Susunan Fraksi Partai Politik di DPR

Frengky AruanFrengky Aruan - Selasa, 01 Oktober 2024
Susunan Fraksi Partai Politik di DPR

Ketua DPR Puan Maharani mengangkat palu sidang usai ditetapkan menjadi Ketua DPR periode 2024-2029. (MP/Didik Setiawan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPR RI telah menetapkan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) untuk susunan fraksi partai politik dan pimpinan Legislator Senayan periode 2024-2029 dalam Rapat Paripurna di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/10).

Rapat dipimpin oleh pimpinan sementara DPR RI yakni Guntur Sasono dari Fraksi Demokrat dan Annisa M.A. Mahesa dari Fraksi Gerindra.

Namun ada sejumlah partai politik yang belum memberikan nama susunan fraksi. Seperti PDI Perjuangan.

Kendati begitu, sudah dilantik lima pimpinan DPR periode 2024-2029. PDI Perjuangan kembali memajukan Puan Maharani sebagai Ketua DPR.

Sementara Partai Golkar mengamanatkan Adies Kadir sebagai Wakil Ketua DPR.

Gerindra mengamanahkan Sufmi Dasco Ahmad sebagai Wakil Ketua DPR. Sementara itu ada nama Saan Mustofa dari Partai NasDem.

PKB, untuk wakil ketua DPR diserahkan kepada Cucun Ahmad Syamsurijal.

Berikut susunan fraksi di DPR RI periode 2024-2029:

Fraksi PDIP

Ketua: menyusul

Sekretaris: menyusul

Bendahara: menyusul

Fraksi Golkar

Ketua: Sarmuji

Sekretaris: Mukhtaruddin

Bendahara: Sari Yuliati

Fraksi Partai Gerindra

Ketua: Budisatrio Djiwandono

Sekretaris: Bambang hariyadi

Bendahara: Novita Wijayanti

Fraksi Partai NasDem

Ketua: Viktor Laiskodat

Sekretaris: Ahmad Sahroni

Bendahara: Nafa Urbach

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

Ketua Fraksi Jazilul Fawaid

Sekretaris: Anggia Ermarini

Bendahara: Rano Alfath

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Ketua: Jazuli Juwaini

Sekretaris: Ledia Hanifa

Bendahara: Kurniasih Mufidayati

Fraksi Partai Amanat Nasional

Ketua: menyusul

Sekretaris: menyusul

Bendahara: menyusul

Fraksi Partai Demokrat

Ketua: Edhie Baskoro Yudhoyono

Sekretaris: menyusul

Bendahara: menyusul. (Asp)

#DPR RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Kasus Kakek Dipenjara karena Curi 5 Burung Cendet, DPR: Hukum Harus Berkeadilan
Kakek Masir (71) kini menjalani proses hukum karena mencuri lima ekor burung cendet di kawasan Taman Nasional Baluran.
Soffi Amira - Senin, 15 Desember 2025
Kasus Kakek Dipenjara karena Curi 5 Burung Cendet, DPR: Hukum Harus Berkeadilan
Indonesia
Mobil MBG Tabrak Belasan Siswa Dikendarai Sopir Pengganti, DPR Minta SPPG Dievaluasi
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, meminta SPPG dievaluasi setelah mobil MBG menabrak belasan siswa SDN 01 Kalibaru.
Soffi Amira - Jumat, 12 Desember 2025
Mobil MBG Tabrak Belasan Siswa Dikendarai Sopir Pengganti, DPR Minta SPPG Dievaluasi
Indonesia
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Lasarus juga menyoroti fakta bahwa negara telah mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk pemenuhan peralatan dan kebutuhan operasional BMKG
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Desember 2025
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Indonesia
Beri Efek Jera, DPR Minta Menhut Ungkap 12 Perusahaan Penyebab Banjir Bandang Sumatra
DPR meminta Menteri Kehutanan, Raja Juli, membuka nama 12 perusahaan yang menjadi penyebab banjir bandang di Sumatra.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Beri Efek Jera, DPR Minta Menhut Ungkap 12 Perusahaan Penyebab Banjir Bandang Sumatra
Indonesia
6 RUU Dicabut, ini Daftar 64 RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas 2026
Terdapat 64 rancangan undang-undang (RUU) yang siap menjadi fokus pembahasan pada tahun legislatif mendatang. ?
Dwi Astarini - Selasa, 09 Desember 2025
6 RUU Dicabut, ini Daftar 64 RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas 2026
Indonesia
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
Indonesia sering disebut sebagai negara dengan istilah supermarket bencana
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 Desember 2025
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
Indonesia
DPR Setujui Prolegnas Prioritas 2026: 6 RUU Jadi Fokus Legislasi
DPR RI resmi mengesahkan Prolegnas Prioritas 2026 dan perubahan kedua Prolegnas 2025–2029, termasuk enam RUU baru seperti KUHAP dan Patriot Bond.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 08 Desember 2025
DPR Setujui Prolegnas Prioritas 2026: 6 RUU Jadi Fokus Legislasi
Indonesia
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Komisi IV siap memberikan dukungan politik agar persoalan ini dapat diselesaikan melalui aksi nyata
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 06 Desember 2025
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Indonesia
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Keterlibatan masyarakat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi juga menjadi perhatian utama
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Indonesia
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
Slamet menekankan bahwa penyelesaian masalah kerusakan hutan tidak cukup hanya melalui regulasi dan kebijakan teknis semata
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
Bagikan