Susunan Fraksi Partai Politik di DPR

Frengky AruanFrengky Aruan - Selasa, 01 Oktober 2024
Susunan Fraksi Partai Politik di DPR

Ketua DPR Puan Maharani mengangkat palu sidang usai ditetapkan menjadi Ketua DPR periode 2024-2029. (MP/Didik Setiawan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPR RI telah menetapkan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) untuk susunan fraksi partai politik dan pimpinan Legislator Senayan periode 2024-2029 dalam Rapat Paripurna di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/10).

Rapat dipimpin oleh pimpinan sementara DPR RI yakni Guntur Sasono dari Fraksi Demokrat dan Annisa M.A. Mahesa dari Fraksi Gerindra.

Namun ada sejumlah partai politik yang belum memberikan nama susunan fraksi. Seperti PDI Perjuangan.

Kendati begitu, sudah dilantik lima pimpinan DPR periode 2024-2029. PDI Perjuangan kembali memajukan Puan Maharani sebagai Ketua DPR.

Sementara Partai Golkar mengamanatkan Adies Kadir sebagai Wakil Ketua DPR.

Gerindra mengamanahkan Sufmi Dasco Ahmad sebagai Wakil Ketua DPR. Sementara itu ada nama Saan Mustofa dari Partai NasDem.

PKB, untuk wakil ketua DPR diserahkan kepada Cucun Ahmad Syamsurijal.

Berikut susunan fraksi di DPR RI periode 2024-2029:

Fraksi PDIP

Ketua: menyusul

Sekretaris: menyusul

Bendahara: menyusul

Fraksi Golkar

Ketua: Sarmuji

Sekretaris: Mukhtaruddin

Bendahara: Sari Yuliati

Fraksi Partai Gerindra

Ketua: Budisatrio Djiwandono

Sekretaris: Bambang hariyadi

Bendahara: Novita Wijayanti

Fraksi Partai NasDem

Ketua: Viktor Laiskodat

Sekretaris: Ahmad Sahroni

Bendahara: Nafa Urbach

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

Ketua Fraksi Jazilul Fawaid

Sekretaris: Anggia Ermarini

Bendahara: Rano Alfath

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Ketua: Jazuli Juwaini

Sekretaris: Ledia Hanifa

Bendahara: Kurniasih Mufidayati

Fraksi Partai Amanat Nasional

Ketua: menyusul

Sekretaris: menyusul

Bendahara: menyusul

Fraksi Partai Demokrat

Ketua: Edhie Baskoro Yudhoyono

Sekretaris: menyusul

Bendahara: menyusul. (Asp)

#DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Komisi IX DPR Dukung Pembahasan RUU Pekerja Gig
Negara perlu menghadirkan regulasi khusus yang mampu beradaptasi dengan dinamika zaman, tanpa mematikan karakter fleksibel.
Dwi Astarini - Rabu, 09 September 2026
Komisi IX DPR Dukung Pembahasan RUU Pekerja Gig
Indonesia
Bandung Barat Bersatu Gelar Aksi di Jakarta, Soroti Tata Kelola Pemerintahan hingga Anggaran
Bandung Barat Bersatu menyampaikan aspirasi di DPR RI. Mereka menyoroti tata kelola pemerintahan.
Soffi Amira - Rabu, 09 September 2026
Bandung Barat Bersatu Gelar Aksi di Jakarta, Soroti Tata Kelola Pemerintahan hingga Anggaran
Indonesia
Legislator Gerindra Dorong Transparansi dan Optimalisasi Badan Pemulihan Aset
Badan Pemulihan Aset (BPA) diminta meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi pemulihan aset bagi negara.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Legislator Gerindra Dorong Transparansi dan Optimalisasi Badan Pemulihan Aset
Indonesia
Kader Nasdem Anggota DPR RI Eva Stevany Masuk Desil 4, Disebut Kekeliruan dan Langsung Diperbaiki
Menurut pencatatan jumlah harta kekayaan (LHKPN) 2026, sosok politisi dari Nasdem tersebut sudah memiliki total harta sebanyak Rp 3,5 miliar lebih.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Kader Nasdem Anggota DPR RI Eva Stevany Masuk Desil 4, Disebut Kekeliruan dan Langsung Diperbaiki
Indonesia
Fraksi PKB DPR Tegaskan Pekerja Gig Harus Dapat Perlindungan
Perkembangan pekerjaan gig menunjukkan dunia kerja Indonesia mengalami perubahan yang signifikan.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Fraksi PKB DPR Tegaskan Pekerja Gig Harus Dapat Perlindungan
Indonesia
RUU Perampasan Aset Bukan untuk Tekan Lawan Politik, DPR: Sasar Kejahatan Terorganisasi
DPR RI menegaskan bahwa RUU Perampasan Aset bukan untuk menekan lawan politik. Masyarakat diminta untuk tak khawatir.
Soffi Amira - Selasa, 08 September 2026
RUU Perampasan Aset Bukan untuk Tekan Lawan Politik, DPR: Sasar Kejahatan Terorganisasi
Indonesia
DPR Setujui Revisi UU Pemerintahan Aceh Jadi RUU Usul Inisiatif, 27 Ketentuan Diubah
DPR RI menyetujui revisi UU Pemerintahan Aceh. Ada 27 ketentuan yang bakal diubah dalam UU tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 08 September 2026
DPR Setujui Revisi UU Pemerintahan Aceh Jadi RUU Usul Inisiatif, 27 Ketentuan Diubah
Indonesia
Anak Krakatau Erupsi, DPR Minta Pemerintah Perkuat Peringatan Dini
Kesiapsiagaan dini dinilai akan mengurangi risiko negatif baik dari jumlah korban maupun kerusakan material. 

Dwi Astarini - Senin, 07 September 2026
Anak Krakatau Erupsi, DPR Minta Pemerintah Perkuat Peringatan Dini
Indonesia
DPR Dorong Kemendag Kendalikan Harga Beras
Kenaikan harga beras perlu segera diantisipasi karena merupakan salah satu kebutuhan pangan pokok masyarakat Indonesia yang dikonsumsi hampir setiap hari. 

Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
DPR Dorong Kemendag Kendalikan Harga Beras
Indonesia
Tiga Warga Meninggal, DPR Desak Larangan Total Sound Horeg
Desakan tersebut muncul setelah tiga warga di Jawa Timur yang dilaporkan meninggal dunia selama Agustus.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Tiga Warga Meninggal, DPR Desak Larangan Total Sound Horeg
Bagikan