SBSI: Jangan Jadikan Buruh Komoditas Politik

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Minggu, 30 April 2017
SBSI: Jangan Jadikan Buruh Komoditas Politik

Ketua Umum SBSI, Sunarti dalam diskusi yang bertajuk 'Hari Buruh Jangan Dijadikan Komoditi Politik' di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta Pusat. (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) meminta kepada elite partai politik agar tidak menjadikan kaum buruh sebagai komoditas politik untuk mendulang suara pada ajang pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah, maupun Pemilihan Presiden.

Ketua Umum SBSI, Sunarti mengatakan bahwa dalam setiap peristiwa politik seperti Pemilihan Umum, buruh dan kelompok-kelompok marjinal lainnya selalu menjadi sasaran para elit politik guna mendapatkan keuntungan-keuntungan politik.

"Partai politik, kandidat wakil rakyat, calon presiden atau wakil presiden serta gubernur menjadikan buruh sebagai komoditas politik," kata Sunarti dalam diskusi bertajuk ''Hari Buruh Jangan Dijadikan Komoditi Politik' di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (30/4).

Sementara itu, Baiq Ani selaku Ketua Pelaksana diskusi buruh ini menyatakan, pihaknya tidak melarang buruh berpolitik.

Namun, ia menyayangkan selama ini Parpol kerap memanfaatkan aksi-aksi buruh untuk kepentingan politik praktis mereka.

"Buruh dan politik memang tidak bisa dipisahkan. Tapi jangan jadikan kami buruh sebagai komoditi politik. Buruh bukanlah alat dan jembatan," ucap Baiq.

"Seperti misalnya pengerahan massa untuk mendulang suara, tapi begitu dia menjadi anggota DPR atau pimpinan daerah, buruh dilupakan," sambungnya.

Baiq menyindir, Parpol sebagai wadah aspirasi masyarakat seharusnya turut berjuang melalui wakilnya di parlemen agar terciptanya kesejahteraan hidup buruh.

"Tolong aspirasi kami sebagai buruh. Banyak kasus buruh tak terselesaikan baik dalam dan luar negeri. Kami berharap kebijakan soal buruh dapat lebih berpihak," katanya.

"Kami tidak mau hanya dijadikan komoditas politik menjelang Pilkada atau Pilpres. Kalau memang kami dianggap sebagai peraup suara, setidaknya dengarkanlah aspirasi kami," tandas Baiq. (Pon)

Baca berita terkait buruh lainnya di: Demo Buruh, Polri: Lebih Baik Dangdutan

#Politik #Pemilu #Hari Buruh Internasional
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Advokat Prabu Sutisna Imbau Tokoh Publik Jaga Persatuan, Sampaikan Pengaduan ke Bareskrim Polri
Advokat Prabu Sutisna mengimbau tokoh publik lebih bijak dalam menyampaikan pernyataan agar tidak memicu polemik di masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 Juli 2026
Advokat Prabu Sutisna Imbau Tokoh Publik Jaga Persatuan, Sampaikan Pengaduan ke Bareskrim Polri
Indonesia
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Bahkan kawasan kerap mendapatkan julukan sebagai daerah pemilihan terketat mengingat keberadaan sejumlah figur politisi berbobot tinggi
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Olahraga
Timnas Argentina Terancam Sanksi FIFA Akibat Bentangkan Spanduk Politik Kontroversial Usai Kalahkan Inggris
Hukuman masa lalu tersebut jatuh setelah sejumlah pemain berpose menggunakan spanduk politik serupa menjelang laga persahabatan melawan Slovenia
Angga Yudha Pratama - Kamis, 16 Juli 2026
Timnas Argentina Terancam Sanksi FIFA Akibat Bentangkan Spanduk Politik Kontroversial Usai Kalahkan Inggris
Indonesia
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Secara ideal, RUU Pemilu seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2026 sehingga pada tahun 2027 cukup waktu untuk menyosialisasikan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Indonesia
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Sejak awal berdiri, DKPP memang menghadapi tantangan untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Indonesia
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Media memiliki peran penting dalam membangun transparansi sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Indonesia
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Wacana tersebut memicu perdebatan karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Indonesia
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Berdasarkan arahan pimpinan DPR, Komisi II juga akan menggelar pertemuan dengan partai-partai nonparlemen.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Indonesia
KPK Ungkap Dugaan Intervensi Politik Fadia Arafiq dalam Kasus Outsourcing Pemkab Pekalongan
KPK mengungkap dugaan intervensi politik dalam kasus outsourcing di Pemkab Pekalongan. Pegawai outsourcing disebut diduga diarahkan mendukung Fadia Arafiq dalam pilkada.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 29 Mei 2026
KPK Ungkap Dugaan Intervensi Politik Fadia Arafiq dalam Kasus Outsourcing Pemkab Pekalongan
Bagikan