SBSI: Jangan Jadikan Buruh Komoditas Politik

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Minggu, 30 April 2017
SBSI: Jangan Jadikan Buruh Komoditas Politik

Ketua Umum SBSI, Sunarti dalam diskusi yang bertajuk 'Hari Buruh Jangan Dijadikan Komoditi Politik' di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta Pusat. (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) meminta kepada elite partai politik agar tidak menjadikan kaum buruh sebagai komoditas politik untuk mendulang suara pada ajang pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah, maupun Pemilihan Presiden.

Ketua Umum SBSI, Sunarti mengatakan bahwa dalam setiap peristiwa politik seperti Pemilihan Umum, buruh dan kelompok-kelompok marjinal lainnya selalu menjadi sasaran para elit politik guna mendapatkan keuntungan-keuntungan politik.

"Partai politik, kandidat wakil rakyat, calon presiden atau wakil presiden serta gubernur menjadikan buruh sebagai komoditas politik," kata Sunarti dalam diskusi bertajuk ''Hari Buruh Jangan Dijadikan Komoditi Politik' di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (30/4).

Sementara itu, Baiq Ani selaku Ketua Pelaksana diskusi buruh ini menyatakan, pihaknya tidak melarang buruh berpolitik.

Namun, ia menyayangkan selama ini Parpol kerap memanfaatkan aksi-aksi buruh untuk kepentingan politik praktis mereka.

"Buruh dan politik memang tidak bisa dipisahkan. Tapi jangan jadikan kami buruh sebagai komoditi politik. Buruh bukanlah alat dan jembatan," ucap Baiq.

"Seperti misalnya pengerahan massa untuk mendulang suara, tapi begitu dia menjadi anggota DPR atau pimpinan daerah, buruh dilupakan," sambungnya.

Baiq menyindir, Parpol sebagai wadah aspirasi masyarakat seharusnya turut berjuang melalui wakilnya di parlemen agar terciptanya kesejahteraan hidup buruh.

"Tolong aspirasi kami sebagai buruh. Banyak kasus buruh tak terselesaikan baik dalam dan luar negeri. Kami berharap kebijakan soal buruh dapat lebih berpihak," katanya.

"Kami tidak mau hanya dijadikan komoditas politik menjelang Pilkada atau Pilpres. Kalau memang kami dianggap sebagai peraup suara, setidaknya dengarkanlah aspirasi kami," tandas Baiq. (Pon)

Baca berita terkait buruh lainnya di: Demo Buruh, Polri: Lebih Baik Dangdutan

#Politik #Pemilu #Hari Buruh Internasional
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua Harian PSI Usulkan Duet Gibran-Jokowi di Pilpres 2029
Beredar informasi yang menyebut Jokowi dan Gibran akan berkontestasi di Pilpres 2029.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua Harian PSI Usulkan Duet Gibran-Jokowi di Pilpres 2029
Indonesia
Bestari Barus Mantap ke PSI, Sebut Jokowi Jadi Inspirasi Perjuangan Politik
Bestari mengaku sangat tersentuh dengan pidato Jokowi dalam Kongres PSI di Solo.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 30 September 2025
Bestari Barus Mantap ke PSI, Sebut Jokowi Jadi Inspirasi Perjuangan Politik
Indonesia
Prabowo Sentil Fenomena Gontok-gontokan di Tingkat Atas, Tak Masalah Beda Partai
Rakyat kita tidak suka pemimpin yang penuh dendam saudara-saudara sekalian
Angga Yudha Pratama - Senin, 29 September 2025
Prabowo Sentil Fenomena Gontok-gontokan di Tingkat Atas, Tak Masalah Beda Partai
Indonesia
PPP Punya 2 Ketua Umum Hasil Muktamar ke-10 Ancol
Kini ada dua pihak yang menyatakan diri sebagai Ketua Umum PPP periode 2025-2030 berdasarkan keputusan Muktamar ke-10 PPP.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 28 September 2025
PPP Punya 2 Ketua Umum Hasil Muktamar ke-10 Ancol
Indonesia
Muktamar X PPP Serukan Pengembalian Muruah Santri
Setelah muktamar, akan diputuskan apakah partai berlambang Kabah ini menuju kepunahan atau sebaliknya menuju kebangkitan.
Dwi Astarini - Jumat, 26 September 2025
Muktamar X PPP Serukan Pengembalian Muruah Santri
Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Keputusan KPU tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Indonesia
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
pemilu seharusnya melahirkan budaya politik baru, di mana rakyat tidak lagi menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam menentukan arah bangsa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Bagikan