 Januari 2026
Upah Dinilai Tak Cukup untuk Hidup di Jakarta, Bos Buruh: Kami Kerja tapi Tetap Nombok
Indonesia
Buruh akan Demo Serentak Kamis (15/1), Tuntut Revisi UMP DKI dan RUU Ketenagakerjaan
Ratusan buruh akan menggelar aksi serentak di Jakarta pada Kamis (15/1). Sejumlah tuntutan bakal dilayangkan, termasuk revisi UMP DKI.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 15 Januari 2026
Buruh akan Demo Serentak Kamis (15/1), Tuntut Revisi UMP DKI dan RUU Ketenagakerjaan
Indonesia
Buruh Demo Depan Istana Negara Minta Penaikan UMP 2026, Polisi Ingatkan untuk tak Provokasi
Aksi ini akan diikuti ribuan buruh dari berbagai daerah di Jawa Barat dan Jakarta dengan konvoi sepeda motor.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Januari 2026
Buruh Demo Depan Istana Negara Minta Penaikan UMP 2026, Polisi Ingatkan untuk tak Provokasi
Indonesia
Tolak UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp 5,7 Juta, Buruh Siap Tempuh Jalur Hukum
Penetapan UMP Jakarta 2026 mendapat penolakan. Para buruh siap mengambil jalur hukum untuk menolak kebijakan tersebut.
Soffi Amira - Senin, 29 Desember 2025
Tolak UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp 5,7 Juta, Buruh Siap Tempuh Jalur Hukum
Indonesia
UMP Jakarta 2026 Dianggap Terlalu Kecil, Presiden Partai Buruh: Gaji di Sudirman Lebih Kecil dari Pabrik Panci Karawang
UMP Jakarta 2026 dinilai terlalu kecil. Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan, bahwa gaji di Sudirman lebih kecil dibanding Karawang.
Soffi Amira - Senin, 29 Desember 2025
UMP Jakarta 2026 Dianggap Terlalu Kecil, Presiden Partai Buruh: Gaji di Sudirman Lebih Kecil dari Pabrik Panci Karawang
Indonesia
Ada Demo Buruh Tolak UMP Jakarta 2026 Hari ini, Polisi Jamin tak Ada Penutupan Jalan
Demo buruh tolak UMP Jakarta 2026 akan berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/12). Polisi mengatakan, tidak ada penutupan jalan.
Soffi Amira - Senin, 29 Desember 2025
Ada Demo Buruh Tolak UMP Jakarta 2026 Hari ini, Polisi Jamin tak Ada Penutupan Jalan
Indonesia
UMP 2026 Terancam Anjlok, Legislator PDIP Tagih Janji Hidup Layak Sesuai Konstitusi
UMP yang realistis seharusnya berada di angka 5,5 hingga 7,5 persen
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
UMP 2026 Terancam Anjlok, Legislator PDIP Tagih Janji Hidup Layak Sesuai Konstitusi
Indonesia
KSPI Batalkan Aksi Buruh 24 November, Tunggu Keputusan Upah Minimum 2026
KSPI dan Partai Buruh menunda aksi 24 November karena pemerintah belum mengumumkan kenaikan upah minimum 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 24 November 2025
KSPI Batalkan Aksi Buruh 24 November, Tunggu Keputusan Upah Minimum 2026
Indonesia
Antisipasi Demo Buruh, Polisi Siapkan Pengalihan Arus Lalu Lintas di Jakarta
Polisi menyiapkan rekayasa lalu lintas secara situasional terkait demo buruh menolak kenaikan upah minimum 2026 di sekitar Istana Merdeka dan Gedung DPR RI, Senin (24/11).
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 24 November 2025
Antisipasi Demo Buruh, Polisi Siapkan Pengalihan Arus Lalu Lintas di Jakarta
Indonesia
Aksi Buruh Siap Geruduk Istana dan DPR, Kenaikan Upah Rp 90 Ribu Dinilai Terlalu Rendah
KSPI dan Partai Buruh memprotes kenaikan upah minimum 2026 yang disebut hanya naik rata-rata Rp 90 ribu per bulan. Aksi digelar di Jakarta hingga daerah lain.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 24 November 2025
Aksi Buruh Siap Geruduk Istana dan DPR, Kenaikan Upah Rp 90 Ribu Dinilai Terlalu Rendah
Bagikan