Syarat Minimal Tes TOEFL CPNS Disarankan Perlu Dikaji Ulang

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Kamis, 14 November 2024
Syarat Minimal Tes TOEFL CPNS Disarankan Perlu Dikaji Ulang

Peserta tes CPNS. (MP/Didik Setiawan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Tes TOEFL (Test of English as a Foreign Language) sebagai salah satu syarat seleksi Calom Pegawai Negeri Sipil (CPNS) disarankan perlu dikaji ulang. Alasannya agar tidak menciptakan ketidakadilan bagi calon pegawai, terutama bagi mereka yang berasal dari daerah terpencil dengan keterbatasan akses.

"Nah artinya jangan sampai begini ini kan persoalan keadilan ya. Kemampuan bahasa Inggris itu mungkin banyak dikuasai oleh orang-orang dengan status sosial ekonomi tinggi dan tinggal di daerah perkotaan karena fasilitas atau peluang,” kata Pengamat Pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Asep Supena, saat berbincang dengan media di Jakarta, Rabu (13/11).

Menurut Asep, tidak semua posisi di instansi pemerintahan juga memerlukan penguasaan bahasa Inggris yang tinggi. Misalnya, lanjut dia, pekerjaan yang bersifat administratif yang kemungkinan tidak memerlukan kemampuan bahasa Inggris yang signifikan.

Baca juga:

Cara Mengecek Lokasi dan Jadwal SKD CPNS 2024

Namun, diakuinya, kasus berbeda dengan posisi seperti staf di kedutaan atau dosen yang memang membutuhkan keterampilan bahasa Inggris tingkat tinggi, baik untuk komunikasi internasional maupun penulisan ilmiah. Untuk itu, dia menyarankan penerapan syarat tes TOEFL bagi CPNS perlu dianalisis dengan cermat.

Asep juga mengusulkan agar tes kemampuan bahasa Inggris untuk seleksi PNS tidak selalu mengandalkan TOEFL. Menurut dia, pemerintah bisa merancang instrumen ujian sendiri yang lebih terjangkau dan relevan dengan kebutuhan masing-masing jenis pekerjaan.

"Meskipun skor TOEFL seseorang mungkin rendah, bukan berarti mereka tidak dapat berkembang. Jika lembaga tempat mereka bekerja serius dalam pengembangan kompetensi, kursus atau pelatihan bahasa Inggris dapat dilakukan setelah mereka diterima sebagai PNS," tandas pakar pendidikan itu, dikutip Antara. (*)

#CPNS 2024 #CASN #PNS
Bagikan
Ditulis Oleh

Wisnu Cipto

Berita Terkait

Indonesia
Jejak Kesejahteraan ASN, DPR 'Ngebet' Hapuskan Beda Gaji PNS-PPPK
Pembahasan UU ASN akan melalui tahap naskah akademik di Baleg
Angga Yudha Pratama - Rabu, 15 Oktober 2025
Jejak Kesejahteraan ASN, DPR 'Ngebet' Hapuskan Beda Gaji PNS-PPPK
Indonesia
APBD DKI Jakarta 2026 Dipangkas Rp 15 Triliun, Gubernur Pramono akan Kurangi Kuota Rekrutmen PJLP Tahun Depan
Nilai APBD DKI Jakarta 2026 diperkirakan turun menjadi Rp 79,06 triliun dari Rp 95,35 triliun pada tahun sebelumnya.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Oktober 2025
APBD DKI Jakarta 2026 Dipangkas Rp 15 Triliun, Gubernur Pramono akan Kurangi Kuota Rekrutmen PJLP Tahun Depan
Indonesia
Gubernur Dedi Bakal Umumkan Pegawai Termalas di Media Sosial dan Dipindah Jadi Tenaga Administratif di Sekolah
Pengumuman di media sosial ini, akan dilakukan mulai tanggal 1 November 2025 mendatang, untuk melecut kinerja pegawai tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Oktober 2025
Gubernur Dedi Bakal Umumkan Pegawai Termalas di Media Sosial dan Dipindah Jadi Tenaga Administratif di Sekolah
Indonesia
Buntut Kasus Prostitusi di Gunung Kemukus, Polisi Bekuk Pensiunan PNS Sragen
Polisi menangkap pensiunan PNS Sragen, yang terlibat kasus prostitusi di Gunung Kemukus. Kasus ini melibatkan empat korban.
Soffi Amira - Rabu, 11 Juni 2025
Buntut Kasus Prostitusi di Gunung Kemukus, Polisi Bekuk Pensiunan PNS Sragen
Fun
Tahun Ini, Pemprov Jakarta Rekrut 15 ASN Disabilitas
Mereka akan mulai bertugas pada 2 Juni 2025 mendatang.
Wisnu Cipto - Rabu, 28 Mei 2025
Tahun Ini, Pemprov Jakarta Rekrut 15 ASN Disabilitas
Indonesia
Pramono Menyerahkan SK 3.419 Calon Pegawai Negeri Sipil Ingatkan Komitmen Layani Publik
Penerimaan CPNS ini telah melalui proses rekrutmen yang terbuka, transparan, kompetitif, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Mei 2025
Pramono Menyerahkan SK 3.419 Calon Pegawai Negeri Sipil Ingatkan Komitmen Layani Publik
Indonesia
Usulan Kenaikan Usia Pensiun ASN Belum Mendesak, Komisi II DPR Fokus Percepatan Birokrasi dan Efisiensi Anggaran
Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang ASN sedang dalam pembahasan di Badan Keahlian DPR RI
Angga Yudha Pratama - Jumat, 23 Mei 2025
Usulan Kenaikan Usia Pensiun ASN Belum Mendesak, Komisi II DPR Fokus Percepatan Birokrasi dan Efisiensi Anggaran
Indonesia
Mulai Besok ASN Wajib Naik Transportasi Umum, Lapor Lewat Swafoto
ASN yang sedang sakit, hamil, atau memiliki tugas lapangan dengan mobilitas khusus tidak diwajibkan mengikuti aturan ini setiap Rabu
Angga Yudha Pratama - Selasa, 29 April 2025
Mulai Besok ASN Wajib Naik Transportasi Umum, Lapor Lewat Swafoto
Indonesia
ASN DKI Jakarta Wajib Naik Transportasi Umum Setiap Rabu, Kondisi Tertentu Dikecualikan
Adapun ASN yang wajib mematuhi kebijakan ini meliputi berbagai posisi strategis di lingkungan Pemprov DKI
Angga Yudha Pratama - Senin, 28 April 2025
ASN DKI Jakarta Wajib Naik Transportasi Umum Setiap Rabu, Kondisi Tertentu Dikecualikan
Indonesia
Ribuan CPNS Mundur, Puan Dorong Sistem Rekrutmen ASN Beradaptasi dengan Zaman
Ribuan CPNS mundur, Ketua DPR RI, Puan Maharani, mendorong sistem rekrutmen ASN beradaptasi dengan zaman.
Soffi Amira - Jumat, 25 April 2025
Ribuan CPNS Mundur, Puan Dorong Sistem Rekrutmen ASN Beradaptasi dengan Zaman
Bagikan