SBSI: Jangan Jadikan Buruh Komoditas Politik

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Minggu, 30 April 2017
SBSI: Jangan Jadikan Buruh Komoditas Politik

Ketua Umum SBSI, Sunarti dalam diskusi yang bertajuk 'Hari Buruh Jangan Dijadikan Komoditi Politik' di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta Pusat. (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) meminta kepada elite partai politik agar tidak menjadikan kaum buruh sebagai komoditas politik untuk mendulang suara pada ajang pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah, maupun Pemilihan Presiden.

Ketua Umum SBSI, Sunarti mengatakan bahwa dalam setiap peristiwa politik seperti Pemilihan Umum, buruh dan kelompok-kelompok marjinal lainnya selalu menjadi sasaran para elit politik guna mendapatkan keuntungan-keuntungan politik.

"Partai politik, kandidat wakil rakyat, calon presiden atau wakil presiden serta gubernur menjadikan buruh sebagai komoditas politik," kata Sunarti dalam diskusi bertajuk ''Hari Buruh Jangan Dijadikan Komoditi Politik' di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (30/4).

Sementara itu, Baiq Ani selaku Ketua Pelaksana diskusi buruh ini menyatakan, pihaknya tidak melarang buruh berpolitik.

Namun, ia menyayangkan selama ini Parpol kerap memanfaatkan aksi-aksi buruh untuk kepentingan politik praktis mereka.

"Buruh dan politik memang tidak bisa dipisahkan. Tapi jangan jadikan kami buruh sebagai komoditi politik. Buruh bukanlah alat dan jembatan," ucap Baiq.

"Seperti misalnya pengerahan massa untuk mendulang suara, tapi begitu dia menjadi anggota DPR atau pimpinan daerah, buruh dilupakan," sambungnya.

Baiq menyindir, Parpol sebagai wadah aspirasi masyarakat seharusnya turut berjuang melalui wakilnya di parlemen agar terciptanya kesejahteraan hidup buruh.

"Tolong aspirasi kami sebagai buruh. Banyak kasus buruh tak terselesaikan baik dalam dan luar negeri. Kami berharap kebijakan soal buruh dapat lebih berpihak," katanya.

"Kami tidak mau hanya dijadikan komoditas politik menjelang Pilkada atau Pilpres. Kalau memang kami dianggap sebagai peraup suara, setidaknya dengarkanlah aspirasi kami," tandas Baiq. (Pon)

Baca berita terkait buruh lainnya di: Demo Buruh, Polri: Lebih Baik Dangdutan

#Politik #Pemilu #Hari Buruh Internasional
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
KPK Ungkap Dugaan Intervensi Politik Fadia Arafiq dalam Kasus Outsourcing Pemkab Pekalongan
KPK mengungkap dugaan intervensi politik dalam kasus outsourcing di Pemkab Pekalongan. Pegawai outsourcing disebut diduga diarahkan mendukung Fadia Arafiq dalam pilkada.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 29 Mei 2026
KPK Ungkap Dugaan Intervensi Politik Fadia Arafiq dalam Kasus Outsourcing Pemkab Pekalongan
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Dasco Dukung Putusan MK soal Kuota 30 Persen Perempuan, Bakal Masuk Revisi UU Pemilu
Putusan MK soal kewajiban 30 persen caleg perempuan mendapat dukungan dari Sufmi Dasco Ahmad. DPR memastikan aturan tersebut akan masuk dalam revisi UU Pemilu.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Dasco Dukung Putusan MK soal Kuota 30 Persen Perempuan, Bakal Masuk Revisi UU Pemilu
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Di Indonesia sendiri, sejarah perjuangan buruh juga memiliki perjalanan panjang sejak masa kolonial ketika buruh mengalami berbagai bentuk penindasan, termasuk kerja paksa dan upah yang tidak manusiawi
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Berita Foto
Efek Rumah Kaca Gebrak Panggung Hari Buruh Internasional 2026 di depan Gedung DPR
Vocalis Efek Rumah Kaca, Cholil dalam peringatan Hari Buruh Internasional 2026 di Depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jum'at (1/5/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 01 Mei 2026
Efek Rumah Kaca Gebrak Panggung Hari Buruh Internasional 2026 di depan Gedung DPR
Indonesia
May Day 2026: Iwakum Soroti Upah dan Ketidakpastian Kerja Jurnalis
Iwakum menyoroti rendahnya upah dan ketidakpastian kerja jurnalis di tengah disrupsi AI pada momentum Hari Buruh 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 01 Mei 2026
May Day 2026: Iwakum Soroti Upah dan Ketidakpastian Kerja Jurnalis
Indonesia
Prabowo: Saya Tak Rela Negara Dirampok, Sudah Berkali-kali Pertaruhkan Nyawa
Prabowo Subianto mengaku telah berkali-kali mempertaruhkan nyawa untuk Indonesia dan menyoroti praktik elite yang mencuri uang rakyat.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 01 Mei 2026
Prabowo: Saya Tak Rela Negara Dirampok, Sudah Berkali-kali Pertaruhkan Nyawa
ShowBiz
6 Lagu Indonesia yang Mewakili Suara Buruh, dari Marjinal hingga Iwan Fals
Simak 6 lagu Indonesia yang menggambarkan perjuangan buruh, mulai dari Buruh Tani hingga Metropolutan. Cocok untuk peringatan Hari Buruh.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 01 Mei 2026
6 Lagu Indonesia yang Mewakili Suara Buruh, dari Marjinal hingga Iwan Fals
Bagikan