Massa Buruh Geruduk Istana Minta Revisi UU Ketenagakerjaan Dibatalkan
Dua ribu massa buruh dari Serikat Pekerja Nasional (SPN) menggeruduk Istana Negara. Mereka menuntut adanya perbaikan upah agar kehidupan mereka menjadi lebih layak. Foto: MP/Kanu
MerahPutih.com - Dua ribu massa buruh dari Serikat Pekerja Nasional (SPN) menggeruduk Istana Negara. Mereka menuntut adanya perbaikan upah agar kehidupan mereka menjadi lebih layak.
Massa yang mengenakan seragam biru muda ini memenugi hampir seperempat badan Jalan Medan Merdeka Utara dan Barat. Arus jalan dari kawasan Medan Merdeka Utara sempat macet karena jalanan dipenuhi massa.
Baca Juga: Penuh Perjuangan, Aksi Buruh untuk Hidup Nyaman dan 'Enjoy
Mereka mendesak merevisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasalnya, rencana revisi tersebut hanya menguntungkan pihak tenaga kerja asing dan pengusaha. Dalam tuntutannya, mereka meminta pemerintah membatalkan revisi undang-undang tersebut
“Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan itu sangat merugikan buruh. Mengingat buruh merasa tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan revisi," kata sang orator di lokasi, Rabu (31/7)
Mereka juga mendesak ada revisi UU Ketenagakerjaan juga memberi kebebasan bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) untuk bekerja di Tanah Air. Tidak ada batasan bagi perusahaan yang berdiri di Indonesia untuk mempekerjakan tenaga kerja asing. Hanya, dibatasi dengan beberapa syarat sebelum bekerja di Indonesia.
Baca Juga: Pengamat: Buruh Masih Alami Ketidakadilan Sosial
Menurut dia, dengan sistem tenaga kerja yang saat ini jauh dari kata layak dan pengawas ketenagakerjaan yang belum maksimal, maka hanya akan mengacaukan sistem perburuhan di Indonesia.
"Kami berpendapat bahwa pemerintah saat ini melayani kapitalis, dan memiskinkan pekerja," ucap sang Orator.
Tuntutan mereka antara lain tolak pengapusan pesangon, cuti harian, tolak tenaga kerja asing, berlakukan jaminan sosoal tanpa syarat, tegakkan hukum norma dan syarat hingga sistem kontrak.
Sementara itu, Wakapolres Metro Jakarta Pusat AKBP Arie Ardian Rishadi mengatakan, jumlah polisi yang melakukan pengamanan aksi ini mencapai seribu personel.
"Tadi jalanan sempat ditutup. Sekarang dibuka lagi. Gak ada pengalihan arus," kata Arie di lokasi.
Baca Juga: SBSI: Jangan Jadikan Buruh Komoditas Politik
Arie mengimbau agar massa melakukan aksi dengan tenang dan tak menggangu kerertiban. (Knu)
Bagikan
Berita Terkait
Upah Dinilai Tak Cukup untuk Hidup di Jakarta, Bos Buruh: Kami Kerja tapi Tetap Nombok
Buruh akan Demo Serentak Kamis (15/1), Tuntut Revisi UMP DKI dan RUU Ketenagakerjaan
Buruh Demo Depan Istana Negara Minta Penaikan UMP 2026, Polisi Ingatkan untuk tak Provokasi
Tolak UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp 5,7 Juta, Buruh Siap Tempuh Jalur Hukum
UMP Jakarta 2026 Dianggap Terlalu Kecil, Presiden Partai Buruh: Gaji di Sudirman Lebih Kecil dari Pabrik Panci Karawang
Ada Demo Buruh Tolak UMP Jakarta 2026 Hari ini, Polisi Jamin tak Ada Penutupan Jalan
UMP 2026 Terancam Anjlok, Legislator PDIP Tagih Janji Hidup Layak Sesuai Konstitusi
KSPI Batalkan Aksi Buruh 24 November, Tunggu Keputusan Upah Minimum 2026
Antisipasi Demo Buruh, Polisi Siapkan Pengalihan Arus Lalu Lintas di Jakarta
Aksi Buruh Siap Geruduk Istana dan DPR, Kenaikan Upah Rp 90 Ribu Dinilai Terlalu Rendah