ASN DKI Jakarta Wajib Naik Transportasi Umum Setiap Rabu, Kondisi Tertentu Dikecualikan

Ilustrasi ASN Pemprov Jakarta. (Foto: dok. Pemprov DKI Jakarta)
Merahputih.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan kebijakan baru yang mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jakarta untuk menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu, dengan pengecualian untuk kondisi tertentu seperti disabilitas dan kehamilan.
Menurut Instruksi Gubernur (Ingub) Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 6 Tahun 2024 yang ditandatangani oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung pada 23 April 2025, Pemprov DKI Jakarta memberikan dispensasi bagi pegawai yang sedang sakit, hamil, memiliki disabilitas, serta petugas lapangan yang memerlukan mobilitas khusus.
“Dikecualikan dari penggunaan angkutan umum massal sebagai moda transportasi bagi seluruh Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada setiap hari Rabu, bagi pegawai dengan kondisi sakit, hamil, disabilitas, dan petugas lapangan yang membutuhkan mobilitas tertentu,” tulis aturan tersebut seperti dikutip, Senin (28/4).
Baca juga:
Guru Non-ASN Bakal Terima Tunjangan Rp 300 Ribu Sampai Rp 500 Ribu Dari Pemerintah
Aturan tersebut menyatakan bahwa kewajiban menggunakan angkutan umum massal setiap hari Rabu tidak berlaku bagi pegawai dengan kondisi sakit, hamil, disabilitas, dan petugas lapangan yang membutuhkan pergerakan spesifik.
Adapun ASN yang wajib mematuhi kebijakan ini meliputi berbagai posisi strategis di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, mulai dari Sekretaris Daerah Provinsi hingga Lurah Kelurahan, serta seluruh pegawai Pemprov DKI Jakarta. Mereka diwajibkan menggunakan transportasi umum setiap Rabu saat berangkat, bertugas, dan pulang kerja.
Jenis transportasi umum massal yang termasuk dalam kebijakan ini adalah Transjakarta, MRT Jakarta, LRT Jakarta, LRT Jabodebek, KRL Jabodetabek (Commuterline), Kereta Bandara (Raillink), bus/angkot reguler, kapal, serta angkutan antar jemput karyawan/pegawai.
Baca juga:
Kepala setiap perangkat daerah bertanggung jawab untuk mengawasi kepatuhan pegawai terhadap penggunaan transportasi umum massal setiap hari Rabu di unit kerja masing-masing.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan penggunaan transportasi umum, serta mengurangi polusi dan kemacetan di Jakarta.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Krisis Lahan Makam Jakarta, Solusi Tumpang dan Wacana Teknologi Kuburan Instan

Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet

Pramono Anung Bikin Aturan Lelang Kilat November-Desember, Siap-siap Proyek Infrastruktur Langsung Tancap Gas di Awal Tahun Baru

DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan

Jakarta Diprediksi Hanya Punya Lahan Makam 3 Tahun Lagi, Setelah Itu Mau Kubur di Mana?

Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?

MRT Jakarta Tambah 8 Kereta Baru dari Jepang untuk Rute HI–Kota, 'Headway' Bakal Jadi Secepat Kilat

Pemkot Solo Terapkan WFA ASN akibat TKD Dipangkas, Wamendagri Bima Minta Kaji Ulang

Krisis Lahan Kuburan di Jakarta: Jarak Antar Makam Cuma 20 Cm, Jasad Baru Harus Rela 'Numpang' Sampai Tiga Lapis dalam Satu Lubang

TPU Jakarta Penuh, Para Leluhur Siap-siap Naik Level! Pramono Anung Pertimbangkan Buat Kuburan Vertikal
