SBSI: Jangan Jadikan Buruh Komoditas Politik

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Minggu, 30 April 2017
SBSI: Jangan Jadikan Buruh Komoditas Politik

Ketua Umum SBSI, Sunarti dalam diskusi yang bertajuk 'Hari Buruh Jangan Dijadikan Komoditi Politik' di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta Pusat. (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) meminta kepada elite partai politik agar tidak menjadikan kaum buruh sebagai komoditas politik untuk mendulang suara pada ajang pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah, maupun Pemilihan Presiden.

Ketua Umum SBSI, Sunarti mengatakan bahwa dalam setiap peristiwa politik seperti Pemilihan Umum, buruh dan kelompok-kelompok marjinal lainnya selalu menjadi sasaran para elit politik guna mendapatkan keuntungan-keuntungan politik.

"Partai politik, kandidat wakil rakyat, calon presiden atau wakil presiden serta gubernur menjadikan buruh sebagai komoditas politik," kata Sunarti dalam diskusi bertajuk ''Hari Buruh Jangan Dijadikan Komoditi Politik' di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (30/4).

Sementara itu, Baiq Ani selaku Ketua Pelaksana diskusi buruh ini menyatakan, pihaknya tidak melarang buruh berpolitik.

Namun, ia menyayangkan selama ini Parpol kerap memanfaatkan aksi-aksi buruh untuk kepentingan politik praktis mereka.

"Buruh dan politik memang tidak bisa dipisahkan. Tapi jangan jadikan kami buruh sebagai komoditi politik. Buruh bukanlah alat dan jembatan," ucap Baiq.

"Seperti misalnya pengerahan massa untuk mendulang suara, tapi begitu dia menjadi anggota DPR atau pimpinan daerah, buruh dilupakan," sambungnya.

Baiq menyindir, Parpol sebagai wadah aspirasi masyarakat seharusnya turut berjuang melalui wakilnya di parlemen agar terciptanya kesejahteraan hidup buruh.

"Tolong aspirasi kami sebagai buruh. Banyak kasus buruh tak terselesaikan baik dalam dan luar negeri. Kami berharap kebijakan soal buruh dapat lebih berpihak," katanya.

"Kami tidak mau hanya dijadikan komoditas politik menjelang Pilkada atau Pilpres. Kalau memang kami dianggap sebagai peraup suara, setidaknya dengarkanlah aspirasi kami," tandas Baiq. (Pon)

Baca berita terkait buruh lainnya di: Demo Buruh, Polri: Lebih Baik Dangdutan

#Politik #Pemilu #Hari Buruh Internasional
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
Parpol Wajib Tahu, Catat Titik-Titik Steril Atribut Politik di Jakarta!
Satpol PP masih menunggu proses sosialisasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jakarta ke parpol-parpol sebelum melakukan penertiban.
Wisnu Cipto - Kamis, 05 Februari 2026
Parpol Wajib Tahu, Catat Titik-Titik Steril Atribut Politik di Jakarta!
Indonesia
Aturan Baru, Pemasangan Atribut Parpol di Ruang Publik Jakarta Maksimal 6 Hari
Aturan baru ini ahir dari fenomena maraknya pemasangan atribut parpol yang mengganggu estetika kota dan berpotensi membahayakan pengguna jalan di Jakarta.
Wisnu Cipto - Kamis, 05 Februari 2026
Aturan Baru, Pemasangan Atribut Parpol di Ruang Publik Jakarta Maksimal 6 Hari
Indonesia
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Chusnul Mar’iyah, melontarkan kritik keras terhadap sistem pemilu di Indonesia.
Wisnu Cipto - Rabu, 04 Februari 2026
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Indonesia
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
Akademisi Universitas Brawijaya menilai Indonesia belum siap menerapkan e-voting karena rawan diretas dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Februari 2026
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
Berita
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Parlemen Myanmar, yang terdiri atas dua majelis, memiliki jumlah total kursi sebanyak 664, tetapi dengan 25 persen kursi dialokasikan untuk perwira militer.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 31 Januari 2026
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Indonesia
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Penghapusan ambang batas berpotensi melahirkan fragmentasi partai yang berlebihan dan melemahkan efektivitas pemerintahan
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Januari 2026
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Indonesia
High Cost Politics Calon Bikin Kepala Daerah Terjerat Korupsi, Bukan Ubah Cara Pemilihan
orupsi sering kali didorong oleh kebutuhan untuk menutup biaya politik yang telah dikeluarkan sebelumnya, sekaligus mengumpulkan modal untuk kontestasi periode berikutnya.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 23 Januari 2026
High Cost Politics Calon Bikin Kepala Daerah Terjerat Korupsi, Bukan Ubah Cara Pemilihan
Indonesia
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Mensesneg, Prasetyo Hadi, merespons usulan soal e-voting Pilkada. Ia meminta hal itu membutuhkan kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Krisis Venezuela Jadi Alarm Keras, DPR Desak Ketahanan Energi Nasional Diperkuat
Krisis Venezuela kini jadi alarm keras. DPR pun mendesak agar ketahanan energi nasional diperkuat.
Soffi Amira - Senin, 05 Januari 2026
Krisis Venezuela Jadi Alarm Keras, DPR Desak Ketahanan Energi Nasional Diperkuat
Indonesia
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Rifqi membuka peluang dilakukannya kodifikasi atau penyatuan hukum pemilu dan pilkada
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Bagikan