Susunan Fraksi Partai Politik di DPR

Frengky AruanFrengky Aruan - Selasa, 01 Oktober 2024
Susunan Fraksi Partai Politik di DPR

Ketua DPR Puan Maharani mengangkat palu sidang usai ditetapkan menjadi Ketua DPR periode 2024-2029. (MP/Didik Setiawan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPR RI telah menetapkan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) untuk susunan fraksi partai politik dan pimpinan Legislator Senayan periode 2024-2029 dalam Rapat Paripurna di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/10).

Rapat dipimpin oleh pimpinan sementara DPR RI yakni Guntur Sasono dari Fraksi Demokrat dan Annisa M.A. Mahesa dari Fraksi Gerindra.

Namun ada sejumlah partai politik yang belum memberikan nama susunan fraksi. Seperti PDI Perjuangan.

Kendati begitu, sudah dilantik lima pimpinan DPR periode 2024-2029. PDI Perjuangan kembali memajukan Puan Maharani sebagai Ketua DPR.

Sementara Partai Golkar mengamanatkan Adies Kadir sebagai Wakil Ketua DPR.

Gerindra mengamanahkan Sufmi Dasco Ahmad sebagai Wakil Ketua DPR. Sementara itu ada nama Saan Mustofa dari Partai NasDem.

PKB, untuk wakil ketua DPR diserahkan kepada Cucun Ahmad Syamsurijal.

Berikut susunan fraksi di DPR RI periode 2024-2029:

Fraksi PDIP

Ketua: menyusul

Sekretaris: menyusul

Bendahara: menyusul

Fraksi Golkar

Ketua: Sarmuji

Sekretaris: Mukhtaruddin

Bendahara: Sari Yuliati

Fraksi Partai Gerindra

Ketua: Budisatrio Djiwandono

Sekretaris: Bambang hariyadi

Bendahara: Novita Wijayanti

Fraksi Partai NasDem

Ketua: Viktor Laiskodat

Sekretaris: Ahmad Sahroni

Bendahara: Nafa Urbach

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

Ketua Fraksi Jazilul Fawaid

Sekretaris: Anggia Ermarini

Bendahara: Rano Alfath

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Ketua: Jazuli Juwaini

Sekretaris: Ledia Hanifa

Bendahara: Kurniasih Mufidayati

Fraksi Partai Amanat Nasional

Ketua: menyusul

Sekretaris: menyusul

Bendahara: menyusul

Fraksi Partai Demokrat

Ketua: Edhie Baskoro Yudhoyono

Sekretaris: menyusul

Bendahara: menyusul. (Asp)

#DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Pengelolaannya juga perlu diperhatikan agar nilai ekonominya tidak menyusut dan potensi penerimaan negara dapat dimaksimalkan.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Indonesia
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Pembahasan regulasi tersebut harus tetap berorientasi pada kepentingan nasional, terutama dalam memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Indonesia
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Salah satu langkah yang ditempuh yakni memajukan jadwal rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap masukan dari masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Indonesia
Demo Jakarta 20 Oktober 2026, ini Daftar Jalan Alternatif dan Titik Aksi
Demo Jakarta 20 Oktober 2026 akan dimulai pukul 10.00 WIB. Ada sejumlah jalan alternatif yang bisa dilalui.
Soffi Amira - Selasa, 20 Oktober 2026
Demo Jakarta 20 Oktober 2026, ini Daftar Jalan Alternatif dan Titik Aksi
Indonesia
Karhutla Berbulan-bulan, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Singapura
Penerimaan bantuan luar negeri bukan berarti Indonesia tidak memiliki kemampuan.
Yusuf Abdillah - Sabtu, 17 Oktober 2026
Karhutla Berbulan-bulan, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Singapura
Indonesia
Warga Dikepung Asap Karhutla, DPR Ingatkan Pejabat jangan Asal Bicara
Penanganan bencana tidak cukup hanya mengandalkan koordinasi dan pernyataan resmi.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Oktober 2026
Warga Dikepung Asap Karhutla, DPR Ingatkan Pejabat jangan Asal Bicara
Indonesia
Baleg DPR dan Pemerintah Targetkan RUU Hak Cipta Rampung Sebelum Akhir Desember 2026
Baleg DPR RI dan pemerintah tetap mengejar target penyelesaian RUU Hak Cipta pada 17 Desember 2026 meski pembahasan DIM disesuaikan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Oktober 2026
Baleg DPR dan Pemerintah Targetkan RUU Hak Cipta Rampung Sebelum Akhir Desember 2026
Indonesia
Cuti Melahirkan hingga Aturan Magang Berubah, Ini Isi UU Pelindungan Ketenagakerjaan
UU Pelindungan Ketenagakerjaan disahkan. Regulasi ini mengatur larangan menahan ijazah, pesangon, JKP, cuti pekerja perempuan, magang, disabilitas, dan sanksi.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
Cuti Melahirkan hingga Aturan Magang Berubah, Ini Isi UU Pelindungan Ketenagakerjaan
Indonesia
DPR Resmi Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan dalam Rapat Paripurna, Terdiri dari 23 Bab dan 313 Pasal
DPR RI mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, Selasa (6/10). UU ini terdiri dari 23 bab dan 313 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
DPR Resmi Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan dalam Rapat Paripurna, Terdiri dari 23 Bab dan 313 Pasal
Indonesia
Ada Demo 6-8 Oktober 2026 di Gedung MPR/DPR, Pengendara Diminta Hindari Jalan Gatot Subroto
Demo di Gedung MPR/DPR akan berlangsung 6-8 Oktober 2026. Polisi pun menyiapkan sejumlah jalan alternatif.
Soffi Amira - Selasa, 06 Oktober 2026
Ada Demo 6-8 Oktober 2026 di Gedung MPR/DPR, Pengendara Diminta Hindari Jalan Gatot Subroto
Bagikan