Syarat Minimal Tes TOEFL CPNS Disarankan Perlu Dikaji Ulang

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Kamis, 14 November 2024
Syarat Minimal Tes TOEFL CPNS Disarankan Perlu Dikaji Ulang

Peserta tes CPNS. (MP/Didik Setiawan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Tes TOEFL (Test of English as a Foreign Language) sebagai salah satu syarat seleksi Calom Pegawai Negeri Sipil (CPNS) disarankan perlu dikaji ulang. Alasannya agar tidak menciptakan ketidakadilan bagi calon pegawai, terutama bagi mereka yang berasal dari daerah terpencil dengan keterbatasan akses.

"Nah artinya jangan sampai begini ini kan persoalan keadilan ya. Kemampuan bahasa Inggris itu mungkin banyak dikuasai oleh orang-orang dengan status sosial ekonomi tinggi dan tinggal di daerah perkotaan karena fasilitas atau peluang,” kata Pengamat Pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Asep Supena, saat berbincang dengan media di Jakarta, Rabu (13/11).

Menurut Asep, tidak semua posisi di instansi pemerintahan juga memerlukan penguasaan bahasa Inggris yang tinggi. Misalnya, lanjut dia, pekerjaan yang bersifat administratif yang kemungkinan tidak memerlukan kemampuan bahasa Inggris yang signifikan.

Baca juga:

Cara Mengecek Lokasi dan Jadwal SKD CPNS 2024

Namun, diakuinya, kasus berbeda dengan posisi seperti staf di kedutaan atau dosen yang memang membutuhkan keterampilan bahasa Inggris tingkat tinggi, baik untuk komunikasi internasional maupun penulisan ilmiah. Untuk itu, dia menyarankan penerapan syarat tes TOEFL bagi CPNS perlu dianalisis dengan cermat.

Asep juga mengusulkan agar tes kemampuan bahasa Inggris untuk seleksi PNS tidak selalu mengandalkan TOEFL. Menurut dia, pemerintah bisa merancang instrumen ujian sendiri yang lebih terjangkau dan relevan dengan kebutuhan masing-masing jenis pekerjaan.

"Meskipun skor TOEFL seseorang mungkin rendah, bukan berarti mereka tidak dapat berkembang. Jika lembaga tempat mereka bekerja serius dalam pengembangan kompetensi, kursus atau pelatihan bahasa Inggris dapat dilakukan setelah mereka diterima sebagai PNS," tandas pakar pendidikan itu, dikutip Antara. (*)

#CPNS 2024 #CASN #PNS
Bagikan
Ditulis Oleh

Wisnu Cipto

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Dikabarkan Mau Hapus Utang Pensiunan PNS
Presiden RI, Prabowo Subianto, dikabarkan mau menghapus utang pensiunan PNS. Lalu, apakah informasi ini benar?
Soffi Amira - Sabtu, 23 Mei 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Dikabarkan Mau Hapus Utang Pensiunan PNS
Indonesia
Kemendikdasmen Cari Sekolah Kelebihan Pengajar, Tutupi Kekurangan Formasi 498 Ribu Guru
Kemendikdasmen dan lembaga terkait juga sedang membahas mekanisme seleksi bagi ratusan ribu guru non-ASN tersebut yang sudah masuk sistem Dapodik.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Mei 2026
Kemendikdasmen Cari Sekolah Kelebihan Pengajar, Tutupi Kekurangan Formasi 498 Ribu Guru
Indonesia
DPR Dorong Status Semua Guru Jadi PNS
Ke depan, harus ada satu status guru nasional, yaitu PNS. Tidak ada lagi guru PPPK maupun PPPK Paruh Waktu
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 11 Mei 2026
DPR Dorong Status Semua Guru Jadi PNS
Indonesia
THR ASN 2026 Mulai Cair, Pemerintah Siapkan Anggaran Rp 55 Triliun
Pemerintah mulai mencairkan THR ASN 2026 sejak 26 Februari. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut total anggaran mencapai Rp55 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Maret 2026
THR ASN 2026 Mulai Cair, Pemerintah Siapkan Anggaran Rp 55 Triliun
Indonesia
DPR Usulkan Gaji Tunggal Bagi ASN, Hilangkan Disparitas Penghasilan
Kebijakan ini berpotensi meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan kerja ASN, karena sistem yang lebih adil akan menumbuhkan loyalitas dan semangat kerja.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 30 Oktober 2025
DPR Usulkan Gaji Tunggal Bagi ASN, Hilangkan Disparitas Penghasilan
Indonesia
Usulan PPPK Diangkat Jadi PNS Dapat Dukungan dari DPR: Demi Kesejahteraan dan Karier yang Pasti
Anggota Komisi II DPR RI Ali Ahmad dukung usulan PPPK diangkat jadi PNS, dinilai beri kepastian, kesejahteraan, dan karier yang lebih baik.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 29 Oktober 2025
Usulan PPPK Diangkat Jadi PNS Dapat Dukungan dari DPR: Demi Kesejahteraan dan Karier yang Pasti
Indonesia
TPP ASN DKI Aman dari Potongan, Pramono Anung Ancam Pecat PNS yang 'Flexing'
Aturan mengenai TPP ini tertuang dalam Pergub DKI Jakarta Nomor 69 tahun 2020
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 25 Oktober 2025
TPP ASN DKI Aman dari Potongan, Pramono Anung Ancam Pecat PNS yang 'Flexing'
Indonesia
Jejak Kesejahteraan ASN, DPR 'Ngebet' Hapuskan Beda Gaji PNS-PPPK
Pembahasan UU ASN akan melalui tahap naskah akademik di Baleg
Angga Yudha Pratama - Rabu, 15 Oktober 2025
Jejak Kesejahteraan ASN, DPR 'Ngebet' Hapuskan Beda Gaji PNS-PPPK
Indonesia
APBD DKI Jakarta 2026 Dipangkas Rp 15 Triliun, Gubernur Pramono akan Kurangi Kuota Rekrutmen PJLP Tahun Depan
Nilai APBD DKI Jakarta 2026 diperkirakan turun menjadi Rp 79,06 triliun dari Rp 95,35 triliun pada tahun sebelumnya.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Oktober 2025
APBD DKI Jakarta 2026 Dipangkas Rp 15 Triliun, Gubernur Pramono akan Kurangi Kuota Rekrutmen PJLP Tahun Depan
Indonesia
Gubernur Dedi Bakal Umumkan Pegawai Termalas di Media Sosial dan Dipindah Jadi Tenaga Administratif di Sekolah
Pengumuman di media sosial ini, akan dilakukan mulai tanggal 1 November 2025 mendatang, untuk melecut kinerja pegawai tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Oktober 2025
Gubernur Dedi Bakal Umumkan Pegawai Termalas di Media Sosial dan Dipindah Jadi Tenaga Administratif di Sekolah
Bagikan